Partai politik penting bagi demokrasi. Partai politik dalam dunia demokrasi merupakan pilar utama. Tanpa partai politik, tidak ada namanya demokrasi. Lalu, apa sebenarnya tugas dan fungsi partai politik sehingga keberadaannya menjadi sangat penting? Terutama dalam demokrasi perwakilan, masyarakat memberikan suaranya kepada wakilnya yang berada di dalam partai politik.
Pippa Morris dari Harvard University dalam jurnalnya Political Parties and Democracy in Theoritical and Practical Perspective (2005) menyatakan bahwa tugas partai politik yakni mengintegrasikan dan memobilisasi masyarakat, mengagregasi kepentingan masyarakat, terlibat dalam pembentukan kebijakan publik, melakukan rekruitmen pimpinan politik dan pengorganisasian parlemen dan pemerintah.Â
Lalu, nilai-nilai apa yang dikandung sebuah partai politik dalam menjalankan poltiknya dan juga fungsi perwakilannya? Sudah seharusnya sebuah partai politik memiliki nilai-nilai sesuai dengan  ideologi bangsa. Nilai-nilai ideologi bangsa dimana partai politik itu berada. Jangan membawa ideologi dari luar, apalagi meminjam dan memaksakan. Tidak elok!
Dalam konteks Indonesia, ideologi yang harus diterapkan yakni Pancasila. Ideologi satu-staunya yang sah di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Nilai-nilai yang diterapkan tentunya nilai-nilai Pancasila. Apa itu nilai-nilai Pancasila? Pastinya semua sudah mengetahui. Ada dasar nilai-nilai agama, kemanusiaan dan keadaban, nilai persatuan, permusyarawatan dan juga nilai-nilai keadilan sosial. Semuanya sesuai dengan sila-sila yang ada di Pancasila. Jumlahnya lima. Jangan ditambah, apalagi diubah. Tidak boleh!
Nilai-nilai ini harus menjadi dasar partai politik di Indonesia berdasar Pancasila sebagai ideologi bangsa. Tidak ada nilai-nilai lain yang boleh diterapkan di Indonesia, selain nilai-nilai Pancasila.
Tetapi, ada satu yang mengganjal dan mungkin menjadi perhatian masyarakat luas. Ini soal perilaku partai politik di Indonesia yang sepertinya 'keluar' dari jalur nilai-nilai ideologi Pancasila. Terrefleski dalam proses pemilihan kepala daerah di Indonesia.
Fenomena Pilkada di Indonesia
Pemilihan Kepala Daerah di beberapa daerah sebagai rangkaian pemilihan serentak tahun 2024 akan dilaksanakan tahun depan, 2018. Pilkada tahun depan akan dilaksanakan di 171 daerah; 17 provinsi, 115 kabupaten dan 39 kota. Keramaian ini akan dimulai pada akhir November 2017 dengan pengajuan calon dan diakhiri pada 27 Juni 2018 padahari pencoblosan.
Prosesnya adalah calon kepala daerah harus dicalonkan oleh partai politik. Dengan threshold tertentu sesuai dengan perundang-undangan dan daerah masing-masing. Bukannya mencari calon yang sesuai dengan visi, misi dan cita-cita luhur partai, kebanyakan partai sekarang menunggu para pelamar menjadi 'penguasa' daerah.
Cerita yang sama dan aroma amis yang relatif sama terulang lagi. Benarlah pepatah Perancis itu. Nothing is new under the sun. Begitu bunyinya, kurang lebih, yang bermakna segala sesuatu di bawah matahari adalah sebuah perulangan.
Masih segar dalam ingatan, bagaimana Dedi Mulyadi calon gubernur Jawa Barat mengatakan bahwa ada 'oknum' partai Golkar yang meminta uang mahar senilai 10 milyar untuk memuluskan surat rekomendasi pencalonan dirinya sebagai gubernur Jawa Barat.
