Judul di atas berangkat dari diskusi pada salah satu grup whatsapp yang saya miliki. Diskusi yang diawali dari sebuah artikel yang berisi permintaan anggota Komisi X DPR RI agar Menteri Pendidikan dan Kebudayaan segera turun gunung. Salah satu anggota grup membalas sambil bertanya apakah di era digital seperti sekarang seorang pejabat masih perlu turun gunung?
Sebenarnya apa sich yang dimaksud dengan turun gunung? Secara harfiah mungkin dapat kita maknai turun gunung sebagai berjalan dari puncak gunung menuju ke kaki gunung. Â Tetapi tentunya bukan itu yang dimaksud dalam hal ini. Jika puncak gunung dimaknai sebuah singasana tertinggi dari sebuah kekuasaan tempat penguasa (pejabat) berkuasa, maka kaki gunung tentulah tempat rakyatnya tinggal.
Lalu untuk apa seorang pejabat harus turun gunung? Jawaban paling cepat yang dapat diberikan tentunya untuk mengetahui atau melihat bagaimana keadaan dari rakyatnya atau bahasa kerennya stake holder dari masing-masing organisasi yang dia pimpin.
Haruskah benar-benar turun? Bukankah saat ini terdapat berbagai teknologi yang dapat mewakili seorang pejabat untuk mendapatkan gambaran keadaan  di bawah sana? Kalau sekedar untuk wawancara bisa menggunakan panggilan video yang terdapat dalam berjenis-jenis aplikasi. Banyak sekali pilihannya. Apalagi kalau sekedar foto . Bagaimana dengan data lain? Itukan bisa di download dari berbagai tempat. Itu pendapat sebagian orang.
Berbincang tentang hal ini saya jadi teringat musim webinar yang diselenggarakan oleh berbagai lembaga pada masa pandemi covid-19 ini. Â Atau pertemuan daring yang terpaksa dilaksanakan karena pembatasan sosial yang harus dilakukan demi memutus mata rantai covid-19.
Pada saat melakukan pertemuan online pastinya secara virtual antara narasumber dan peserta yang terlibat saling bertatap muka. Mereka dapat saling bertanya, dan saling berdiskusi. Namun satu sama lain hanya dapat melihat sebatas yang tertangkap oleh kamera. Lebih dari itu tidak bisa diketahui. Tidak jarang peserta webinar atau peserta rapat tampil rapi pada bagian atas, lengkap dengan kemeja yang disetrika licin, namun pada bagian yang tidak terlihat kamera masih mengenakan piyama. Berbagai video lucu tentang hal ini sering kita saksikan di berbagai media online.
Narasumber juga tidak bisa menangkap suasana pembelajaran di tempat masing-masing peserta. Lebih jauh lagi sangat sulit menangkap gestur, dari  tiap peserta. Pendek kata ada banyak hal yang kadang terkesan sepele namun penting yang tidak tertangkap oleh kamera.
Ini mungkin yang dimaksud oleh anggota komisi X DPR RI tentang pentingnya pejabat turun gunung. Agar dapat melihat kondisi sebenarnya dari  bawah. Banyak hal yang tidak terungkap dan tidak terlaporkan. Jika menunggu dan mengamini data berdasarkan laporan yang ada sepenuhnya mungkin juga kurang elok. Bukan mau mencurigai keakuratan data yang dikirim dari bawah, tetapi tidak ada salahnya seorang pejabat juga melakukan blusukan guna mendapatkan data yang kekinian berdasarkan pengamatannya sendiri.
Indonesia adalah negara dengan "ungguh pekewuh" yang masih sangat kuat. Pemberian laporan kadang dihaluskan kepada pemangku kepentingan yang lebih tinggi.
Sebagaimana sebuah instrumen penjaring data yang digunakan dalam sebuah penelitian, peneliti adalah salah satu instrumen untuk mendapatkan data yang sebenarnya. Dengan turun ke bawah pejabat akan melihat hal-hal yang mengejutkan yang selama ini belum terungkap. Akan lebih baik lagi jika prosesi turun gunung ini dilakukan secara diam-diam oleh seorang pejabat. Sehingga tidak perlu menghabiskan banyak biaya untuk sebuah acara yang sifatnya seremonial.
Teringat khalifah Umar Bin Khatab. Yang memanggul sekarung gandum diam-diam di malam hari untuk mencari siapa warganya yang membutuhkan. Perjalanan diam-diam untuk mendengarkan langsung keluhan warga sehingga bantuan yang diberikan dapat tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan.
