NTB, Yuk Kampanye Cerdas dengan Data!

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB sudah di depan mata. Foto-foto para calon  sudah bertebaran dimana-mana guna memperkenalkan diri sebagai bakal calon pemimpin  daerah. Para calon yang berasal dari berbagai elemen masyarakat mencoba peruntungan mereka sebagai pemimpin daerah berikutnya. Mulai dari politikus, ulama, hingga aparatur sipil negara yang tentunya harus mundur dari ASN sebagai konsekuensinya. 

Siapapun yang akan lolos sebagai pasangan calon tentu akan mengusung program rencana kerja unggulan untuk meneruskan pembangunan dan sebagai pemikat untuk menjaring suara pemilih. Terlepas dari latar belakang para pasangan calon, program kerja yang akan mereka paparkan tentu saja menjadi harapan bagi masyarakat NTB.

Program kerja yang akan diusung oleh para pasangan calon semestinya bukan janji semata yang hanya menjadi pemanis untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat. Program kerja tersebut semestinya adalah program kerja yang memang telah disusun jauh-jauh hari dengan melihat kebutuhan dari masyarakat itu sendiri. Adapun kebutuhan tersebut adalah hasil analisis dari fenomena yang terjadi di masyarakat pada saat itu. 

Kendatipun para pasangan calon merupakan putra daerah NTB, namun bukan jaminan bahwa mereka tahu betul keadaan NTB seutuhnya beserta dengan permasalahan-permasalahan yang menyertainya. Tidak semua yang nampak menunjukkan keadaan yang sebenarnya. Bisa saja itu hanyalah kulit luarnya semata. Untuk itu, dibutuhkan data  yang akurat. Untuk mengetahui gambaran fenomena yang terjadi dalam masyarakat secara tepat dan terukur adalah dengan membaca data. Data yang benar adalah adalah data yang menunjukkan gambaran keadaan sebenarnya, bukan gambaran keadaan dari suatu kepentingan semata.

Badan Pusat Statistik (BPS) adalah lembaga non departemen yang berfungsi sebagai rujukan data di Indonesia dan mempunyai data-data yang bisa dimanfaatkan oleh semua pihak. Meski demikian, data-data yang dipublikasikan oleh BPS adalah data yang bersifat global, tidak menyebutkan data individu/kelompok tertentu. Hal ini sejalan dengan Undang-undang yang telah ditetapkan untuk menjaga kerahasiaan responden.

Dengan adanya momentum pemilihan gubernur dan wakil gubernur yang akan datang, para pasangan calon bisa meramu berbagai program kerja berdasarkan data-data tersebut. Banyak hal yang bisa digali dari data BPS. Data-data tersebut berbicara tentang banyak hal. Mulai dari isu-isu gender, IPM, Kemiskinan, Kependudukan, Kesehatan, Lingkungan hidup, Pemerintahan, Pendidikan, Perumahan, Politik dan keamanan, Sosial budaya hingga ketenagakerjaan.

Salah satu data yang sering menjadi perhatian adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Tujuannya adalah sebagai tolak ukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup dengan pendekatan tiga dimensi dasar yaitu umur panjang dan sehat (angka harapan hidup), pengetahuan (rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah), dan kehidupan yang layak (pengeluaran penduduk per kapita yang disesuaikan).

Rilis BPS menyebutkan bahwa angka IPM NTB pada Tahun 2016 sebesar 65,81 (kategori sedang). Angka ini lebih tinggi dari IPM tahun sebelumnya yaitu 65,19. Walaupun angkanya meningkat 0,95 persen, lebih tinggi dari peningkatan angka nasional sebesar 0,91 persen per tahun, namun IPM NTB masih berada di posisi 30 dari 34 provinsi. Hal ini merupakan tugas yang sangat berat bagi calon pemimpin NTB berikutnya.

Untuk dapat mendongkrak angka IPM NTB, beberapa persoalan yang perlu mendapat perhatian adalah angka harapan hidup. Segala penunjang kesehatan baik terkait dengan sarana dan prasarana kesehatan dan administrasi penyelenggaraannya harus mampu meningkatkan angka harapan hidup. Pada 2016, bayi yang baru lahir memiliki peluang untuk hidup hingga 65,48 tahun, meningkat 0,1 tahun (1,2 bulan) dibandingkan tahun sebelumnya.

Kendati demikian, angka rata-rata lama sekolah mengalami peningkatan. Anak-anak usia tujuh tahun ke atas memiliki peluang untuk bersekolah selama 13,16 tahun, meningkat 0,12 tahun (1,44 bulan) dibandingkan tahun sebelumnya. Angka ini meningkat 0,08 tahun dari tahun sebelumnya. Data juga menunjukkan bahwa penduduk usia 25 tahun ke atas secara rata-rata telah menempuh pendidikan selama 6,79 tahun (setara kelas VII SLTP).

Dimensi pembentuk IPM lainnya adalah pengeluaran per kapita masyarakat yang telah disesuaikan (harga konstan 2012). Tercatat, pengeluaran per kapita masyarakat mencapai Rp. 9,58 juta pada tahun 2016. Angka ini meningkat Rp. 334 ribu rupiah dibandingkan tahun sebelumnya.