Melacak Sepak Terjang PKI dalam Dinamika Politik Indonesia di Masa Lalu

images-16-5f681340097f36759b349512.jpeg

Yanto Eko Cahyono, warga Kabupaten Bantul, Yogyakarta menunjuk nama kakeknya, Insp Pol Suparbak yang terukir di Monumen Kresek (Monumen kekejaman pembantaian PKI) yang berada di Desa Kresek, Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun, Jawa Timur, Selasa (0/10/2019). Yanto bersama istrinya mencari keberadaan makam kakeknya, Insp Pol Suparbak yang menjadi korban pembantaian PKI tahun 1948 di Madiun. (Sumber: KOMPAS.COM/MUHLIS AL ALAWI)

Sejarah mencatat, setidaknya ada sekitar 1.920 orang yang dibantai. Dimulai pukul 03.00 dini hari mereka sudah bergerak melakukan pemberontakan ditandai dengan tiga tembakan pistol ke atas langit tiga kali. 

Mereka berusaha menguasai seluruh kota Madiun dan melakukan pendudukan kantor-kantor penting. Seperti kantor pos, gedung Bank, kantor telepon, kantor Radio, dan kantor Polisi. Kelompok pemberontak yang dipimpin oleh Sumarsono, Dahlan dan Djokosujono ini mengibarkan bendera merah di depan balaikota dan menjadikan Madiun sebagai titik untuk menguasai Indonesia.

Namun tak butuh lama bagi para pihak keamanan untuk menumpas gerakan ini. Panglima Sudirman memerintahkan kepada Kolonel Gatot Subroto dan Kolonel Sungkono agar mengerahkan kekuatan TNI dan Polisi dalam sebuah operasi bernama GOM (Gerakan Operasi Militer).

Berkat dukungan rakyat, hanya butuh waktu dua minggu pasukan GOM berhasil menumpas gerakan tersebut dan akhirnya Kota Madiun berhasil direbut kembali pada 30 September 1948.

Untuk semakin memperkuat pengaruhnya itu, PKI sempat mengusulkan kepada Presiden Sukarno agar para Buruh dan Tani dipersenjatai, mereka merasa negara perlu membentuk Angkatan ke Lima dalam hal ini buruh dan tani yang merupakan kader-kader dari PKI dipersenjatai.

Namun rencana ini di tentang oleh Angkatan Darat, yang kala itu pucuk tertinggi angkatan darat di pimpin oleh Letnan Jenderal Ahmad Yani yang saat itu jabatannya sebagai Menteri/Panglima Angkatan Darat (Menpangad). Yani secara tegas menolak dan tidak setuju dengan usulan Aidit. pembentukan angkatan ke lima dinilai tidak efisien, karena pasukan sipil bersenjata kala itu sudah ada dalam bentuk pertahanan sipil (Hansip).

Angkatan Darat benar-benar tidak menginginkan hal itu terjadi, karena pengaruh dan kekuatan politiknya bisa terancam dan tersaingi apabila para buruh dan tani dalam hal ini kader-kader dan simpatisan PKI dipersenjatai. 

Hubungan PKI dan Angkatan Darat memang seringkali memunculkan friksi. Adanya beberapa petinggi Jenderal yang bersikap borjuis dinilai menjadi sebab munculnya konflik internal ditubuh angkatan bersenjata. 

Ada beberapa perwira yang akhirnya berubah haluan dan bergabung menjadi simpatisan PKI. Karena ketidakpuasan mereka terhadap perlakuan atasan-atasan mereka yang dituding memperkaya diri sendiri.

Peristiwa berdarah pada 30 September disebut-sebut sebagai puncak konflik internal yang terjadi di tubuh angkatan bersenjata. Tentara yang condong kepada haluan komunisme dan golongan kiri menuding adanya Dewan Jenderal yang akan melakukan Kudeta terhadap Presiden Sukarno.