Rudiyati (2011:17) mengungkapkan bahwa kompetensi guru dalam sekolah inklusif belum memadai. Kompetensi guru yang belum memadai pada sekolah inklusif mencakup kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial dan kompetensi profesional.
cukup jelas bahwa pelaksanaan pendidikan inklusi di Indonesia masih dihadapkan kepada berbagai isu dan permasalahan yang cukup kompleks. Permasalahan yang muncul bukan hanya di tingkat sekolah saja tetapi di tingkat pusat pun sudah bermasalah. Di tingkat sekolah, tidak semua guru dan kepala sekolah memahami dan mampu menerapkan pendidikan inklusif. Akibatnya kebijakan sekolah menjadi tidak tepat, dan proses pembelajaran menjadi tidak efektif.
Pada dasarnya akar masalah pendidikan inklusi di Indonesia ialah terkait dengan rendahnya komitmen dan kemampuan para praktisi dan pengembil kebijakan pendidikan. Komitmen dalam menyelenggarakan pendidikan inklusif harus diperbaiki. Perlu adanya kesadaran yang mendalam tentang pentingnya penyelenggaraan pendidikan inklusif secara bersih tanpa ada niatan kotor. Selain komitmen, akar permasalahan pendidikan inklusif ialah rendahnya kemampuan praktisi dan pemerintah. Praktisi kurang mampu menyelenggarakan pendidikan inklusif dan pemerintah kurang mampu dalam memonitor pendidikan inklusif.
Sementara itu, kemampuan dalam menyelenggarakan pendidikan inklusif dapat ditingkatkan melalui studi banding dan program pelatihan.. Misalnya studi banding ke propinsi Anhui, Cina. Pelatihannya perlu dilakukan di Indonesia agar lebih memahami kondisi nyata di Indonesia. Menurut Stubbs (2002:71-72), propinsi Anhui di Cina merupakan contoh yang baik untuk kebijakan pemerintah yang memfasilitasi inklusif. Anhui adalah satu propinsi yang miskin dengan penduduk 56 juta orang, dan untuk mencapai pendidikan untuk semua, mereka mengakui bahwa anak-anak penyandang cacat perlu diinklusikan. Program perintis pendidikan inklusif di Anhui mendorong terjadinya perubahan-perubahan: (1) anak belajar aktif; (2) terjalin kerjasama yang lebih erat dengan keluarga; (3) dipergunakan pendekatan seluruh sekolah dan dukungan belajar antar teman sebaya; (4) dukungan dari administrator dan masyarakat setempat melalui pembentukan komita; (5) pelatihan guru berbasis sekolah yang berkesinambungan; dan (6) pengintegrasian anak tunagrahita secara bertahap.
Kesimpulan
Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut: 1. Penyelenggaraan pendidikan inklusif belum menunjukkan hasil yang memuaskan. 2. Terdapat banyak kendala yang harus dihadapi untuk mengoptimalkan pendidikan inklusif. 3. Akar permasalahan pendidikan inklusif ialah kurangnya komitmen sekaligus kemampuan para praktisi dan pengambil kebijakan pendidikan. 4. Solusinya yang dapat dilakukan ialah menyelenggarakan pelatihan dan studi banding bagi praktisi dan pengambil kebijakan pendidikan ke negara-negara yang sukses dalam penyelenggaran pendidikan inklusif.
Peran serta pemerintah daerah dan masyarakat sangatlah diharapkan, mereka para anak berkebutuhan khusus juga bagian dari anak bangsa, memiliki hak yang sama dengan anak Indonesia lainnya.
Anonim. 2009. Pendidikan Inklusi Masih Banyak Kendala, (Online), diakses 13 November 2012.
Hidayat, Lukman. 2010. Sejarah Pendidikan Inklusif di Benua Eropa, (Online). Diakses 14 November 2012.
Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009 Tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa.
