Menanggapi Pernyataan Megawati

Partai  Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) terus melakukan konsolidasi. Hal  itu dijalankan tidak hanya terkait dengan kepentingan hajatan Pilkada  serentak di tahun 2018, tetapi juga bersangkut paut dengan gelaran  Pilpres serentak pada tahun tahun 2019. 

Pada hari ini, Kamis, 3  Mei 2018, PDIP mengadakan Rapat Koordinasi Bidang Politik dan Keamanan  tingkat nasional di Kantor DPP PDI-P, Menteng, Jakarta Pusat. Dalam  kesempatan ini, setidaknya ada dua pesan penting yang disampaikan  Megawati untuk para kadernya(Kompas.com, 03/05/2018).

Pertama,  mengingatkan kader PDIP agar hati-hati berbicara di depan publik.   Menurutnya, ketidakhati-hatian berbicara di depan publik bisa membawa  dampak buruk dan mencoreng nama baik partai. Kalau nama partai buruk,  tentu akan berpengaruh kepada hasil pemilu. Mega mengaku, ada kader  partai yang dipecat gara-gara tidak mampu mengontrol pembicaraan di  ruang publik.

Untuk konteks kebutuhan partai, pernyataan Megawati  ini tentu saja penting. Tetapi, sesungguhnya, kalau mau melihat secara  lebih substansial lagi, himbauan Mega itu baiknya tidak hanya demi  kepentingan partai, tetapi demi kepentingan publik, yaitu masyarakat.

Itu  berarti, sikap hati-hati berbicara di depan publik itu hendaknya  dimaknai sebagai sikap yang mengutamakan kepentingan publik. Apa yang  disampaikan para kader dalam ruang publik, setidaknya sejalan dengan  aspirasi dan kehendak publik. 

Kalau saya perhatikan selama ini,  ada kader PDIP  bersuara berseberangan dengan kepentingan publik. Contoh  yang paling konkret adalah masalah yang terkait dengan KPK. 

Sebagaimana  diketahui, PDIP, bahkan Megawati, diindikasi kuat sangat ingin  membubarkan lembaga antirasuah ini dengan berbagai alasan yang terkesan  mengada-ada. Puncaknya adalah kengototan PDIP dalam pansus angket KPK.

Niat  PDIP yang ingin membubarkan KPK ini sungguh mengherankan. Sebab,  Megawati punya andil besar dalam membentuk dan memperkuat keberadaan  lembaga anti-korupsi ini. Ada apa sebenarnya? Sejarah dan waktu yang  akan membuatknya terang benderang.

Kedua, Mega mengimbau  para kader tidak terlena dengan hasil survei. Sebagaimana diketahui,  hasil sigi beberapa lembaga survei atau media satu-dua bulan terakhir  ini, memang selalu mendudukkan PDIP di urutan puncak elektabilitas. 

Survei  Cirus Network  pada 27 Maret -- 3 April 2018 menempatkan elektabilitas  PDIP sebesar 26,9 persen. Sementara, menurut survei Kompas, elektabilitas PDIP mencapai 33,3 persen. Hasil  survei teranyar  Indikator Politik Indonesia juga menempatkan elektabilitas PDIP di  urutan teratas, yaitu 27,7 persen.

Elektabilitas ini bisa dicapai  tentu karena kerja keras para kader partai di semua daerah. Namun, harus  diakui, elektabilitas PDIP ikut dikerek naik oleh sosok Jokowi. Peran  Jokowi ini bukan asumsi belaka, tetapi berdasarkan fakta dan didukung  data riset.