[caption id="attachment_416574" align="alignnone" width="636" caption="Data realtime penggunaan telepon seluler di Roma (Foto:Roberto Bottazzi, The Architectural Review)"][/caption]
Saat itu saya sedang berjalan menuju shelter Trans Jogja di terminal Condong catur, dan dari luar saya bisa melihat jelas kejadian menggelikan: turis mancanegara yang kebingungan dengan pertanyaan berbahasa Inggrisnya berarti kira-kira “mau ke kota ambil bus apa?” dan dan petugas Trans Jogja yang hanya bisa membalas dengan “No English, No English.”
Jelas sekali mereka berdua saling tidak mengerti. Beruntung, seorang penumpang lain turut campur dengan mengarahkan si turis mengambil rute bus seperti yang diinginkannya. Turis yang seorang perempuan paruh baya itu berlalu sambil menunjukkan kekesalan dengan mengibaskan-ngibaskan tangannya di depan petugas, pertanda kecewa.
Di dalam shelter Trans Jogja memang tidak terdapat info grafis yang cukup mudah dipahami untuk menggambarkan sistem transportasi di kota secara jelas, kecuali selebaran poster peta jalur yang desainnya rapat-rapat dan bikin pegal mata. Di mata kebanyakan orang apalagi pengidap rabun atau yang kesulitan membaca gambar, peta itu sangat jauh dari membantu. Ini satu kasus di mana petunjuk transportasi kota kita perlu perhatian serius, terutama bagi pelancong dan penyandang keterbatasan.
Sebagai kota pariwisata dan pendidikan, Yogyakarta sebenarnya sudah melakukan banyak kemajuan dalam pelayanan transportasi publik yakni dengan hadirnya Trans Jogja. Hanya saja, operasional bus massal tidak lebih dari bus berhalte dengan rute-rute tertentu. Gambaran utuh tentang moda transportasi bus transit di beberapa negara yang pernah saya datangi masih terasa jauh. Sistem transportasi kita masih berbatas volume, fasad, simbol-simbol, tetapi masih jauh darisisi penyajian informasi, pola integrasi pengangkutan penumpang yang seharusnya memudahkan, bukannya menyulitkan orang.
Pemerintah kota juga tidak bisa selamanya bergantung pada halte untuk membantu turis asing yang kebingungan menuju arah kota seperti kasus di atas. Masalah yang kelihatannya remeh temeh ini memerlukan teknologi, perencanaan yang matang, dan sistem yang bekerja.
Konsep Kota Cerdas yang banyak menyinggung efisiennya penyelenggaraan transportasi publik punya cara agar kasus-kasus misunderstanding atau asimetri informasi di kalangan penumpang tidak terjadi, sekaligus memudahkan para petugas dengan sistem informasi yang akurat dan mudah dibaca.
Lalu bagaimana konsep Smart City dengan basis teknologinya membantu pengelolaan pelayanan publik di kota-kota yang sedang belajar seperti Yogyakarta dan banyak kota wisata penting di Indonesia?
Untuk menunjang kerja Kota Cerdas, perlu teknologi yakni digitalisasi data-data dan informnasi yang tadinya berbentuk manual ke dalam komputerisasi agar mudah diakses oleh publik.
Mengapa Kota Digital?
Perkembangan kota dan pertambahan penduduk telah dipahami akan menimbulkan banyak masalah multisektoral seperti transportasi, dan lingkungan. Kemacetan di kota akibat pertumbuhan kendaraan berdampak pada lingkungan seperti krisis energi dan polusi. Sejalan dengan situasi perkotaan yang semakin memburuk, diperlukan sebuah sistem infrastruktur berbasis teknologi untuk mengurangi polusi dan mengatasi krisis energi akibat kemacetan kendaraan.
Penerapan digitalisasi sistem data untuk kota bisa kita pelajari dari banyak negara yang lebih dulu mengaplikasikannya. Kyoto Digital Cities dan Amsterdam Digital City, misalnya, telah meluncurkan sebuah platform yang berisi informasi kota seperti transportasi, restoran, ruang publik, hiburan dan pusat-pusat aktivitas untuk turis. Untuk infomasi transportasi, kehadiran teknologi akan sangat membantu, terutama di jam-jam macet, sehingga warga kota dan turis mancanegara memilih rute strategis agar terhindar kemacetan.
[caption id="attachment_416579" align="aligncenter" width="600" caption="Incheon City Guide. Korea Selatan"]
Penerapan digitalisasi sistem data dan informasi untuk transportasi dapat mencakup di antaranya (1) informasi sistem parkir, (2) informasi kemacetan dan (3) monitoring lalu lintas. Untuk sistem parkir misalnya, dengan sistem informasi, pengendara mengetahui dimana lokasi kantung parkir di pusat kota atau kawasan perbelanjaan. Bagi kota yang sudah maju tata kotanya, kawasan perbelanjaan yang berada di pusat kota memiliki kantung-kantung parkir kendaraan pribadi, untuk mengurangi kemacetan di pusat kota.
Yogyakarta dengan titik keramaian seperti Malioboro, sama seperti banyak kota lain di Indonesia, selalu berkutat dengan kepadatan kendaraan bermotor di jam-jam sibuk. Pemerintah membangun sarana terlebih dahulu, seperti transportasi publik,dan kantung parkir, akan tetapi potensi masalah cenderung stagnan.
Yang dilakukan lebih banyak merespon tetapi bukan membangun. Smart City dalam konsepnya menekankan pada perencanaan, pemetaan masalah, dan pemecahan solusi paling efisien bagi transportasi, pengawasan kota, sampai respon terhadap situasi.
Smart City memerlukan perangkat (tools) sebagaimana diterapkan di Bandung dengan command center-nya. Jika Yogyakarta ingin mencoba perangkatyang sama, maka output-nya akan jauh lebih luas, termasuk untuk pengawasan kawasan pariwisata, mitigasi bencana, dan pemetaan kawasan rawan kriminalitas tidak hanya berbicara tentang pengadaan sarana/prasarana fisik saja, tetapi tetapi juga sebagai alat bantu jika warga ingin menyuarakan atau melaporkan sesuatu.
Indikator Mobilitas
1.Moda Transportasi yang Efisien
Indikator yang digunakan untuk pengembangan moda transportasi yang efisien adalah kendaraaan bebas emisi. Di Jakarta saat ini Gubernur Ahok telah melarang bajaj menggunakan bensin, tapi diganti dengan BBG (compressed natural gas/CNG). Supir bajaj yang sempat saya ajak ngobrol dari Stasiun Senen ke Kalibaru bercerita jika penggunaan BBG memang lebih hemat dibandingkan menggunakan bensin.
Pertanyaan apakah menggunakan gas dapat mengurangi polusi, tentu masih perlu dikaji lebih lanjut. Paling tidak dalam rencana kedepan, jika seluruh kendaraan roda empat yang menggunakan bensin diganti dengan gas, pemerintah dapat menghitung tingkat polusi di kota tersebut, tetap tinggi atau ada penurunan polusi.
2.Kemudahan mengakses berbagai Moda Transportasi
Kota Cerdas juga perlu menyediakan berbagai moda transportasi sesuai hirarki Kota. Selama ini sistem transportasi khususnya kota megapolitan mengutamakan sistem sirkulasi ke kawasan strategis dengan rute panjang. Akibatnya sering terjadi penumpukan penumpang dan terpaksa ikut mengalami kemacetan dengan kendaraan lain.
Sistem transportasi pada kota megapolitan dapat ditanggulangi dengan menerapkan sistem transit mengikuti pola jalan ke arah vertikal atau horizontal. Masing-masing hirarki kawasan memerlukan moda transportasi yang terintegrasi dengan moda utama, misalnya dari sub kota C ke kota A disediakan bus, dan dari Sub A ke pusat kota juga disediakan transportasi massal.
3. Teknologi dan Infrastruktur
Setelah membangun fisik dan armada transportasi, saatnya mengembangkan teknologi dan infrastruktur. Penerapan teknologi untuk sistem transportasi dapat dikembangkan pada aplikasi perangkat genggam (smartphone) sehingga pengguna kendaraan selalu mendapatkan data real time untuk memantau titik kemacetan. Waze dan LewatMana di Jakarta adalah satu contoh aplikasi mobile untuk membantu warga kota.
[caption id="attachment_416592" align="aligncenter" width="550" caption="Data pengguna smartphone di Jakarta (Foto:Architectural Review)"]
Untuk teknologi bagi kenyamanan penumpang bisa dilakukan dengan menyiapkan papan informasi digital yang bisa diakses di shelter-shelter bus. Penumpang atau turis mancanengara tidak perlu selalu bertanya ke pertugas yang berjaga di shelter. Selain dapat mengakses informasi rute tujuan, turis juga bisa mengakses kondisi lalu lintas, apakah macet atau tidak sehingga mereka bisa memperkirakan lama perjalanan mereka.
[caption id="attachment_416575" align="aligncenter" width="600" caption="Dokumen: Ratih Purnamasari "]
Kendala Energi
Maret 2014 saya terlibat dalam penelitian untuk pengembangan Smart City khususnya pada kota rawan bencana di Yogyakarta. Hal menarik dan menjadi tindak lanjut dari rencana pengembangan Smart City adalah kesediaan energi. Di Indonesia, masalah ketersediaan energi membuat banyak kalangan masih “was-was” apakah kota kita layak di-install-i berbagai aplikasi cerdas.
Dalam kesempatan itu Kawik Sugiana, dosen Arsitektur dan Perencanaan Wilayah UGM berujar bahwa pengembangan Smart City akan terkendala kebutuhan energi yang besar. Dalam laporan ketersediaan energi Perusahaan Gas Negara, disebutkan jumlah minyak bumi di Indonesia terbatas dan semakin tidak mencukupi untuk kebutuhan konsumsi dalam negeri. Sementara di sisi lain PLN dan Pertamina sebagai BUMN penanggungjawab energi masih tertatih-tatih dengan target produksi di daerah tugas mereka sendiri-sendiri.
Kabar baiknya, pemerintah berencana mengalihkan pemakaian energi minyak bumi ini ke energi gas. Gas memang jauh lebih murah, dan dari segi emisi diketahui jika kandungannya lebih bersih ketimbang minyak. Potensi pemanfaatan gas bumi di Indonesia sudah cukup baik karena melayani lebih banyak kebutuhan seperti industri sebesar 841MMscfd atau setara dengan 1.439 pelanggan.
[caption id="attachment_416578" align="alignnone" width="600" caption="Pertimbangan penggunaan gas bumi untuk dukung kebutuhan energi kota cerdas (Materi Nangkring Kota Cerdas PGN, April 2015)"]
Untuk pengembangan digitalisasi sistem informasi, pemerintah dapat memanfaatkan sumber gas bumi menggantikan bensin atau solar. Sedangkan pada aspek penghematan energi, kita dapat mengganti sumber energi fosil dengan menggunakan tenaga surya. Agar lebih rigid, pemerintah tidak lagi menyediakan listrik berdasarkan siapa yang sanggup membayar. Tapi fokus pada batas daya pemakaian listrik maksimal rumah tangga.
Kapan bisa dinikmati?
Kota-kota yang sejak awal siap dalam hal infrastruktur digital punya peluang lebih besar menerapkan konsep Kota Cerdas. Di Yogyakarta sendiri, kendali studi pengembangan wilayah diintegrasikan dalam Kartamantul, sebuah badan kerjasama yang menghubungkan kota Yogya dengan Sleman dan Bantul, menjadi sumber banyak kebijakan perencanaan tata kelola kota.
Ke depan, pusat-pusat studi kota memerlukan landasan rencana yang bisa diaplikasikan sesegera mungkin, tetapi menyentuh praktik-praktik pelayanan yang paling nyata, seperti transportasi dan ketersediaan informasi publik. Jika Smart City mengutamakan pendekatan teknologi untuk menjalankan efisiensi sebuah kota, maka kota-kota di Indonesia memerlukan cetak biru yang mendukung ini, tidak terkecuali penyiapan sumber daya manusia, kesiapan rencana, kapasitas energi, dan konsep keberlanjutan.
Yang paling penting, soal kapan kita siap hidup dalam sebuah Kota yang Cerdas sangat bergantung pada keseriusan pemerintah kita menyiapkan perangkatnya. Harus ada visi, misi-misi dan rencana yang terukur dan bisa dievaluasi. Kota Cerdas bukan angan-angan semata. Kota Cerdas adalah atmosfer masa depan, di mana kita hidup dalam pengelolaan yang efektif dan efisien, dan segala kemudahannya bisa kita hirup ke manapun kita pergi.
***