Agama dan Politik di Indonesia

Antara agama dan politik di Indonesia merupakan fakta yang menyatu padu, bagaikan sekeping uang logam yang memiliki dua sisi yang berbeda akan tetapi melekat pada pada satu kesatuan yang tak terpisahkan.  Dalam kontekstasi agama dan politik tersebut mengental nyata dipraktekkan dalam negara. Dalam pembahasan ini penulis memokuskan perhatian pada dua agama dominan di Indonesia yakni Kristen dan Islam.

Islam dan Politik

Jika kita mengamati wacana  politik Islam. Politik dan Islam tidak dapat dipisahkan. Secara ringkas, politik Islam/syari'ah dikatakan oleh Abdul Qadir adalah politik yang membawa seluruh umat manusia kepada ketentuan-ketentuan Islam. Dalam Negara Islam yang menjadi dasar ialah Firman Tuhan dan suara rakyat (musyawarah). Dengan tegas dapat dikatakan bahwa firman tuhan (Fox Dei) dan ajaran Nabi (Fox Prophetae) bergabung dengan suara rakyat (Fox Popule),menjadi kekuasaan tertinggi di dalam negara.

Islam dan politik jelas tidak dapat dipisahkan. Nabi Muhammad sendiri ialah seorang politikus handal yang bisa menjadi pemimpin bagi rakyatnya. Bahkan di zaman Islam pertama dahulu, masjid itu tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah saja, tapi juga mempunyai fungsi politik yang sangat penting. Bukan saja tempat praktik politik seperti tempat musyawarah, ataupun tempat pembaiatan pemimpin/kepala Negara, dan lainnya lagi, tetapi masjid juga dijadikan tempat mempelajari teori-teori politik disampimg ilmu agama dan lainnya. Adapun menurut Anis Matta, Pengertian dalam penerapan syari'ah atau pembentukan Daulah Islamiyah, yakni ada beberapa logika yang perlu dipahami yakni sebagai berikut:

Pertama, Islam adalah sistem kehidupan integral dan komprehensif yang karenanya memiliki semua kelayakan untuk dijadikan sebagaireferensi utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedua, berkah sisitem kehidupan Islam harus dapat dirasakan masyarakat, apabila ia benar-benar diharapkan dalamsegenap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Ketiga, untuk diterapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara maka diperlukan dua bentuk kekuatan: kekuatan legalitas dan kekuatan eksekusi. Keempat, untuk memiliki kekuatan legalitas dan kekuatan eksekusi, diperlukan kekuasaan yang besar dan sangat berwibawa, yang diakui secara de facto maupun de jure. 

Atas dasar kerangka logika di atas, urutan persyaratan yang harus dipenuhi adalah meraih kekuasaan, memiliki kompetensi eksekusi, dan bekerja dengan keabsahan konstitusi. 

Yang mana itu semua ialah bagian daripada politik. Ini semakin menegaskan bahwa Islam itu tidak anti politik, bahkan politik merupakan suatu keharusan dan kebutuhan agar nilai-nilai Islam (syari'at)dapat diterapkandalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam kehidupan masyarakat. Karena Islam ialah universaal dan integral, mencakup segala aspek kehidupan manusia termasuk dalam hal politik, dan Islam ialah agama rahmatan lil alamiin.

 

Kristen dan Politik

 Sebelum melihat dan berbicara tentang wawancara politik umat Kristen di Indonesia alangkah baiknya bila terlebih dahulu memahami hubungan antar gereja dan negara.  J. Philip Wogaman, memaparkan konsep yang sangat mempengaruhi politik Kristen di Indonesia yakni konsep tentang teokrasi: yaitu suatu kehidupan bernegara yang di dalamnya pemimpin agama atau lembaga keagamaan tertentu, yang mengendalikan kehidupan bernegera lewat berbagai  kebijakan kenegaraan dan undang-undang untuk tujuan- tujuan agama tersebut. 

Wogaman memberikan contoh terhadap teokrasi ini antara lain dalam kehidupan bangsa I brani kuno, tradisionalitas Tibet, kehidupan Puritanisme jaman kolonialisme Amerika, periode awal Mormonisme di Utah, dalam batas-batas tertentu terjadi sekarang di Iran, Katolik abad pertengahan, juga jaman modern sebelum Vatican II dan Zionis Israel.