Banyaknya aduan masyarakat terkait tidak transparannya proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) hendaknya menjadi perhatian sekolah serta dinas terkait. Jika tidak, apa yang pernah dialami oleh Dinas Pendidikan Kota Bandung dan 19 SMAyang ada di wilayahnyasangat mungkin terjadi pada daerah lainnya. Seperti diketahui sebelumnya, sebanyak 19 SMA di kota Bandung serta dinas pendidikan terkait saat ini tengah disengketakan ke Komisi Informasi Provinsi (KIP) Jawa Barat akibat tidak transparan dalam proses PPDB tahun 2013 lalu.
Berdasarkan data dari Ombudsman perwakilan Jawa Barat, sepanjang tahun 2013 saja terdapat 79 pengaduan dari masyarakat berkaitan dengan permasalahan pendidikan. Adapun dugaan penyimpangan dalam PPDB merupakan masalah yang paling banyak diadukan. Penyimpangan tersebut terjadi dalam bentuk pengurangan quota untuk siswa baru, jumlah siswa per kelas yang melebihi kapasitas, seleksi yang tidak transparan sampai dengan ketidakjelasan aturan dalam penerimaan siswa baru melalui jalur non akademik. Tak hanya itu, dugaan adanya praktek titipan anak pejabat pun menjadi masalah yang turut diadukan.
Tidak adanya sanksi yang tegas bagi pelaku pelanggaran baik itu pihak sekolah maupun pihak luar disinyalir menjadi penyebab utama terulangnya kasus-kasus tersebut. Adapun kurangnya pengawasan dari dinas pendidikan setempat semakin membuat sekolah-sekolah berani untuk melakukan berbagai penyimpangan. Selain itu, adanya “Simbiosis Mutualisme” yang terjadi antara pihak sekolah dengan pejabat tertentu turut menjadi ganjalan terciptanya proses penerimaan siswa baru yang berkualitas.
Proses penerimaan siswa baru yang digelar setiap tahun sejatinya merupakan sarana sekaligus ajang pertaruhan sekolah untuk mendapatkan bibit-bibit unggul yang siap dididik menjadi generasi tangguh. Adanya kesalahan dalam menyaring bibit-bibit ini tentu akan sangat berpengaruh terhadap proses pembelajaran beserta output nya. Oleh karena itu, proses seleksi yang berkualitas adalah syarat mutlak yang tidak bias ditawar-tawar lagi.
Namun sayangnya kondisi dilapangan tidak selalu sesuai dengan yang diharapkan. Paradigma keliru tentang sekolah terbaik yang dianut oleh sebagian besar masyarakat kita membuat orang tua rela melakukan berbagai cara agar anaknya lolos seleksi. Akibatnya berbagai pelanggaran pun terjadi, mulai dari menggunakan kekuasaan yang ada padanya sampai dengan kekuatan finansial.
Pada kenyataannya sekolah terbaik bagi anak bukanlah sekolah favorit, melainkan sekolah yang sesuai dengan kondisi objektif anak. Kita tentu tidak ingin menyaksikan anak-anak kita terseok-seok dikelas dalam mengikutipelajaran. Adanya kasus-kasus siswa sekolah favorit yang drop out ditengah jalan dan akhirnya harus pindah ke sekolah biasa hendaknya dapat dijadikan contoh bahwa tidak selamanya sekolah favorit tersebut cocok untuk anak-anak kita.
Ramdhan Hamdani
