Euforia kemenangan menyambut datangnya gubernur dan wakil gubernur baru mewarnai pelantikan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno beberapa waktu lalu. Harapan akan hadirnya wajah baru ibukota yang lebih bersahabat dan bermartabat pun diutarakan oleh warga Jakarta yang selama ini hidup di bawah tekanan akibat banyaknya persoalan kota Jakarta yang belum tuntas. Banjir dan macet memang menjadi "horror" bagi warga yang sehari -- hari tinggal dan menggantungkan hidupnya dari kegiatan perokonomian di ibukota tersebut. Tak hanya itu, kemacetan lalu lintas yang terjadi setiap hari itu secara tidak langsung mengakibatkan inefisiensi yang cukup tinggi dan berpotensi menimbulkan kerugian materi yang tidak sedikit apabila dikalkulasikan secara keseluruhan.
Beberapa saat setelah pelantikan keduanya, warga pun mulai menagih janji -- janji politik yang pernah disampaikan pada masa kampanye. Mulai dari janji untuk menciptakan lapangan kerja baru, peningkatan kesejahteraan buruh, sampai dengan kemudahan untuk memiliki tempat tinggal bagi warga Jakarta kian kencang disuarakan selang beberapa hari pasca Anies -- Sandi dinobatkan sebagai nakhoda baru menggantikan Ahok -- Djarot. Sebagian warga optimis keduanya dapat membawa ibukota ke arah yang lebih baik. Namun, tidak sedikit pula yang beranggapan bahwa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang baru saja diselenggarakan itu tidak akan membawa dampak berarti sebagaimana suksesi -- suksesi sebelumnya.
Potret buram ibukota hari ini seakan mengingatkan kita pada wajah Jakarta saat masih dipimpin oleh Sutiyoso. Kala itu banjir dan macet seakan menjadi "identitas" yang melekat pada daerah yang dikenal sebagai kota metropolitan itu. Kondisi semacam ini nyatanya tidak mengalami perubahan ( secara signifikan) sekalipun rezim telah berkali -- kali berganti. Padahal, Joko Widodo yang saat itu menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta menggantikan Fauzi Bowo pernah berjanji, banjir di ibukota akan lebih mudah diatasi apabila dirinya diberi kesempatan untuk menjadi orang nomor satu di Indonesia. Namun, hingga tiga tahun Jokowi menjabat sebagai presiden RI, "genangan" musiman yang tersebar di banyak titik di ibukota tersebut belum juga mampu diatasi.
Kondisi semacam ini pada akhirnya menimbulkan kekhwatiran akan terjadinya hal yang sama saat Jakarta berada di bawah kepemimpinan Anies -- Sandi. Suksesi paling bergengsi di tanah air itu hingga kini memang terbukti belum mampu mengubah wajah ibu kota menjadi lebih beradab dan bermartabat dari sebelumnya. Sebaliknya, berbagai upaya untuk memecahkan permasalahan yang terjadi di ibukota semakin hari kian menunjukkan arah yang tidak jelas. Konflik vertikal dan horizontal yang selama ini terjadi seakan memberikan kesan, para pengambil kebijakan yang kala itu diberikan amanah untuk mengurus ibukota memang tidak memiliki kapabilitas yang mumpuni untuk menghadirkan solusi terbaik dalam menghadapi persoalan yang ada.
Menurut hemat penulis, membebankan tanggungjawab untuk membangun daerah sepenuhnya kepada kepala daerah bukanlah sikap yang bijak. Maju atau tidaknya daerah sejatinya bukan hanya ditentukan oleh kepiawaian "sang nakhoda" dalam menjalankan roda pemerintahan, melainkan sejauh mana rakyat yang dipimpinnya tersebut mengambil bagian dalam upaya memajukan daerahnya.
Berpartisipasi aktif dalam menyukseskan program -- program yang dicanangkan oleh pemerintah daerah merupakan hak sekaligus kewajiban setiap warga negara. Selain itu memberikan masukan -- masukan terhadap (arah) kebijakan yang dikeluarkan pun mutlak dilakukan untuk menjaga agar dalam penyelenggaraan roda pemerintahan kepala daerah tidak menyimpang dari visi misi yang telah ditetapkan.
Di era keterbukaan informasi seperti saat ini masyarakat memiliki banyak saluran maupun kesempatan untuk menyampaikan aspirasi serta pendapatnya. Kehadiran media sosial secara tidak langsung telah menghilangkan sekat ataupun jurang pemisah yang selama ini menjadi kendala bagi sebagian masyarakat dalam melakukan komunikasi aktif dengan (para) pemimpinnya.
Untuk melaporkan terjadinya musibah banjir ataupun kerusakan jalan misalnya, masyarakat tidak perlu bertemu langsung dengan kepala daerah ataupun dinas terkait dengan prosedur yang berbelit -- belit. Masyarakat cukup mendokumentasikan lokasi kejadian menggunakan telepon pintar (smart phone) miliknya untuk kemudian diunggah ke media sosial. Kepala daerah yang benar -- benar mempunyai visi untuk melayani kepentingan rakyat biasanya akan cepat merespon keluhan dari warganya.
Adapun Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) memiliki peran yang sangat strategis dalam mengawal jalannya roda pemerintahan. Fungsi pengawasan, legislasi maupun pembahasan anggaran (budgeting) hendaknya benar -- benar dijalankan oleh para wakil rakyat yang dipilih secara demokratis itu. Sebagai lembaga yang berperan sebagai penyambung lidah rakyat, sudah sepatutnya DPRD bersuara lantang dalam memperjuangkan kepentingan rakyat serta bersikap tegas terhadap berbagai kebijakan eksekutif yang bertentangan dengan kehendak rakyat.
Wakil rakyat sejatinya hadir di saat rakyat yang diwakilinya menghadapi persoalan yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah. Dengan demikian, suksesi -- suksesi yang telah menghabiskan anggaran negara puluhan triliun itu pun akan benar -- benar mampu melahirkan pemimpin -- pemimpin yang berkualitas dan memiliki integritas. (Dimuat di Koran Pasundan Ekspres Edisi 23 November 2017)
Ramdan Hamdani
www.pancingkehidupan.com
