Sudah 2 orang kawan yang mewanti-wanti saya agar berhati-hati berbicara di media social bila ingin mengkritik Penguasa saat ini khususnya PDIP dan kadernya. Kata mereka resikonya kita akan dipolisikan bila mencoba mengkritik mereka. Tapi biarlah saya ambil resiko itu bagaimanapun juga Negara ini Negara Demokrasi sehingga siapapun boleh bersuara.
Dalam 2 hari terakhir jagad Dunia Maya dihebohkan dengan insiden Anies Baswedan dilarang Memberi Penghargaan di Podium kepada Persija yang baru saja memenangkan Piala Presiden 2019. Ini memang keterlaluan. Seorang Gubernur DKI dilarang naik Podium untuk memberi penghargaan pada Sang Juara g sementara pertandingan itu nyata-nyata diselenggarakan di wilayah DKI (teritori Gubernur DKI) dan pemenangnya juga adalah tim dari DKI. Benar-benar mengherankan dan aneh.
Tidak usah bicara soal UU Protokuler Kepresidenan yang sudah jelas-jelas mengatur hal tersebut. Logika orang biasa saja tidak bisa memahami apa alasan ketua panitya penyelenggaraan Piala Presiden tidak memperbolehkan seorang Gubernur DKI untuk tampil mendampingi Presiden untuk memberi penghargaan pada Sang Juara.
Banyak orang yang mengkritik Ketua Panitya Maruarar dengan menyebut Maruarar tidak paham UU Keprotokuleran Kepresidenan. Dan lucunya baik Maruarar dan Pihak Istana (terbaca orang-orang PDIP) mengatakan acara penyerahan Piala Presiden itu bukan Acara resmi Kenegaraan. Dari sini sudah jelas mereka tidak mau disalahkan atau berusaha ngeles dengan membenarkan diri mereka yang tidak memperbolehkan Gubernur DKI tampil di Podium dengan alas an tidak melanggar UU Keprotokuleran Kepresidenan.
Lalu bila kita ikuti pola pikir orang-orang PDIP yang menganggap Sebuah Ceremony Puncak Acara pertandingan Piala Presiden bukanlah acara resmi, kira-kira apa sebenarnya alasan Ketua Panitya (orang-orangnya PDIP) untuk melarang Gubernur DKI tampil di Podium?
Kalau Gubernur DKI dilarang tampil di Podium di acara yang diselenggarakan di DKI, mengapa Ahok (orang-orang PDIP) dulu yang jadi Gubernur DKI selalu mendampingi Presiden Jokowi bila melakukan kegiatan di Jakarta, apakah sekedar mengunjungi proyek-proyek infrastruktur, atau menyambut Jokowi di bandara bila Jokowi datang dari lawatannya ke luar negeri.
Berarti ini ada yang salah dengan Maruarar Sirait. Kenapa hanya orang-orang Golkar dan PDIP saja yang boleh tampil di Podium? Kenapa orang-orang non partai tidak boleh tampil di podium sementara Anies Baswedan sendiri saat ini seorang Gubernur DKI.
Bagaimanapun juga sikap orang-orang PDIP seperti Maruarar Sirait ini jelas-jelas akan dinilai masyarakat luas sebagai sikap Baper. Mentang-mentang sedang menjadi Pihak Penguasa lalu hanya orang-orang Partai Penguasa saja yang boleh tampil di Podium.
Dan sebagian masyarakat lainnya akan juga berpikir mungkin Maruarar Sirait ada dendam kesumat pada Anies Baswedan karena jagoannya Ahok dipecundangi di Pilgub DKI 2017 lalu. Sentimen alias belum Move-on kata orang-orang di Facebook dan Twitter.
Dan satu lagi yang memicu kontroversi dari Maruarar. Entah bercanda atau tidak, Maruarar 2 hari lalu menawari Fadli Zon jabatan Menteri kalau Jokowi menang lagi di Pilpres 2019. Ini bisa dibilang Arogan dan bisa dibilang Lebay.
Arogan karena begitu yakin Jokowi bisa menang di Pilpres 2019 dan Lebay karena sebenarnya Maruarar tidak punya kapasitas untuk menawari Jabatan Menteri pada seseorang. Yang jadi Presiden siapa, yang merasa bisa memilih Menteri siapa. Mungkin saja Maruarar tidak tahu kalau soal Menteri itu hak Prerogatif Presiden. Dan mungkin juga benar Maruarar tidak tahu UU Keprotokuler Kepresidenan sehingga insiden Piala Presiden itu bisa terjadi.
Sekian dan terima kasih.
Wassalamu alaikum wr. Wb.
