Mohon tunggu...
Myrna Fitria
Myrna Fitria Mohon Tunggu... Aku Berfikir dan Aku Berasa

12 Tahun Profesional Banker. 6 Tahun Profesional SOE. Author Buku Hunian Nawacita Rakyat Bahagia dan I Am A Leader; Memimpin di Era 4.0

Selanjutnya

Tutup

Transportasi Artikel Utama

Manajemen Transportasi Massal Sejak Doeloe hingga Kini

7 Januari 2020   23:40 Diperbarui: 8 Januari 2020   12:54 356 3 0 Mohon Tunggu...
Lihat foto
Manajemen Transportasi Massal Sejak Doeloe hingga Kini
Pembangunan MRT Jakarta | Image : Aktual

Mungkin masyarakat tidak semua menyadari peran sosial yang diemban operator transportasi umum sangatlah sensitif dan penting bagi perubahan peradaban kehidupan masyarakat dalam suatu negara.

Namun seperti yang kita amati dan pahami, sebagian besar perusahaan operator transportasi umum berjuang melawan "Biaya Pemulihan" atau Recovery Costs, khususnya apabila operator transportasi umum menanggung biaya investasi yang dibangunkan, ditugaskan atau dibuatkan Pemerintah melalui APBN.

Meskipun ini bukan berarti operator transportasi umum (yang bertugas sebagai kepanjangan tangan Pemerintah) tidak dapat melakukan sesuatu untuk memikirkan solusinya.

Namun pada hakikatnya masalah ini terkait dengan ketidaksanggupan masyarakat menjangkau tarif yang tinggi (tarif ekonomi). Persoalan ini tentu diluar kendali operator transportasi umum karena menyangkut ekonomi makro.

Pemerintah, baik di tingkat Pusat maupun Daerah, perlu memahami benar kondisi masyarakat secara lebih luas. Program marketing adhoc hanya membawa solusi parsial dan sementara.

Yang diperlukan adalah bentuk model keuangan multi-tahun dan dukungan kebijakan non-keuangan dalam bentuk program multi-cabang berkelanjutan.

Beberapa inisiatif dilevel kebijakan, baik jangka pendek maupun jangka panjang, perlu dijelaskan dan dibuat secara terperinci.

Beberapa di antara pemikiran berikut sudah pasti tidak akan menyelesaikan semua isu secara paripurna, karena sebuah proses perbaikan akan berlangsung terus-menerus sepanjang zaman. Namun, semoga menjadi sebuah awal perubahan yang semakin baik.

Image: Wikiwand
Image: Wikiwand
1. Mengembangkan "Ekosistem Keuangan Berkelanjutan Alternatif" untuk Perusahaan Operator Transportasi Umum

Kegiatan operator transportasi umum didasari tujuan utama yaitu untuk mampu bertahan dan bersaing dengan moda transportasi yang lain (khususnya kendaran pribadi) dan untuk mampu melayani kenbutuhan mobilitas masyarakat sesuai perkembangan zaman.

Berdasarkan hal tersebut perusahaan transportasi umum memerlukan dana untuk ekspansi jalur dan jaringan, menambah kapasitas yang ada, mengganti aset yang menua, memberikan pelayanan dan perbaikan, memenuhi biaya operasi, berinvestasi dalam peningkatan produktivitas jangka panjang, serta yang sebenarnya sangat penting adalah melakukan Program Penelitian dan Pengembangan.

Namun dana untuk memenuhi semua kebutuhan itu tidak akan tercukupi dari core business semata (pendapatan ongkos tiket saja). Justru sebenarnya alternatif pendapatan lain-lain lah yang mendukung kegiatan perusahaan.

Pendapatan non-core ini seyogyanya diperoleh berdasarkan prinsip 'Yang mendapat manfaat harus menyumbang/membayar' dan 'Yang mencemari lingkungan harus memberikan kompensasi'.

Tentu saja hal tersebut harus berada dalam kerangka yang jelas sebagai dasar pelaksanaannya, direkomendasikan, dipromosikan secara aktif, dipelihara dan dilembagakan dengan bantuan kerangka kerja kebijakan dan peraturan pendukung.

Contohnya yang sesuai dengan perkembangan kota-kota besar saat ini yakni pengembangan Transit Oriented Development di sekeliling simpul transportasi massal.

Dalam pengembangan Kawasan berorientasi transit, Operator transportasi masal harus diikutsertakan dan mendapatkan manfaat secara adil, karena TOD hanya dapat dibentuk apabila di lokasi tersebut ada simpul transportasi masal.

Sebagai contoh lainnya, Kawasan Industri, yang semestinya memberikan kompensasi untuk penyediaan fasilitas dan infrastruktur yang mendukung transportasi masal berbasis listrik.

Image : Kumparan
Image : Kumparan
2. Komitmen Pemerintah untuk memberikan subsidi multi-tahun bagi penyediaan layanan transportasi umum memiliki keterbatasan karena anggaran Pemerintah juga terbatas.

Subsidi berdasarkan perkiraan tren jumlah penumpang seringkali dikritik masyarakat dan pengamat transportasi juga organisasi pembela hak konsumen, terutama dalam hal kemungkinan terjadinya kebocoran dalam pemanfaatannya.

Sangat sering terjadi subsidi yang digelontorkan negara akhirnya digunakan untuk membayar gaji tenaga kerja yang begitu besar (yang bisa jadi disebabkan warisan manajemen Perusahaan Kolonial), sehingga lebih sedikit bagian dari kue subsidi yang benar-benar dimanfaatkan untuk peningkatan pelayanan.

Subsidi tentu tidak dapat dihindari karena kesenjangan kemampuan ekonomi masyarakat melekat dan berhubungan erat dalam sistem transportasi umum.

Subsidi masih dapat dibenarkan apabila dimanfaatkan sebagai upaya berkelanjutan dalam reformasi dan peningkatan produktivitas manajemen perusahaan operator transportasi umum.

Namun, usaha peningkatan produktivitas biasanya diterjemahkan manajemen dalam bentuk upaya pengurangan biaya, seperti mengurangi rute yang 'membuat kerugian', sehingga kebijakan yang diambil mengabaikan atau menomorduakan perhatian terhadap cakupan transportasi nasional secara keseluruhan.

Oleh karenanya, setiap subsidi yang diberikan perlu dikaitkan dengan dampak jangka panjang secera holistik dan upaya berkelanjutan dalam hal penerapan langkah-langkah peningkatan produktivitas dan keahlian serta manajerial skill karyawan perusahaan operator.

Pentingnya dibuatkan kebijakan yang jelas dan terukur dalam rasionalisasi jumlah tenaga kerja, efisiensi bahan bakar, kehandalan dan kesiapan aset, efisiensi kendaraan dalam hal faktor beban dan risiko, rasionalisasi jadwal perjalanan untuk mencocokkan pola permintaan, integrasi dengan mode transportasi umum lain, efisiensi tarif, cakupan rute, pemeliharaan kendaraan dan standar kualitas layanan.

Sebuah penelitian score card Perusahaan perator angkutan umum di India mencari hubungan antara kinerja Perusahaan Operator dengan jumlah subsidi yang diberikan Pemerintah.

Di sisi lain Pemerintah wajib memberikan komitmen (janji) untuk menyediakan anggaran jangka panjang untuk mendukung penciptaan kapasitas yang berkelanjutan, perluasan jaringan dan program peningkatan kualitas layanan.

3. Mekanisme penyesuaian tarif dengan dasar ilmiah

Tujuan memberlakukan kebijakan tarif transportasi umum bukan hanya untuk menghasilkan pendapatan bagi perusahaan dan memastikan keberlanjutan perusahaan operator.

Pasar transportasi umum, yang produknya adalah layanan angkutan umum, memiliki karakteristik yang dibedakan pakar ekonomi sebagai: 'barang umum' (tersedia untuk semua orang tanpa pengecualian, jumlahnya tidak berkurang saat digunakan, contohnya sinar matahari), dan 'barang pribadi' (tersedia dalam jumlah terbatas hanya untuk mereka yang bisa membayarnya, contohnya semua barang yang dijual di pasar).

Penggunaan angkutan umum tidak boleh terbatas hanya pada mereka yang mampu membayar ongkos saja, mengingat dampak positif eksternal penggunaan angkutan umum sangat besar bagi lingkungan yang terkait dengannya, seperti penguraian kemacetan dan pengurangan polusi asap kendaraan.

Oleh karena itu kebijakan penetapan tarif memiliki banyak tujuan, seperti keterjangkauan, keberlanjutan, penataan dan penggunaan lahan, mengurangi risiko monopoli pada sistem transportasi umum tertentu, mengoptimalisasi kapasitas jaringan, serta yang paling penting, membatasi penggunaan kendaraan pribadi dengan memberikan alternatif transportasi umum yang aman, layak, terjangkau dan tersedia cukup bagi masyarakat.

Bicara mengenai penetapan ongkos / tarif angkutan biasanya akan memancing perdebatan dalam hal mekanisme implementasi penyesuaian tarif yang berlaku secara nasional.

Di negara lain, Pemerintah Pusat memberikan keleluasaan bagi Pemerintah Daerah untuk menetapkan tarif, membuat kontrak, menetapkan masa berlaku tarif, membuat syarat dan ketentuan dan benda apa saja yang dapat di angkut oleh transportasi umum.

Kementerian Perhubungan di Pusat bertugas merumuskan kebijakan, rekomendasi, mekanisme penyesuaian tarif dalam hal prinsip-prinsip secara umum saja yang harus diikuti oleh seluruh daerah dalam mereview secara berkala kebijakan tarif di wilayahnya, sesuai kebutuhan dan kemampuan masyarakat di daerah tersebut.

4. Mengurangi pertumbuhan kendaraan pribadi melalui integrasi moda

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
VIDEO PILIHAN
KONTEN MENARIK LAINNYA
x