Defisit BPJS Kesehatan menjadi keprihatinan kita bersama. Akibat kesulitan pendanaan kualitas layanan kesehatan publik yang ditanggung BPJS terpaksa diturunkan. Banyak rumah sakit yang mengeluh akibat keterlambatan pencairan premi yang membuat honorium dokter dan paramedis tertunggak hingga berbulan-bulan.
Muaranya, lagi-lagi rakyat yang dirugikan. Padahal masyarakat banyak berharap kepada sistem pelayanan BPJS Kesehatan ini. Data BPJS hingga Mei 2018, peserta program jaminan kesehatan telah mencapai sekitar 200 juta jiwa (sekitar 75 persen) penduduk Indonesia.
Suara-suara ini didengar langsung oleh kader-kader Demokrat saat menyapa masyarakat akar rumput.
Berpijak atas persoalan ini, Demokrat sudah merumuskan 14 Prioritas Demokrat untuk rakyat. Prioritas 2: Tingkatkan Pelayanan dan Lanjutkan Program BPJS dengan mengutamakan golongan masyarakat tidak mampu; amatlah tepat untuk menjawab keresahan masyarakat ini.
Program aksi ini tidak mengawang-awang. Bukan isapan jempol. Semua sudah dibuktikan pada era kepemimpinan SBY yang didukung penuh Demokrat. Â SBY adalah presiden RI yang mendisain dan kemudian meresmikan BPJS pada 31 Desember 2013.
Di penghujung pemerintahan SBY, BPJS menjadi institusi pelaksana bagi program kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia. Tidak membeda-bedakan status sosial dalam hal pelayanan, bahkan kKalangan tidak mampu dibebaskan dari premi. Untuk kalangan tidak mampu, pemerintah era SBY memberikan subsidi pada BPJS hampir Rp 20 T untuk 86,4 juta warga sangat miskin, miskin, rentan miskin.
Terbukti pada tahun terakhir pemerintahan SBY, seluruh rakyat bisa berobat ke rumah sakit. Mereka tidak takut lagi jika jatuh sakit sebab pemerintah sudah menjamin dan menanggung layanan kesehatan yang mumpuni bagi mereka.Â
Sayangnya, belakangan ini layanan BPJS Kesehatan semakin menurun. Semakin banyak rakyat yang mengeluh. Mulai dari masalah administrasi, kuantitas layanan yang bisa diakses, hingga pembayaran tambahan di luar premi bulanan. Semua fenomena ini tentu memberatkan masyarakat.
Demokrat ini membenahi persoalan BPJS Kesehatan hari ini. Prioritas 2 itu akan diperjuangkan secara maksimal oleh kader-kader Demokrat, utamanya yang duduk di DPR maupun eksekutif. Tentu upaya ini akan semakin besar kemungkinan berhasilnya apabila Demokrat kuat di DPR maupun di pemerintahan.
Jadi jangan ragu-ragu lagi. Pada 17 April 2019 nanti datanglah ke TPS, dan coblos partai no 14, Partai Demokrat.
