Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman. Perumahan adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana lingkungan. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup diluar kawasan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun pedesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal/lingkungan hunian dan tempat kegiatan mendukung prikehidupan dan penghidupan. Dan yang dimaksud dengan permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat. Permukiman kumuh biasanya berada di lokasi marjinal (tidak boleh dijadikan sebagai tempat tinggal) misalnya bantaran sungai, pinggiran rel kereta api, sepanjang aliran drainase, di bawah jembatan (layang), pasar, dan sebagainya.
Ciri-ciri umum permukiman kumuh antara lain yaitu penduduk atau bangunan sangat padat, banyak rumah yang tidak layak huni, dan sanitasi lingkungan yang buruk. Masalah inilah yang sering muncul di daerah-daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi, termasuk di Kabupaten Bondowoso.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan/GK) di Kabupaten Bondowoso pada bulan Maret 2024 mencapai 99,62 ribu jiwa. Jumlah ini berkurang sebesar 5,51 ribu jiwa dibandingkan dengan Maret 2023 yang mencapai 115,13 ribu jiwa. Dari sisi persentase, tingkat kemiskinan juga menurun dari 13,34 persen pada Maret 2023 menjadi 12,60 persen pada Maret 2024. Meski terjadi penurunan, angka ini masih cukup tinggi jika dibandingkan dengan kabupaten lain di Jawa Timur.
Selain itu, garis kemiskinan di Bondowoso pada Maret 2024 tercatat sebesar Rp517.741 per kapita per bulan, naik sekitar 4,81 persen dari Maret 2023 yang hanya Rp494.000. Kenaikan garis kemiskinan ini membuktikan bahwa kebutuhan dasar, seperti makanan, kesehatan, dan perumahan, semakin mahal dari tahun ke tahun.
Kemiskinan dan kondisi permukiman memiliki hubungan yang sangat erat. Pendapatan yang rendah membuat masyarakat kesulitan memenuhi kebutuhan pokok, termasuk memiliki akses ke tempat tinggal yang memadai. Dengan kata lain, keterbatasan ekonomi seringkali menjadi penghalang bagi orang untuk memiliki rumah yang layak dan sehat. Banyak keluarga terpaksa membangun tempat tinggal di lahan yang tidak seharusnya, misalnya di bantaran sungai atau di pinggiran rel kereta api, karena harga tanah dan rumah di lokasi strategis terlalu mahal.
Di Bondowoso sendiri, beberapa kawasan pinggiran kota masih menunjukkan ciri-ciri permukiman kumuh. Rumah-rumah berdempetan, ventilasi kurang, sanitasi buruk, dan minim akses air bersih. Hal ini tentu berpengaruh pada kualitas hidup masyarakat yang tinggal di dalamnya. Ketika lingkungan tempat tinggal tidak sehat, risiko penyakit menular meningkat. Anak-anak pun lebih rentan terhadap stunting atau gizi buruk karena kombinasi antara kemiskinan dan lingkungan yang tidak mendukung tumbuh kembang.
Permukiman kumuh bukan hanya sekadar masalah fisik berupa rumah yang tidak layak huni, tetapi juga membawa dampak sosial dan ekonomi yang lebih luas. Beberapa dampak yang bisa dirasakan antara lain:
1. Kesehatan masyarakat terganggu
Sanitasi buruk, ketersediaan air bersih yang minim, serta sampah yang tidak terkelola dengan baik dapat memicu berbagai penyakit seperti diare, ISPA, atau penyakit kulit. Biaya berobat pun semakin membebani keluarga miskin.
2. Pendidikan anak terhambat
Anak-anak yang tinggal di permukiman kumuh sering kali tidak memiliki ruang belajar yang layak. Bahkan ada yang harus membantu orang tuanya bekerja, sehingga pendidikannya terabaikan. Padahal, rendahnya pendidikan akan memperbesar kemungkinan mereka tetap hidup dalam lingkaran kemiskinan di masa depan.
