Sudah seringkali kita mendengar mengenai sebuah tempat yang penuh keramaian di DKI Jakarta bernama Tanah Abang. Tanah Abang yang terletak di pusat kota memiliki ciri khas banyak sekali kegiatan yang terjadi disana. Adanya pasar, pedagang-pedagang kaki lima, dan masih banyak lagi membuat daerah tersebut sangat ramai dipenuhi orang-orang yang akan melakukan kegiatan ekonomi. Hal itu menjadikan Tanah Abang menjadi salah satu tempat pemenuhan kebutuhan yang utama bagi masyarakat Jakarta.
Banyak sekali masyarakat yang memenuhi kebutuhan sehari-harinya di Tanah Abang. Masyarakat bergantung pada satu tempat itu. Sehingga, eksistensi tempat itu sangat didukung oleh masyarakat setempat, meskipun banyak sekali gedung-gedung baru yang juga memiliki fungsi sama seperti pasar-pasar di Tanah Abang. Namun, kehadiran Tanah Abang dipandang sebelah mata oleh pemerintah. Hal itu disebabkan karena Tanah Abang merupakan tempat yang kurang memiliki kebersihan dan keamanan yang memadai. Hal itu dapat ditunjukkan melalui kondisi Tanah Abang yang selalu ramai dan terlihat kurang bersih dengan banyaknya sampah-sampah yang berserakan, serta banyak sekali oknum-oknum kejahatan yang memanfaatkan ramainya tempat itu untuk melakukan transaksi illegal. Banyak program yang telah dilakukan pemerintah Jakarta untuk membersihkan kejahatan-kejahatan sekaligus merombak ulang tempat itu menjadi bersih dan teratur, seperti penutupan jalan tempo lalu.
Memang dengan digalakkannya peraturan-peraturan Tanah Abang tampak bersih dan teratur, namun masyarakat setempat menerima kerugian yang tidak sedikit pula. Penjual-penjual yang menjajakan dagangannya di kios-kios merasa omsetnya melorot drastic, karena jumlah pengunjung yang semakin sedikit karena jalan-jalan menuju pasar Tanah Abang diblokade. Sehingga menyebabkan akses menuju pasar-pasar disana menjadi sulit. Apalagi, penduduk setempat mengalami kesulitan dalam keluar daerah tersebut menggunakan kendaraan pribadinya seperti mobil, karena jalan telah ditutup. Hal tersebut justru mematikan perekonomian daerah tersebut.
Banyak sekali dukungan maupun oposisi program pemerintahan tersebut. Namun hingga sekarang, masih belum terbentuk jalan tengah menanggapi permasalahan ini. Haruskah kita menekan kepentingan rakyat kecil demi kerapian dan ketertiban, ataukah membuang ketertiban dan kerapian demi rakyat kecil ?