Dilema Guru Dalam Program MBG

Makan Bergizi Gratis adalah program yang sangat baik yang ditawarkan pemerintah Presiden RI ke 8 saat ini. Baik karena menawarkan pemenuhan gizi bagi anak usia sekolah disaat beberapa harga bahan pokok melambung tinggi. Ibu rumah tangga yang memiliki anak usia sekolah pun sebelumnya menyambut sangat antusias karena dapat mengurangi beban belanja untuk makan siang yang belum tentu memenuhi kepenuhan gizi bagi putra-putrinya.

Program Makan Bergizi Gratis bagi sebagian orang juga mengatakannya sebagai program ambisius rezim Prabowo karena angka penggunanaan APBN yang fantastis. Belum hilang di ingatan banyak orang proyek ambisius era rezim Jokowi yaitu IKN yang sampai hari ini juga kelihatannya belum juga selesai. Proyek besar ataupun ambisius biasanya rentan terhadap perilaku koruptif para birokrat dan pengusaha, namun yang kerap terjadi semakin ambisius suatu proyek maka semakin jauh penegak hukum berani menginvestigasi perilaku koruptif didalam pelaksanaannya.

Terlepas dari itu semua ada kenyataan yang tidak bisa dibantah adalah bertambahnya tugas guru sebagai pendidik di sekolah. Karena program MBG ( Makan Bergizi Gratis ) menyasar anak-anak usia sekolah. Mau tidak mau semua yang terlibat di dunia pendidikan akan terlibat. Termasuk Guru yang notabene nya adalah pendidik harus dilibatkan.

Rasanya belum lama dibebani tugas administratif yang banyak. walaupun kurikulum merdeka yang konon katanya memangkas beban administrasi . Namun pada kenyataannya tetap saja ada beban administrasi yang bertambah. Memikirkan bagaimana pola pengajaran yang tepat dan berbeda bagi anak didik dengan dituangkan pada administrasi pembelajaran yang bernama Modul Pembelajaran. Belum lagi mengerjakan beberapa aplikasi online yang belum tentu semua guru bisa menguasainya. Jadi kalau boleh dikatakan beban guru sebenarnya selalu bertambah, mungkin karena pembuat kebijakan menilai uang sertifikasi guru yang diberikan harus sepadan dengan beban kerja yang diberikan. 

Angka dibawah 12 juta yang paling besar diterimakan per tiga bulan sebenarnya sangatlah sedikit dengan diterima oleh para pembuat kebijakan dan undang-undang. Namun beban kerjanya ekstra keras mendidik, mengarahkan, menghukum dan memberi penghargaan, mendampingi, membuat administrasi, mengolah nilai, membuat soal, dan masih banyak lagi. Nah....sekarang ditambah lagi dengan mendistribusikan makanan ke murid setiap hari. Tentu tidak semudah yang dibayangkan. Jangan dikira sekedar membagikan tetapi juga memastikan jumlahnya cukup bagi murid, belum lagi membawakannya ke kelas, mengumpulkan tray sehabis makan, terpotongnya jam mengajar karena murid harus makan sementara kebutuhan materi pembelajaran harus cepat, dan lain sebagainya.

Dan yang miris lagi adalah setelah maraknya kasus keracunan guru pun dituntut menjadi tester ( walaupun ini kesadaran pribadi) karena kasihan melihat di berita akan kasus keracunan. Dan di Jabar sudah ada korban guru keracunan MBG karena mencicipi sajian MBG sebelum dibagikan ke muridnya. Seperti itulah pengorbanan seorang guru yang secara naluriah ingin menjaga muridnya dari bahaya, yang kadang disepelekan oleh banyak orang sebagai pahlawan yang tidak memiliki hak untuk menuntut kesejahteraanya.

Program MBG yang mulai beresiko keracunan makanan seharusnya ditinjau ulang pelaksanaannya bukan dihapuskan begitu saja. Kerjasama dengan pihak sekolah sebagai lembaga lokal yang tahu persis kebutuhan anak didiknya perlu dilakukan. Keteersediaan tenaga ahli yang mampu mengawasi pelaksanaan pengolahan MBG perlu dilakukan secara ketat. Karena ini menyangkut kesehatan calon generasi penerus. Jangan sampai cita-cita untuk menciptakan generasi emas terpotong karena kualitas makan bergizi yang jauh dari angka kecukupan gizi akibat kualitas bahan baku dan pengolahan yang dilakukan secara sembarangan. Yang penting untung terlebih dahulu.

Guru yang terlibat jugak kiranya diberi penghargaan lewat pemberian jumlah jam mengajar di aplikasi Dapodik agar dapat menerima Tunjangan Profesi Guru tanpa takut kekurangan jam. Termasuk guru yang menjadi operator Dapodik juga perlu mendapat JJM setara 12 jam karena mereka mendapat tugas ekstra diluar tugas mengajar. Kalau semua lini dilibatkan termasuk sekolah tentu program MBG ini akan lebih baik. Karena ini adalah salah satu perwujudan janji kampanye Presiden Prabowo Subianto demi kesejahteraan anak-anak Indonesia. 

Dan yang paling penting adalah audit yang rutin dari pelaksanaan MBG terus dilakukan termasuk apabila sekolah dilibatkan dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis. Agar praktek korupsi bisa dicegah !

Salam Sehat......!!!