Pesatnya perkembangan teknologi dan informasi menjadi sebuah fenomena yang selalu menarik untuk diminati. Kemajuan teknologi dan informasi menjadikan manusia dalam berhubungan dengan pihak lain seakan tidak dibatasi oleh waktu dan tempat. kapanpun dan manusia bisa menjalin hubungan, mendapatkan dan menyebarkan informasi kepada orang lain. Teknologi dan komunikasi telah memberikan kemudahan dalam pergaulan hidup manusia.
Tidak hanya itu, IT juga memiliki andil besar dalam sistem pemerintahan dimana ada sebuah gebrakan untuk meningkatkan pelayanan pemerintah kepada publik yaitu dengan menggunakan sistem pemerintah digital atau biasa di kenal dengan e-Government yang mana suatu upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan kepemerintahan berbasis elektronik. Sejarah perkembangan e- Government itu sendiri dimulai tahun 1980-an dimana negara maju memanfaatkan internet untuk berbagai keperluan misalnya e-mail dan e-banking, pada pertengahan tahun 1980-an di negara Britania Raya, e-Government di gunakan untuk pemungutan suara pada proses pemilu.
Pengembangan aplikasi e-Government memerlukan pendanaan yang cukup besar, sehingga di perlukan kesiapan dari sisi sumber daya manusia, aparat pemerintah dan masyarakat. di Indonesia penerapan e-Government di mulai tahun 1995 dengan nama Bina Graha Net berlokasi di Istana Negara di Jakarta, tahun-tahun berikutnya di susul dengan pembuatan situs web di berbagai instansi pemerintah, beberapa pelayanan pemerintah sudah mulai dilakukan secara online.
Penerapan e-government dapat dijadikan sebagai model baru dalam gaya kepemimpinan, cara baru pengambilan keputusan, sarana baru dalam menerima keluhan masyarakat, cara baru dalam akuntabilitas ke publik, dan cara baru dalam mengelola pengiriman dan pelayanan semua informasi pemerintah ke publik. Dengan cara ini rasa kepercayaan publik terhadap pemerintah akan benar-benar terwujud karena sangat diharapkan apabila ada sebuah keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan, kejelasan fungsi, pelaksanaan dan tanggung jawab pemerintah serta dapat memberikan pelayanan yang prima bagi masyarakat.
Bersadarkan survei tahun 2016 yang dilakukan oleh PBB mengenai peringkat EGDI (E-Government Development Index), Indonesia mendapat peringkat ke-116 EGDI, turun 10 peringkat di banding dengan tahun 2014 yang menduduki peringkat ke-106. Kondisi ini masih jauh berada di bawah negara-negara di Asia tenggara seperti Malaysia (peringkat ke-66), Filipina (peringkat ke-71), dan Brunei Darussalam (peringkat ke-83), posisi pertama hingga kelima, berturut-turut diaraih oleh Inggris, Australia, Republik Korea, Singapura, dan Finlandia, sementara itu nilai Online Service Index (OSI) dan Telecommunication Infrastructure Index (TII) Indonesia juga masih berada di bawah rata-rata di regional Asia Tenggara. Indonesia berada pada angka 0,3623 OSI dan 0,3016 TII, sedangkan rata-rata OSI di kawasan Asia Tenggara adalah 0,4598 dan 0,3060 pada angka TII.
Hal ini tentunya menjadikan suatu tantangan tersendiri bagi negara Indonesia untuk dapat meningkatkan peringkat EDGI di tahun-tahun yang akan datang, dimana angka yang diperoleh merupakan cermin dari kondisi penerapan e-Government untuk memastikan bahwa lembaga-lembaga publik apakah sudah lebih inklusif, dan transparan.
Berbagai kemudahan di dapat oleh masyarakat seiring dengan perkembangan zaman bukan berarti masyarakat akan menjadi ketergantungan tapi bagaimana masyarakat dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia sehingga mampu menciptakan perubahan menuju arah yang lebih baik kedepannya.
Sumber :
http://www.bkn.go.id/blog/direktorat-kinerja-asn-paparkan-perkembangan-tiga-aplikasi
http://www.academia.edu/19057394/Sejarah_dan_perkembangan_e_goverment
