Pilkada dan Politik Dinasti di Kalimantan Selatan

Pemilihan umum Gubernur Kalimantan Selatan 2020 akan diselenggarakan di Provinsi Kalimantan Selatan, Indonesia. Pilkada Kalsel 2020 diadakan dalam rangka memilih Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan periode 2021-2024. Pemilihan langsung Gubernur dan Wakil Provinsi Kalimantan Selatan yang akan berlangsung pada 9 Desember 2020 nanti telah resmi diikuti dua pasangan calon. Yakni gubernur petahana H Sahbirin Noor dan H Muhidin serta pasangan H Denny Indrayana dan H Difriadi.

Di Kalimantan Selatan, sosok Ketua Dewan Pengurus Wilayah (DPW) salah satu partai dominan Kalsel H Muhidin sangat menarik untuk dibahas. Ia optimis akan maju sebagai Wakil Gubernur Kalsel mendampingi H Sahbirin Noor yang akrab disapa Paman Birin. Selaku pimpinan partai politik, H Muhidin juga mengusung sang anak sulungnya yaitu Hj Karmila sebagai calon Wali Kota Banjarmasin. 

Mengingat Hj Karmila sebagai peraih suara terbanyak dari salah satu partai dominan untuk Daerah pemilihan (Dapil) 1 Banjarmasin. Namun sayangnya seperti kabar yg beredar bahwa hal tersebut hanya atas dasar kepentingan politik. Tetapi, di Kalsel sendiri sudah banyak kota-kota yang menjalankan politik dinasti. Oleh karena itu, politik dinasti di Kalsel sudah menjadi hal yang lumrah.

Terlepas dari jadi atau tidaknya Hj Karmila digandeng menjadi calon Wali Kota Banjarmasin, berjalanya politik dinasti sendiri di kalsel sudah menjadi hal yang "lumrah". Lantas, apakah dengan tetap berjalanya politik dinasti ini mampu menjadi jaminan kalsel untuk menjadi lebih unggul? 

Dilihat dari pengertian politik dinasti, beberapa masyarakat memandang bahwa figur yang tampil sebagai calon sudah lebih dikenal masyarakat dan sudah menjalani pendidikan politik di dalam keluarganya, sehingga diharapkan mampu melanjutkan kinerja untuk membangun Kalsel menjadi lebih maju. 

Namun hal tersebut tidak berlaku secara relevan, sebagian lapisan masyarakat juga berpandangan bahwasanya politik dinasti bisa membuat orang yang tidak kompeten memiliki kekuasaan. Hal ini tidak menjamin kepemimpinan nya menjadikan suatu wilayah tetap atau bahkan lebih berkualitas dari sebelumnya. Bahkan hal sebaliknya pun bisa terjadi, dimana orang yang kompeten menjadi tidak dipakai karena alasan bukan keluarga. Oleh karena itu, cita-cita kenegaraan menjadi tidak terealisasikan karena pemimpin atau pejabat negara tidak mempunyai kapabilitas dalam menjalankan tugas. 

Mengingat kinerja gubernur kalsel saat ini begitu dapat dirasakan dampaknya bagi masyarakat setempat, baik dari segi finansial maupun perkembangan daerah. Point tersebut merupakan strategi besar dan peluang partai pengusung untuk dapat memenangkan pilkada tahun ini.

Penulis                   : Qhazisa Arty Qhalista

Jurusan                  : Ilmu Pemerintahan

Mahasiswa Dari : Universitas Muhammadiyah Malang