Bagaimana akhirnya pemerintah Belanda mengeluarkan kebijakan politik etis? Dimulai dari kemenangan kaum Liberal Belanda di parlemen yang membuat mereka memiliki peranan pada tanah jajahan yang nantinya menerapkan asas liberalisme. Selain itu, banyaknya penolakan terhadap pelaksanaan tanam paksa dari orang Belanda itu sendiri membuat pemerintah Belanda berangsur-angsur menghapus kebijakan tersebut serta menerapkan sistem politik ekonomi liberal. Penerapan ini didorong oleh isi dari Traktat Sumatera pada 1871 yang di dalamnya memuat bahwa Belanda diberi kebebasan untuk memperluas wilayahnya hingga ke Aceh dan sebagai imbalannya Inggris meminta Belanda menerapkan sistem ekonomi liberal ini.
Selain itu, dengan dikeluarkannya peraturan dan undang-undang seperti Undang-Undang Perbendaharaan Negara 1864, Undang-Undang Gula, serta Undang-Undang Agraria 1870 membuat pihak-pihak swasta berdatangan ke Hindia Belanda untuk menanamkan modalnya. Sehingga dimulailah era Imperialisme Modern. Namun, hal ini tidak merubah kondisi masyarakat pribumi. Kerja paksa masih dilakukan untuk membangun sarana dan prasarana, pajak masih harus dibayar, kemerosotan ekonomi, krisis perkebunan 1885 karena jatuhnya harga kopi dan gula, peralatan pribumi kalah saing, serta kehilangan pekerjaan karena adanya sistem ekonomi liberal ini menjadi alasan politik etis nantinya diterapkan.
Pemerintah belanda mengeluarkan kebijakan politik etis didasari pada masalah kemanusiaan dan sekaligus pada keuntungan ekonomi. Setelah kaum liberal belanda mengalami kemenangan politik di parlemen atau staatd general parlemen yang mempunyai peranan di tahan jajahan kemudian memiliki asas liberalisme dengan menerapkan pembaruan dan perubahan terhadap tanah jajahan belanda, peranan pemerintah dalam sektor ekonomi harus dikurangi sebaliknya para swasta diberikan kesempatan sebesar-besarnya dalam mengelola kegiatan ekonomi pemerintah hanya berperan sebagai pelindung warga mengatur tegaknya hukum dan membangun sarana dan prasarana penunjang agar aktifitas masyarakat berjalan lancar.
Kaum liberal juga menuntut pembubaran pelaksanaan tanam paksa di hindia belanda terutama yang didorong oleh tokoh-tokoh salah satunya Douwes Dekker yang menyuarakan protesnya dengan mengeluarkan buku Max Havelaar, dalam tulisanya itu ia menyamarkan namanya dengan multatuli buku ini memberikan kritik yang sangat tajam terhadap pelaksanaan tanam paksa yang dinilai sangat merugikan dan menyengsarakan masyarakat bumi putra.
Akibat pelaksanaan politik liberal bagi belanda yaitu sistem ekonomi politik liberal telah memberikan keuntungan sangat besar terutama untuk swasta atau kolonial belanda, hasil-hasil pribumi mengalir ke negeri belanda, negeri belanda menjadi pusat perdagangan hasil dari tanah jajahan ini merupakan sebuah kemewahan yang menjadikan masyarakat belanda dalam kemakmuran yang berbanding terbalik dengan pribumi.
Dampak kepada indonesia yaitu kemerosotan tingkat kesejahteraan penduduk yang sangat tajam, adanya krisis perkebunan pada tahun 1885 karena jatuhnya harga kopi dan gula berakibat buruk bagi penduduk di tambah menurunya jumlah konsumsi penduduk terutama beras, sementara tingkat pertumbuhan masyarakat jawa sangat pesat, fenomena kerajinan yang kalah saing dengan eropa pengangkutan dengan gerobak digantikan oleh kereta api. Ini yang menjadikan nantinya memunculkan politik etis dari runtutan cerita dari taman paksa, ekonomi liberal merupakan satu rangkaian yang salah satu faktornya memunculkan politik etis.
Perlu diketahui bahwasanya Max Havelaar merupakan sebuah buku yang ditulis oleh Edward Douwes Dekker atau Multatuli. Beliau adalah seorang yang berkebangsaan Belanda yang sangat menentang kebijakan tanam paksa yang dilakukan oleh pemerintah Belanda. buku tersebut berisi kritik yang sangat tajam kepada pemerintah belanda karena menurutnya pelaksanaan tanam paksa dinilai sangat merugikan dan menyengsarakan masyarakat bumi putra. Buku yang diterbitkan pada 1860 ini sempat mengguncang Belanda.
Rakyat Belanda yang awalnya mengira keadaan di tanah jajahan makmur serta normal-normal saja mulai tersadarkan. Buku tersebut memperlihatkan kebobrokan pemerintah Belanda sehingga muncullah kritikan-kritikan terhadap pemerintahan. Yang pada akhirnya pemerintah Belanda menerapkan kebijakan politik etis sebagai balas budi terhadap tanah jajahannya di Hindia Belanda. Seperti yang kita ketahui terdapat tiga konsep dalam politik etis ini yaitu irigasi, transmigrasi, dan edukasi.
Berawal dari perpindahan kekuasaan VOC kepada pemerintah Belanda karena kegagalan VOC dalam mengelola perekonomiannya. Untuk mendapatkan penghasilan, pemerintah Belanda melakukan cultuurstelsel atau sistem tanam. Sistem tanam paksa ini membuat rakyat Hindia Belanda menderita. Hal inilah yang dikemudian hari mendapatkan kritikan dari seorang Belanda yaitu E. D. Dekker yang dituangkan dalam bukunya Max Havelaar. Dalam bukunya ini, Dekker menuliskan kekecewaannya terhadap pemerintahan Belanda karena telah merugikan penduduk pribumi dengan dilaksanakannya kebijakan tanam paksa.
Terdapat beberapa dampak positif dan negatif yang terjadi ketika politik etis diterapkan. Dalam hal edukasi, mulai terdapat banyak kalangan terpelajar dari golongan pribumi. Hal ini karena Belanda mendirikan sekolah-sekolah untuk pribumi. Karena diberikan pendidikan maka muncullah kaum-kaum terpelajar yang nantinya menjadi penggerak kemerdekaan Indonesia. Namun, yang dapat merasakan pendidikan ini hanya didapatkan oleh golongan elit saja. Sementara itu, rakyat jelata tidak mendapatkan pendidikan sama sekali.
Sisi positif adanya politik etis adanya pendidikan bagi bangsa Indonesia, akhirnya dapat merubah pemikiran bangsa Indonesia untuk berfikir lebih maju dan bagaimana memperjuangkan suatu kemerdekaan tanpa jalan perang seperti di masa silam. Keuntungan dibidang pendidikan, yaitu banyak melahirkan tokoh terpelajar lokal yang cerdas dan memiliki pemikiran yang setara dengan bangsa barat lainnya. Tokoh Cendikiawan atau golongan terpelajar bangsa Indonesia inilah yang akhirnya memperjuangkan kemerdekaan rakyat Indonesia dengan semangat nasionalisme dengan cara diplomasi dan perang kemerdekaan Indonesia.
