Pada tahun 1980-an terjadi revolusi besar-besaran pada negara Asia Timur dalam hal industri, yaitu terjadinya fenomena economic miracle (keajaiban ekonomi). Negara-negara Asia Timur yang meliputi Korea Selatan, Taiwan dan Hongkong itu disebut dengan NICs (New Industrializing Countries) karena berhasil mengejar ketinggalan dari negara-negara mahu dengan melakukan proses industrialisasi besar-besaran dan didukung oleh kebijakan ekonomi yang solid dengan menekankan pada efisiensi produktivitas dan ekspansi pasar. Ada tiga faktor eksternal yang mempengaruhi pertumbuhan industri negara NICs yaitu Perang Dingin, Hegemoni AS sejak Perang Dunia II, Sistem pembagian kerja internasional, Peran lembaga seperti IMF dan World Bank yang mempermudah perdanagan internasional. Selain faktor eksternal terdapat faktor internal sebagai penentu keberhasilan ekonomi yang dicapai negara-negara NICcs yaitu:
-Kebijakan Industrial
Kebijakan industri adalah seperangkat kebijakan ekonomi yang khusus diarahkan pada proteksi industri di dalam negeri, pengembangan industri-industri strategis seperti baja, besi, petrokimia dan perubahan struktur perekonomian nasional untuk mengantisipasi tekanan-tekanan internal maupun eksternal (Jhonson, 1982:26).
Kebijakan catching up (mengejar ketinggalan) juga sering dilakukan oleh negara-negara NICs dengan cara mendorong negara untuk berperan secara aktif sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian, dengan melakukan intervensi strategis berupa negara mengilangkan hambatan perdagangan seperti peraturan pajak yang rumit serta birokrasi yang berlebihan, negara menjaga keharmonisan setiap departemen, negara menjaga agar strategi industrialisasi yang dipilih dapat secara efektif meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
Kebijakan industri yang di tempuh oleh negara-negara NICs pada masa kontemporer ini mengacu pada dua hal yaitu strategi industrialisasi subtitusi impor (ISI), dan strategi industrialisasi berorientasi ekspor (IOE).
-Industrialisasi Subtitusi Impor (ISI)
Industrialisasi subtitusi impor (ISI) adalah suatu usaha negara untuk melakukan subtitusi barang-barang impor dengan barang-barang sejenis yang diproduksi oleh industri domestik. ISI terdiri dari ISI yang berorientasi pada pasar yang memusatkan diri pada produksi barang-barang konsumtif dan masih mengimpor barang-barang kapital seperti mesin, perlengkapan pabrik. Dan ISI juga berorientasi pada kapital yang melakukan pemusatan produksi barang-barang kapital maupun bahan baku industri.
Kebijakn ISI pertama kali diterapkan di Amerika Selatan pada tahun 1950-an, yang merupakan tindak lanjut dari Economic Commission On Latin America) sebagai bentuk untuk mengatasi krisis neraca pembayaran yang dialami negara dikawasan Amerika Selatan. Upaya tersebut untuk mengurangi ketergantungan impor negara-negara Amerika Selatan dengan memnbuat sendiri barang-barang konsumtif didalam negeri.
ISI yang dilakukan di kawasan Amerika Latin bersamaan dengan pengaruh teori ketergantungan sehingga ISI merupakan sebuah tujuan untuk membendung pengaruh IMF dikawasan Amerika Latin yang cenderung mendorong negara kawasan itu melakukan liberalisasi ekonomi dan pemotongan anggaran belanja. Strategi tersebut dikecam oleh pemerintah dikawasan Amerika Selatan, maka dibentuknya ISI yang bernuansa lebih proteksionis.
Terdapat beberapa krtitiak terhadap ISI diantaranya, negara yang menerapkan ISI mengakibatkan pengabaian terhadap sektor pertanian karena terlalu fokus pada faktor industri, strategi ISI menyebabkan inflasi karena negara menekan biaya impor bahan baku kemudian melakuakn nilai tukar yang terlalu tinggi terhadap mata uang akibatnya barang-barang yang diproduksi tidak dapat bersaing di pasar internasional karena harga yang mahal akibat dari perbedaan nilai mata uang, ISI mengundang campur tangan yang berlebihan dari pemerintah, ISI juga mengakibatkan kemacetan distribusi barang sehingga dapat merusak harga barang dalam pasar domestik, proteksi yang berlebihan terhadap pasar mengakibatkan tidak memperhatikan kualitas, adanya ketidakseimbangan pada sektor yang sesungguhnya dibutuhkan masyarakat seperti terlalu fokus pada sektor industri dan mengabaikan sektor pertanian.
-Industrialisasi Orientasi Ekspor
Industrialisasi orientasi ekspor (IOE) adalah upaya suatu negara untuk memproduksi barang-barang industri bagi kepentingan pemenuhan permintaan pasar dunia. Diadopsi oleh negara-negara industri baru terutama di kawasan Asia Timur dan Tenggara pada 1960-an. Strategi IOE dilihat sebagai jawaban kritis terhadap teori ketergantungan. Keberhasilan NICs mencapai pertumbuhan ekonomi pesat justru melalui peningkatan hubungan perdagangan dengan negara-negara maju yang mematahkan asumsi-asumsi dasar teori ketergantungan yang menganjurkan pemutusan hubungan dengan kelompok negara pusat (Deyo, 1987:14).
Dalam situasi ketergantungan haruslah tetap ada pembangunan suatu negara tetapdapat melakukan pembangunan yang mengakibatkan pertumbuhan ekonomi.
IOE memiliki ciri-ciri seperti :
1.Teknologi yang digunakan adalah padat karya
2.Industrialisasi berdampak pada distribusi pendapatan yang besar.
3.Faktor-faktor produksinya lebih efisien
4.Berorientasi pada perdagangan bebas
Syarat-syarat bagi negara untuk memberlakukan kebijakan IOE adalah memiliki batas minimal pendapatan per kapita mulai dari USD 800 hingga USD 2.000, kehadiran sebuah negara kuat yang mampu mengontrol kekuatan-kekuatan internal maupun eksternal yang berpotensi untuk menentang proses industrialisasi.
Sama halnya seperti ISI, IOE juga memiliki beberapa kritik yaitu:
1.IOE sangat bergantung pada kesediaan negara-negara lain untuk membuka pasarnya bagi barang-barang yang diproduksi suatu negara.
2.Interdepdensi industri tidak dapat dijawab oleh IOE
3.Tumbuhnya rezim otoriter untuk mengontrol pasar
4.Negar berkonsentrasi pada produk-produk yang dipesan oleh bangsa lain.
Terlepas dari segala kritik IOE memainkan peran penting dalam memacu pertumbuhan ekonomi NICs dikawasan Asia Timur.
-Industrialisasi dan Kemunculan Rezim Otoriter Birokrasi
Industrialisasi dan kemunculam rezim otoriter birokrasi pertama kali diperdalam oleh Guillermo O’Donnell pada tahun 1979. Bahwa proses pembangunan ekonomi ternyata membutuhkan koherensi kebijakan dan dukungan penuh sebuah pemerintah Bureaucratic Authoritarian (Otoriter Birokrasi).
Di Indonesia proses industrialisasi berlangsung dalam pemerintahan otoriter orde baru. Munculnya Soeharto sebagai presiden memunculkan sebuah konsolidasi politik yang dilakukan dengan cara membasmi sisa-sisa komunis dan kemudian dilanjutkan dengan pengontrolan secara ketat terhadap berbagai aktivitas politik masyarakat.
Proses industrialisasi secara cepat yang dilakukan oleh negara-negara berkembang pada tahun 1960-1970 menuntut biaya-biaya poltik yang besar. Dengan menggunakan atas nama pembangunan rezim otoriter birokrasi memberlakukan kontrol yang ketat terhadap aktivitas masyarakat dan melakukan represi terhadap serikat buruh untuk menekan biaya produksi serendah mungkin. Semua negara yang diperintah oleh rezim OB telah melampaui tahap ISI dan sedang mengalami transisi menuju strategi IOE
