Rumah sakit umpama institute modern penerobos kestabilan rakyat yang sudah percaya kepada dukun ataupun tabib untuk penyembuhan sekarang bertransformasi menjadi monster yang mengerikan.
Monster itupun hadir untuk memangsa warga miskin nan tidak sanggup melunasi atau membayar warga miskin nan bermodal kartu BPJS ataupun Kartu Indonesia Sehat kartu nan katanya bakal menjelma jadi obat mujarab nan manjur untuk permasalahan kebangsaan sekarang ini seolah-olah tak ada gunanya.
Kartu itu hanya sekadar hiburan bagi mereka yang telah tertimpa kesusahan. Kartu itu tidak akan pernah sakti untuk menaklukan rezim pengelolaan kesehatan.
Pasalnya, meminjam istilah Eko Prasetyo (2004), kartu itu tidak mampu menembus lorong gelap urusan obat. Jejaring yang kian membubungkan harga oabat dan layanan rumah sakit.
Maka, sekali lagj orang miskin perlu bersatu untuk menjaga kesehatannya. Orang miskin jangan sekali-kali menderita sakit katastropik atau penyakit yang berbiaya tinggi.
Ketika warga miskin menderita sakit katastropik maka banyak-banyaklah berdo'a mendekatan diri pada tuhan, perbanyak bermurah hati kemudian mintalah maaf kepada sesama. Sebab ajal makin kian mendekat.
Kartu BPJS bagaikan jalan keluar yang tak dapat di andalkan tuk mengatasi dan membiayai anggaran penyembuhan. BPJS semacam harapan terlaksananya keadilan untuk semuanya seolah-olah gontai menghadi diri nya sendiri. Sebagaimana mereka akan menolong orang lain ditengah keadaan BPJS nan sudah berada diwaktu ajal.
Transmutasi suatu rumah sakit dan berjenjangnya mekanisme rujukan hanya akan semakin memperkeruh keadaan. Orang miskin akan tetap berjuang dengan kesakitan yang diderita di tengah ketidakmampuan pemerintah 'menyelamatkan' jiwa manusia.
Warga miskin pastilah manis sebagai jualan politik, akan teapi terasa pahit saat mereka harus berhadapan dengan mekanisme rujukan rumah sakit.
Pada akhir nya pengelola Negara harus melakukan perbaikan BPJS. Pengelolaan institusi dan administrator harus memerankan jadwal terdekat. BPJS harus senantiasa selaku penyelamat untuk mereka nan tengah sakit ataupun kesulitan.
Penyesuaian fasilitas terbaik butuh menjadi modal nan utama mekanisme perbaikan itu. Jangan sampai warga miskin menjadi korban karena ke teledoran dan ke salahan pengelolaan dana masyarakat tersebut.
