Pasien BPJS hendak ingin di tangani seperti kesepakatan yang mungkin memakan waktu berbulan-bulan. Hanya buat janji temu sama dokter belum pemerikasaan pengobatan penanganan dan seterus nya.
Apa mereka enggan berfikir ketika seorang sedang kurang sehat maka seolah-olah ajal kian dekat?, apa kesakitan yang mereka derita, terutama warga yang kurang mampu bisa ditahan sampai mencapai waktu kurun sebulan lagi?
Untuk sebab itu tak ayal jarang pasien kurang mampu mesti balik lagi kerumah mereka kemudian sembari berdoa mudah-mudahan malaikat maut belum bertugas mencabut nyawanya.
Fasilitas kepada pasien BPJS Kesehatan yang makin berat sebelah inipun seolah-olah sejalan dengan apa yang dirasakan oleh 'perusahaan'tersebut. Kabarnya sampai kini BPJS Kesehatan mencapai kerugian hingga 16triliun rupiah. Kerugian inipun ialah tertinggi semenjak tahun 2014 hingga menembus angka 8,5triliun rupiah. Katanya besarnya kerugian itu dikarenakan banyak nya pasien yang memperlambat untuk bayar tagihan bulanannya. Benarkah demikian?
Apa pasien yang telat melunasi bisa memakai kebebasannya buat menjamin kesehatannya?, bukankah telah banyak terdapat peraturan agar para penunggak segera membayar biayanya ataupun beragam peraturan juga persyaratan lain nya.
Kerugian besar itulah nan istilahnya sebagai rumah sakit rujukan lebih-lebih rumah sakit swasta seolah-olah berat hati untuk menghadapi pasien BPJS. Rumah sakit swasta terus-menerus menetapkan jumlah pasien BPJS sebab adanya alasan tuntutan mereka yang tidak dibayar oleh pemerintah.
Mungkin pilihan itu benar kalau pengelola rumah sakit wasta. Pasalnya mereka mesti membiayai semua biaya sendiri. Seandainya tuntutan BPJS tak dibayarkan serta ketentuan administrasi yang ribet boleh jadi mereka akan tutup.
Kondisi ini yang kabarnya mendorong pemerintah untuk turun tangan mengurai defisit yang dikelola oleh BPJS. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan akan menalangi defisit BPJS Kesehatan sebesar 4,9triliun rupiah atau sekitar 30% Â dari kekurangan yang ditanggung oleh BPJS. Bahkan, Presiden Joko Widodo marah karena persoalan BPJS yang tak kunjung usai.
Keadaan tersebut makin menjadi bukti bagaimana nyawa manusia dinegara Indonesia di pertaruhkan dalam masalah pelayanan Kesehatan. Nyawa manusia merdeka seolah-olah gampang saja berganti dengan peraturan yang tidak sempat berpihak pada rakyat miskin.
Rakyat miskin sekali lagi tidak selayak nya memang tidak sakit. Cukuplah orang kaya saja yang sakit. Karena mereka mempunyai sejumlah uang untuk membayar jasa layanan rumah sakit. Cukuplah orang miskin dirawat di rumah atau dibawa ke dukun.
Sebentuk implementasi penduduk terdahulu nan barangkali akan memerankan alternative di tengah ketidak berpihakan pengelola Negara kepada warga miskin ketika mereka sakit.
