Belanda Kembalikan 30.000 Artefak, Sultan dan Tokoh Adat Nusantara Usulkan Penambahan Wakil Menteri, atau Pembentukan Badan Kebudayaan Nasional, Eki Pitung Dinilai Layak Mempimpin
Jakarta -- Sejumlah tokoh adat dan bangsawan nusantara mengusulkan pembentukan Badan Kebudayaan Nasional untuk mengelola warisan sejarah dan artefak Indonesia. Usulan ini disampaikan menyusul pengembalian sekitar 30.000 artefak dari Belanda kepada Presiden Prabowo Subianto.
Para tokoh yang bersuara yakni:
  1.Dr HC Andi Syahriansyah A, S.Tr.Kep (Trah Sultan Bone Ke 23 Sultan Ahmad Saleh La Tentri Tappu To Appaliweng).
  2.Sultan Melayu Jambi Daarul Haq Said Fuad Ibnu Abdurrachman Baragbah.
  3.Dr. Drs. H. Yusdi Anra, M.Pd. Dari pusat kajian Sejarah dan kebudayaan Melayu Jambi. Dr. Drs. H. Yusdi Anra, M.Pd.
Andi Syahriansyah selaku Ketua Umum yang menaungi setidaknya 100 Kesultanan Islam assosiasi SALATIN AZZAHRAH, menegaskan pendapatnya.
"Seharusnya Kementerian Kebudayaan memiliki wakil menteri tambahan dari kalangan praktisi adat. Jika tidak memungkinkan, maka perlu dibentuk badan tersendiri, sebagaimana BP Migas atau Badan Gizi Nasional," ujarnya, Senin (29/9/2025).
Nama Eki Pitung, Ketua Umum Dewan Adat Bamus Betawi, turut diajukan sebagai kandidat wakil menteri kebudayaan. Menurut Andi, sosok Eki memiliki rekam jejak kuat dalam menjaga tradisi Betawi sekaligus membangun jejaring dengan komunitas adat nusantara.
Eki Pitung juga sbg Kepala Badan Koordinator BAPAMA - Badan Pelaksana Amanah Musyawarah Agung Raja Sultan / Tokoh Adat Nusantara tahun 2023 terpilih dari 198 Tokoh Adat / Kerabat Kesultanan se Nusantara di Bandung Jawa Barat dimana Musyawarah Agungnya di Gedung Asia Afrika (Gedung Sejarah).
Salatin sendiri menaungi lebih dari 100 kerajaan dari Indonesia dan luar negeri. Penelitian mereka mencakup manuskrip, arsip kolonial, hingga silsilah keluarga bangsawan. "Indonesia memiliki literatur adat yang kaya. Sayangnya, kita lebih sering mengutip pemikiran asing seperti Aristoteles atau Plato, padahal kita punya hukum adat sendiri," tegasnya.
Para tokoh berharap usulan ini dapat ditindaklanjuti oleh pemerintah. "Momentum pengembalian artefak harus menjadi titik balik bagi penguatan kebijakan kebudayaan nasional," tutup Andi.
