Wabah DBD di Dairi – Sumatera Utara, status KLB
Baru-baru ini, terdengar kabar kurang sedap dari Dairi – Sumatera Utara, tentang kejadian dan wabah DBD yang melanda Kabupaten Dairi. Info dari Koran Harian setempat (Sabtu, 14 Mei 2016) menyatakan bahwa: Korban sudah ratusan (terdata 241 orang) dan 5 orang sudah meninggal. Dalam koran yang sama juga menyebutkan bahwa DPRD Dairi sudah mendesak Dinkes untuk menetapkan status KLB/Kejadian Luar Biasa atas kasus DBD yang mewabah di Kabupaten Dairi. Pun disebutkan bahwa minimnya fasilitas di RSUD Dairi mengakibatkan pasien DBD disatukan dengan pasien yang lain.
Dairi adalah salah satu kabupaten di wilayah Provinsi Sumatera utara yang terdiri dari 15 Kecamatan dan 124 kelurahan dengan jumlah penduduk sekitar 300.000 jiwa. Serta kepadatan penduduk 140 jiwa/km2. Sumber https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Dairi. Melihat data ini, tentu wilayah Dairi tidak terlalu padat.
Sangat disayangkan, DBD yang mewabah di Dairi belum mendapatkan penanganan yang serius. Dari info yang penulis baca di media lokal di Dairi menyebutkan bahwa alat Fogging yang seyogianya bisa menolong membasmi sekaligus mematikan nyamuk ternyata tidak optimal. Bagaimana tidak, untuk wilayah seukuran Dairi 1.927,8 km2 hanya mempunyai 3 unit alat fogging. Berbagai pertanyaan timbul melihat kondisi ini:
- Apakah benar Kabupaten Dairi hanya memiliki 3 unit alat Fogging? Tentu saja ini tidak cukup dan menunjukkan ketidakseriusan dalam menangani wabah DBD di wilayah seluas itu. Apakah tidak ada dana untuk membeli alat Fogging?
- Sedemikian miskin kah Kabupaten Dairi sehingga untuk menyediakan alat Fogging tidak sanggup?
- Siapa sesungguhnya yang harus menyediakan alat ini? Dan tanggung jawab siapakah ini? Kemanakah Pemkab Dairi, kemanakah Dinkes Kabupaten Dairi? Apakah tidak ada tindakan antisipasi sebelumnya? Sebatas mana tanggung jawab Dinkes dalam mengatasi wabah DBD ini?
Kembali kepada anjuran penetapan KLB oleh DPRD kepada Dinkes, siapa sebenarnya yang menetapkan status KLB dengan wabah DBD ini? Bukankah seharusnya Dinas Kesehatan setempat, setelah melihat kondisi yang terjadi dan efeknya buat kesehatan masyarakat secara umum. Lantas, ketika status KLB ditetapkan, apakah langkah selanjutnya? Apakah penetapan KLB ini menyangkut kredibilitas Dinkes setempat sehingga akan ditanggapi oleh Pemerintah Pusat? Dan setelah ditetapkan status KLB lalu ketahuan kinerja Pemkab dan Dinkes Kab Dairi? Korban sudah lebih dari 200 an orang dan yang meninggal sudah 5 orang, tetapi belum terlihat usaha-usaha massive dari Dinkes dan Pemkab Dairi untuk segera bisa membasmi wabah DBD ini.
Kerjasama memang diperlukan dalam meningkatkan kesehatan masyarakat setempat. Disamping usaha dari Pemkab dan Dinkes, kesadaran masyarakat akan pentingnya kebersihan lingkungan harus menjadi sorotan. Penyuluhan program 3M (Menutup, Menguras, Mengurbur) bisa terus disosialisasikan oleh Pemkab dan Dinkes setempat, sehingga tidak ada lagi air yang tergenang yang menjadi wadah tumbuh suburnya nyamuk. Pemkab harus berusaha keras mengerahkan masyarakatnya untuk “aware” akan hal ini. Dinkes juga harus mempunyai program antisipasi untuk setiap musim dan dampak kesehatan yang akan terjadi dari setiap musim itu. Harus ada yang memonitor pelaksanaan semua itu berjalan dengan baik. DiperlukanSosok pemimpin yang bisa mengelola masyarakat di wilayahnya. Yang “perduli” dan “punya hati” untuk masyarakatnya.
Pesan terakhir dari Presiden Jokowi dalam pertemuan Musyawarah Rencana Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) di Istana Negara, Rabu (11/5/2016) adalah: “Saya ingin Bapak/Ibu Gubernur, Bupati, Wali Kota dikenang di kota-nya, dikenang di kabupaten, dikenang di provinsi-nya, karena pernah melakukan sesuatu dalam sebuah bidang yang memang betul-betul sukses”. Dalam terjemahan bebas saya adalah: Supaya Para Gubernur, Walikota, Bupati di setiap daerah dikenang oleh rakyatnya, karena hal-hal baik yang dilakukan oleh pemimpin daerahnya untuk kemajuan dan kesejahteraan rakyatnya.
#betterINDONESIA
Salam @purwanto_9gian
