Mohon tunggu...
Pujakusuma
Pujakusuma Mohon Tunggu... Mari Berbagi

Ojo Dumeh, Tansah Eling Lan Waspodho...

Selanjutnya

Tutup

Politik

Jika Klaster Pilkada Muncul, Kali Ini Saya Sepakat Ini Salah Jokowi

22 September 2020   16:40 Diperbarui: 22 September 2020   16:50 144 17 4 Mohon Tunggu...
Lihat foto
Jika Klaster Pilkada Muncul, Kali Ini Saya Sepakat Ini Salah Jokowi
Dok cnnindonesia.com

Masukan dari sejumlah pihak kepada pemerintah untuk menunda pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 hanya menjadi angin lalu. Presiden Joko Widodo menegaskan akan tetap menggelar pesta demokrasi lima tahunan di 270 daerah di Indonesia pada 9 Desember mendatang.

Melalui Juru Bicara Kepresiden, Fadjroel Rachman, Jokowi menyatakan pelaksanaan pemungutan suara tetap berjalan sesuai jadwal. Alasannya, demi menjaga hak konstitusi rakyat, hak dipilih dan hak memilih.

Entah apa yang merasuki Jokowi sehingga memutuskan untuk mengambil keputusan yang sangat riskan itu. Mengingat, akan ada jutaan nyawa yang menjadi taruhan dari keputusan ini.

Data Komisi Pemilihan Umum (KPU) mencatat, ada 106 juta lebih pemilih yang akan menggunakan hak suaranya pada Pilkada Serentak 2020 mendatang. Jumlah ini bukanlah jumlah yang sedikit, dan tentu membutuhkan upaya ekstra untuk mengkondisikannya.

Belum lagi, dari 270 daerah yang menggelar Pilkada Serentak itu, ada 44 daerah yang berstatus zona merah Covid-19. Praktis, di 44 daerah pemilihan itu, ancaman penularan Covid-19 semakin besar.

Belum lagi, di sejumlah daerah yang ikut dalam Pilkada Serentak 2020, sudah bermunculan klaster baru. Di Boyolali Jawa Tengah misalnya, ada ratusan petugas pengawas pemilu yang dinyatakan positif Covid-19. Juga secara nasional, sempat ada 63 calon kepala daerah yang positif Covid-19, meskipun kabar terbaru, kini tinggal 13 calon kepala daerah yang masih berstatus positif Covid.

Kondisi darurat inilah yang memantik sejumlah organisasi keagamaan besar di Indonesia menyatakan sikap. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan Pengurus Pusat Muhammadiyah dengan tegas meminta pemerintah menunda pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 hingga kondisi darurat pandemi Covid-19 berakhir.

Belum lagi, sejumlah tokoh nasional juga ikut bersuara meminta pemerintah menunda pesta demokrasi di sejumlah daerah di Indonesia itu. Dalam jajaran tokoh, ada mantan Wakil Presiden Republik Indonesia, Jusuf Kalla yang juga dengan tegas meminta penundaan Pilkada Serentak demi alasan kemanusiaan.

Meskipun Jokowi bisa saja beralasan, penundaan tak bisa dilakukan mengingat tak ada yang tahu sampai kapan pagebluk bisa diselesaikan. Ia juga bisa saja berdalih, bahwa semua telah disiapkan dengan matang.

Tapi, toh saat awal-awal pelaksanaan tahapan Pilkada Serentak 2020, pemerintah sudah banyak kecolongan. Ada beberapa pasangan calon di sejumlah daerah yang melakukan pengerahan massa saat mendaftar ke KPU, ada pula yang asyik menggelar konser dangdut saat deklarasi pasangan calon berlangsung.

Persiapan sebagus apapun, penulis pesimistis pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 bisa digelar dengan protokol kesehatan yang ketat. Pasti di sana-sini, akan ada banyak pelanggaran mengingat euforia Pilkada selalu menarik untuk dirayakan. Mulai konsolidasi, penggalangan massa, kumpulan di RT/RW, hingga hari-H pencoblosan sampai pengumuman pemenang sudah pasti diwarnai kemeriahan. 

Belum lagi saat pasangan yang diusung menang, arak-arakan di jalanan dan pesta pora sudah pasti tak terhindarkan.

Sebagai seorang kepala negara, Presiden Jokowi sebenarnya bisa mengambil kebijakan menunda Pilkada Serentak tahun ini. Dengan mempertimbangakan masukan sejumlah pihak dan melihat kondisi saat ini, tak akan ada yang menyalahkan jika Jokowi memutuskan menunda pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Toh, tidak akan ada yang dirugikan, jika Pilkada Serentak di 270 daerah itu ditunda untuk sementara waktu. Jika kondisi membaik, barulah pesta digelar kembali dengan suka cita.

Atau bisa juga, Jokowi memutuskan Pilkada Serentak 2020 tetap digelar. Tapi, hanya di daerah-daerah yang sudah dinyatakan masuk zona hijau saja yang boleh melaksanakannya. Sementara yang masih zona merah, ditunda sampai kondisi memungkinkan. Saya rasa, cara ini lebih bijak dan pasti berpengaruh positif pada citranya.

Sebagai seorang pengagum Jokowi dan pendukung setia selama Pilpres dua periodenya, saya tentu marah ketika setiap kejadian di Indonesia, selalu Jokowi yang disalahkan. Jalan macet, salah Jokowi, ada banjir salah Jokowi. Semua salah Jokowi. Sepertinya, tak ada yang benar pada diri Jokowi. 

Dan selama ini, saya selalu marah sekaligus melawan tuduhan-tuduhan tak berdasar itu.

Tapi...

Jika nanti usai Pilkada Serentak 2020 terjadi peningkatan kasus Covid-19 akibat munculnya klaster baru, kali ini saya sepakat bahwa ini salah Jokowi. Itu saja.

VIDEO PILIHAN