Pringadi Abdi Surya
Pringadi Abdi Surya pegawai negeri

Lahir di Palembang. Treasury Analyst. Pernah menulis buku kumpulan puisi, cerpen, dan novel. Kumpulan puisinya memenangkan Anugerah Pembaca Indonesia 2015. Catatan pribadi http://catatanpringadi.com Instagramnya @pringadisurya dan Twitter @pringadi_as

Selanjutnya

Tutup

Ekonomi Pilihan

Wajar Tanpa Pengecualian, Setelah Penantian 12 Tahun

19 Mei 2017   14:18 Diperbarui: 30 Mei 2017   22:27 1356 2 1
Wajar Tanpa Pengecualian, Setelah Penantian 12 Tahun
Dirjen Perbendaharaaan, Marwanto. Sumber: DJPB

Untuk pertama kalinya dalam 12 tahun terakhir, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP). Hal ini tentu saja patut disyukuri, karena pemerintah menunjukkan komitmen untuk berbenah diri dalam banyak hal, utamanya pada akuntabilitas dan transparansi, serta perbaikan kinerja birokrasi. Sukses ini adalah kelanjutan kesuksesan penerapan akuntansi pemerintah berbasis akrual pada tahun 2015 yang membuat Indonesia menyejajarkan diri dengan negara-negara maju.

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) adalah laporan keuangan yang dibuat oleh Pemerintah Pusat dalam rangka transparansi dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). LKPP merupakan konsolidasi laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang disusun berdasarkan praktik terbaik internasional (best practice) dalam pengelolaan keuangan Negara. LKPP diterbitkan setiap tahun, dan pertama kali diterbitkan pada tahun 2004 sejak Indonesia merdeka sebagai bentuk pertanggungjawaban keuangan pemerintah. LKPP disusun oleh Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Opini BPK pertama kali diberikan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat tahun 2004. Sejak 2004 hingga 2008 opini BPK terhadap LKPP adalah disclaimer (tidak memberikan pendapat). Baru pada tahun 2009 LKPP memperoleh predikat WDP. Predikat tersebut bertahan hingga opini LKPP 2015 lalu. Dalam LKPP Tahun 2015, BPK sempat memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), karena adanya enam ketidaksesuaian terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan. (LKPP 2004-2015 bisa dilihat di sini).

Opini BPK pada LKPP.
Opini BPK pada LKPP.
Keenam hal yang tidak sesuai tahun lalu yakni ketidakjelasan investasi Permanen berupa Penyertaan Modal Negara (PMN) pada PT PLN Persero) senilai Rp848,38 triliun, terkait penerapan interpretasi Standar Akutansi Keuangan Nomor 8 tentang Perjanjian Mengandung Sewa dalam perjanjian jual beli tenaga listrik; soal harga jual eceran solar bersubsidi yang lebih tinggi dari harga dasar membebani konsumen dan menguntungkan badan usaha senilai Rp3,19 triliun; Piutang Bukan Pajak senilai Rp4,8 triliun pada kementerian negara/lembaga tidak didukung dokumen sumber yang memadai; persediaan barang yang akan diserahkan kepada masyarakat senilai Rp5,82 triliun namun tidak ditatausahakan secara memadai dan tidak dapat dijelaskan status penyerahannya; Saldo Anggaran Lebih (SAL) senilai Rp 6,60 triliun tidak dapat diyakini kewajarannya; dan Pengurangan Ekuitas senilai Rp96,53 triliun dan Transaksi Antar Entitas senilai Rp53,34 triliun. 

Sebagaimana kita ketahui, opini BPK adalah pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern. Opini ini terdiri dari 4 jenis, yakni:

1. Wajar Tanpa Pengecualian (Unqualified Opinion). 

Opini ini adalah opini audit yang akan diterbitkan jika laporan keuangan dianggap memberikan informasi yang bebas dari salah saji material. Jika laporan keuangan diberikan opini jenis ini, artinya auditor meyakini berdasarkan bukti-bukti audit yang dikumpulkan, perusahaan/pemerintah dianggap telah menyelenggarakan prinsip akuntansi yang berlaku umum dengan baik, dan kalaupun ada kesalahan, kesalahannya dianggap tidak material dan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan.

Selain itu, ada opini WTP dengan paragraf penjelasan, biasa disingkat WTP-WDP yang hanya dikeluarkan dalam keadaan khusus, auditor harus menambahkan paragraf penjelasan dalam laporan audit, meski tak mempengaruhi pendapat WTP atas laporan tersebut. Salah satu hal yang menyebabkan hal ini adalah ketidakkonsistenan penerapan prinsip akuntansi.

2. Wajar dengan Pengecualian (Qualified Opinion)

Opini Wajar dengan pengecualian (biasa disingkat WDP) adalah opini audit yang diterbitkan jika sebagian besar informasi dalam laporan keuangan bebas dari salah saji material, kecuali untuk rekening atau item tertentu yang menjadi pengecualian.Ada ketidakwajaran yang kecil terhadap opini jenis ini, namun demikian ketidakwajaran tersebut tidak mempengaruhi kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan.

3. Tidak Wajar (Adversed Opinion)

Opini tidak wajar adalah opini audit yang diterbitkan jika laporan keuangan mengandung salah saji material, atau dengan kata lain laporan keuangan tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Jika laporan keuangan mendapatkan opini jenis ini, berarti auditor meyakini laporan keuangan perusahaan/pemerintah diragukan kebenarannya, sehingga bisa menyesatkan pengguna laporan keuangan dalam pengambilan keputusan.

4. Tidak Menyatakan Pendapat (Disclaimer)

Opini tidak menyatakan pendapat (TMP) oleh sebagian akuntan dianggap bukanlah sebuah opini, dengan asumsi jika auditor menolak memberikan pendapat artinya tidak ada opini yang diberikan. Opini jenis ini diberikan jika auditor itidak bisa meyakini apakah laporan keuangan wajar atau tidak. Opini ini bisa diterbitkan jika auditor menganggap ada ruang lingkup audit yang dibatasi oleh perusahaan/pemerintah yang diaudit, misalnya karena auditor tidak bisa memperoleh bukti-bukti yang dibutuhkan untuk bisa menyimpulkan dan menyatakan laporan sudah disajikan dengan wajar.

Dalam audit laporan keuangan kali ini, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian ke 74 Kementerian Lembaga, dan 8 opini Wajar dengan Pengecualian (Kementerian Pertahanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Perempuan dan Perlindungan Anak, BKKBN, Badan Informasi Geospasial, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dan Lembaga Penyiaran Publik RRI), dan Tidak Menyatakan Pendapat ke 6 Kementerian/Lembaga (Kementerian Kelautan dan Perikanan, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Kementerian Pemuda dan Olahraga, Lembaga Penyiaran Publik TVRI, Bakamla, dan Badan Ekonomi Kreatif).

Yang patut menjadi perhatian, keempat jenis opini yang diberikan BPK tersebut dasar pertimbangan utamanya adalah kewajaran penyajian pos-pos laporan keuangan sesuai dengan SAP. Kewajaran di sini bukan berarti kebenaran atas suatu transaksi. Opini atas laporan keuangan tidak mendasarkan kepada apakah pada entitas tertentu terdapat korupsi atau tidak. Opini WTP tidak menjamin bahwa pada entitas yang bersangkutan tidak ada korupsi karena pemeriksaan laporan keuangan tidak ditujukan secara khusus untuk mendeteksi adanya korupsi. Namun demikian, BPK wajib mengungkapkan apabila menemukan ketidakpatuhan atau ketidakpatutan baik yang berpengaruh atau tidak berpengaruh terhadap opini atas laporan keuangan. Jika ingin memeriksa lebih jauh, ada jenis audit lain yang dilakukan oleh BPK, yakni audit kinerja, dan audit dengan tujuan tertentu.

Apapun itu, perolehan opini Wajar Tanpa Pengecualian ini adalah sebuah prestasi yang dinanti-nantikan. Kerja keras, semangat dan keringat dipersembahkan untuk menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat. Terima kasih utamanya kepada rekan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN), dan Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (APK), Ditjen Perbendaharaan, yang sudah pasti bersusah payah menyusun laporan keuangan ini. Salute!