Siapkah PSSI Dipimpin oleh Joko Driyono?

Posisi Ketua Umum PSSI terancam vakum menyusul majunya Ketua Umum PSSI Letjend Edy Rahmayadi sebagai bakal calon gubernur Sumatera Utara. Edy, yang juga sebelumnya menjabat sebagai Pangkostrad secara resmi diusung Partai Gerindra untuk maju dalam pertarungan pemilihan kepala daerah Sumatera Utara tahun 2018 nanti. 

Meski sudah meletakkan jabatan militernya, namun Edy belum melepaskan jabatannya yang lain, yakni sebagai Ketua Umum PSSI. Perihal rangkap jabatan Edy Rahmayadi inipun sudah menuai pro dan kontra tersendiri bagi publik sepakbola tanah air. Kini, menjelang digelarnya pilkada serentak 2018, Edy dan juga PSSI sudah seharusnya mempertimbangkan kembali posisi rangkap jabatan tersebut.

Masalahnya adalah terletak pada status jabatan baru yang diincar Edy Rahmayadi. Jabatan gubernur berstatus sebagai pelaksana pelayanan publik. Menurut UU nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, pelaksana pelayanan publik dilarang merangkap jabatan. Larangan rangkap jabatan bagi pejabat publik di organisasi olahraga juga sudah ditegaskan dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri nomor 800/2398/sj tertanggal 26 Juni 2011. 

Dalam surat edaran era Mendagri Gamawan Fauzi itu, Mendagri melarang kepala daerah, pejabat publik, termasuk wakil rakyat, maupun PNS rangkap jabatan pada organisasi olah raga seperti KONI dan Pengurus Induk Olahraga. Surat edaran tersebut sebagai penegasan atas UU Nomor 03 tahun 2005 tentang Sistem Olahraga Nasional dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 tahun 2007 tentang penyelenggaraan keolahragaan.

Sayangnya, di era Menpora Imam Nahrawi, rangkap jabatan seolah hal yang biasa. Tercatat, ada beberapa pejabat, bahkan setingkat Menteri yang merangkap jabatan di organisasi induk olahraga. Seperti Menkopolhukan Wiranto yang terpilih sebagai Ketua Umum PBSI. Terkait rangkap jabatan di PSSI, pihak Kemenpora juga tidak melarangnya andai Edy Rahmayadi nanti terpilih menjadi gubernur. 

Sekretaris Menpora Gatot S Dewa Broto menyatakan pihaknya tidak mempermasalahkan rangkap jabatan tersebut. "Kalau misalnya terpilih nanti, tidak ada salahnya untuk merangkap jabatan. Tapi itu balik lagi ke Statuta PSSI," kata Gatot S Dewa Broto.

Statuta PSSI memang tidak melarang adanya rangkap jabatan pada pengurusnya. Statuta PSSI hanya mengatur peralihan tugas andai Ketua Umum PSSI berhalangan atau tidak bisa melaksanakan tugas resminya. Maka, seandainya Edy Rahmayadi terpilih sebagai gubernur, bisa dipastikan sebagian besar waktunya habis untuk kewajiban melayani rakyat di daerahnya. 

Sulit sekali rasanya membayangkan Edy sebagai Gubernur, harus bolak-balik, atau setidaknya beberapa kali harus cuti sebagai gubernur demi memantau PSSI dan sepakbola Indonesia.

Dengan kondisi tersebut, mau tidak mau jabatan Ketua Umum PSSI berada dalam posisi yang vakum. Jika itu terjadi, kewenangan Ketua Umum PSSI, yang dianggap berhalangan, akan digantikan oleh Wakil Ketua Umum. Saat ini, secara de jure ada dua Wakil Ketua Umum, yakni Joko Driyono dan Iwan Budianto. 

Namun, secara de facto, Wakil Ketua Umum adalah Joko Driyono, setelah posisi Iwan Budianto diubah Edy Rahmayadi menjadi Kepala Staff Ketua Umum PSSI. Dengan demikan, sesuai statuta PSSI, jika Ketua Umum PSSI berhalangan dan tidak bisa melaksanakan tugasnya, kewenangannya akan diwakili oleh Wakil Ketua Umum sampai dengan kongres berikutnya yang akan memilih Ketua Umum yang baru, jika diperlukan. Siapkah PSSI dipimpin oleh Joko Driyono?

Harus diakui, Joko Driyono adalah sosok yang paling berpengalaman dalam hal organisasi sepakbola di Indonesia. Beberapa pihak juga mengakui kepiawaian Joko Driyono dalam meracik jadwal kompetisi. Seluruh karir Joko Driyono adalah seputar sepakbola. Mulai dari pemain klub Putra Gelora, Manajer klub Pelita Krakatau Steel, hingga menjadi CEO PT. Liga Indonesia.