Penerapan pembatasan sosial berskala besar yang diberlakukan akhir-akhir ini menjadi topik perbincangan hangat berbagai kalangan. Kalangan masyarakat luas hingga kalangan penjabat pemerintah memiliki pandangan masing-masing terkait keputusan tersebut.
Resminya penerapan PSBB Jakarta tak lepas dengan melihat berbagai pertimbangan yang banyak, salah satunya adalah angka lonjakan pasien positif Covid 19 di DKI Jakarta.
Banyak pihak yang kurang menyetujui diberlakukannya PSBB kembali dengan berbagai alasan, salah satunya adalah permasalahan ekonomi yang dihadapi masayarakat Indonesia.
Peran DKI Jakarta sebagai ibukota Indonesia memang berpengaruh secara signifikan pada perekonomian nasional. Menteri Keuangan, ibu Sri Mulyani juga menyatakan pernyataan selaras, bahwa DKI Jakarta berkontribusi hingga 17 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional. (Sumber: Republika. co.id)
Chief Economist Bank Mandiri , Andry Asmoro, menyebutkan bahwa beberapa sektor jasa, industri dan perdagangan akan mengalami masa pemulihan perekonomian yang relatif lambat dari perkiraan sebelumnya. Pemulihan ini sepenuhnya juga bergantung pada daya beli serta confidence masyarakat untuk membelajankan uangnya di sektor-sektor tersebut. (Sumber: liputan6.com)
Langkah PSBB yang diambil pemerintah merupakan salah satu upaya dalam mengendalikan angka lonjakan pasien positif Covid 19 ini. Pemerintah DKI Jakarta juga sempat menegaskan, bahwa pemberlakukan PSBB bukanlah peraturan jangka panjang, hal tersebut juga mengimbangi perekonomian nasional.
Pakar kesehatan Prof DR. Hasbullah Thabrany menilai penerapan PSBB merupakan langkah efektif dalam mengendalikan penyebaran Covid 19. Pemerintah memiliki tanggung jawab yang lebih besar untuk mengutamakan kesehatan masyarakat di atas kepentingan lain. Jika PSBB dilakukan dengan baik dan tanpa hambatan, perekonomian pun akan kembali pulih sepenuhnya. Â (Sumber: Republika. co.id)
Solusi yang dapat ditawarkan kini adalah pengimbangan PSBB dengan perekonomian masayarakat. Adapun langkah-langkah optimal yang dapat dilakukan, diantaranya:
1. Pelaksanaan dan dukungan penuh berbagai kalangan akan pemberlakuan PSBB, sehingga PSBB dapat berjalan optimal dalam kurun waktu yang singkat
2. Menyatukan langkah pemerintah pusat, pemerintah daerah, penjabat hingga masyarakat dalam gerakan pemberantasan Covid 19.Â
