Mohon tunggu...
Prayitno Ramelan
Prayitno Ramelan Mohon Tunggu... Pengamat Intelijen, Mantan Anggota Kelompok Ahli BNPT

Pray, sejak 2002 menjadi purnawirawan, mulai Sept. 2008 menulis di Kompasiana, "Old Soldier Never Die, they just fade away".. Pada usia senja, terus menyumbangkan pemikiran yang sedikit diketahuinya Sumbangan ini kecil artinya dibandingkan mereka-mereka yang jauh lebih ahli. Yang penting, karya ini keluar dari hati yang bersih, jauh dari kekotoran sbg Indy blogger. Mencintai negara dengan segenap jiwa raga. Tulisannya "Intelijen Bertawaf" telah diterbitkan Kompas Grasindo menjadi buku. Website lainnya: www.ramalanintelijen.net

Selanjutnya

Tutup

Analisis Artikel Utama

Persepsi Intelijen atas Dicoblosnya Surat Suara di Malaysia

12 April 2019   19:10 Diperbarui: 14 April 2019   13:58 0 34 20 Mohon Tunggu...
Persepsi Intelijen atas Dicoblosnya Surat Suara di Malaysia
ilustrasi surat suara. (Antara Foto)

Kasus dicoblosnya surat suara pemilu Indonesia di Malaysia baik Paslon-01 (Jokowi-Ma'ruf), Partai Nasdem, serta Demokrat yang diviralkan jadi menarik. Ada apa dan mengapa?

Ini UUK, sebuah pertanyaan yang harus dijawab oleh intelijen. Apakah ada upaya main kotor dari pihak yang surat suaranya dicoblos? Rupanya kasus tersebut diamati dan dicerna selain media nasional yang suka berita heboh atau yang ngepro, juga menarik minat media asing.

Ada jurnalis atau kontributor asing yang bertanya dan minta pendapat kepada penulis, "Kelihatannya kasus di Malaysia itu ada upaya delegitimasi Pemilu dan memancing chaos? Bagaimana tinjauan dari persepsi intelijen?"

Karena yang bertanya media asing, untuk menjawabnya, penulis mencermati dan menganalisis kasus sebagai blogger independen. Sebenarnya dengan logika sederhana saja kasus ini mudah terbaca, tapi sesuai permintaan, penulis analisis dari persepsi intelijen.

Tinjauan Reuters tentang Dinamika Pilpres
Reuters sebelumnya sudah menurunkan artikel dengan judul "Fact-checkers vs. hoax peddlers: a fake news battle ahead of Indonesia's election". (Reuters). Saat debat berlangsung antara Presiden Indonesia Joko Widodo dan penantangnya Prabowo Subianto, enam kelompok jurnalis masing-masing bertanggung jawab untuk memeriksa fakta dari perdebatan tersebut. 

Mereka berusaha memverifikasi komentar kandidat secara langsung tuduhan tentang korupsi, statistik tentang populasi Muslim di negara itu dan bahkan anekdot pribadi.

Fakta lainnya, berjuang keras melawan berita dan propaganda palsu menjelang umum 17 April 2019 pemilihan di negara demokrasi terbesar ketiga di dunia itu. Pemantau pemilu khawatir dengan adanya aliran informasi yang salah akan memecah belah etnis dan agama. Hal semacam itu dapat merusak lembaga pemilu dan bahkan meningkatkan ketegangan sosial.

Rekapitulasi KPU Jumlah DPT
KPU melakukan rekapitulasi daftar hasil perbaikan ketiga (DPT HP3) Pemilu 2019. Tercatat total daftar DPTHP3 di dalam negeri sebanyak 190 juta pemilih. "Total jumlah daftar pemilih tetap hasil perbaikan 190.779.969 pemilih," ujar Ketua KPU Arief Budiman di kantor KPU, Jl Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Senin (8/4/2019).

Sedangkan total jumlah pemilih luar negeri sebanyak 2.086.285 pemilih, sehingga total daftar pemilih dalam dan luar negeri sebanyak 192.866.254.

Kasus Pencoblosan Surat Suara di Malaysia
Kasus pencoblosan surat suara Paslon-01, Partai Nasdem, serta Demokrat di Selangor menjadi viral. Rabu sore terjadi wawancara eksklusif TV One dengan Ketua Panwaslu Kuala Lumpur Yazza Azzahra Ulya, Mahasiswa S2 Universiti Sultan Zainal Abidin Malaysia, asal Indonesia dari organisasi PPI Indonesia.

Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin Malaysia berbicara terkait temuan surat suara tercoblos di Selangor. Mereka mencurigai surat suara tersebut sengaja dibuat oleh oknum untuk upaya penyudutan.

"Kami TKN Malaysia terkejut mendengar berita yang tersebar bahwa ada oknum yang melakukan tindakan kriminal terkait pencoblosan kertas suara secara sengaja di wilayah Bangi, Selangor, Malaysia," ujar Sekretaris TKN Malaysia Dato M Zainul Arifin dalam keterangannya, Kamis (11/4/2019).

Komisi Pemilihan Umum bersama Badan Pengawas Pemilu menyatakan akan menyelesaikan kasus surat suara Pemilu 2019 yang sudah dicoblos di Malaysia sebelum tanggal 13 April 2019. KPU menjelaskan bahwa gudang yang disebut sebagai tempat surat suara tercoblos di Selangor bukan tempat penyimpanan resmi.

Komisioner KPU Viryan Aziz mengatakan Kedutaan Besar Republik Indonesia menjadi lokasi penyimpanan resmi. "Tempat penyimpanan resmi di KBRI," kata Viryan di kantor KPU, Jakarta Pusat, Jumat, 12 April 2019 (Tempo, 12 April 2019)

Menurut Viryan, sejauh ini tim Panitia Pemungutan Luar Negeri (PPLN) Kuala Lumpur sudah mengumpulkan sejumlah bukti awal insiden tersebut. Kemudian tim KPU RI yang mendalami. Viryan enggan menjelaskan lebih rinci terkait lokasi penemuan dan keaslian surat suara.

Ia mengatakan KPU berpegangan pada prinsip kehati-hatian. Viryan tidak menjelaskan kenapa surat suara tercoblos di Malaysia bisa ditemukan di suatu tempat yang tidak resmi. Surat suara tercoblos di Malaysia ini ditemukan di sebuah gudang di Selangor pada Kamis 11 April 2019.

Analisis
Kasus terjadinya penoblosan surat suara tersebut terjadi di Malaysia (luar negeri), jumlahnya diberitakan antara 40-50.000 lembar lebih di dua tempat. Dalam teori conditioning, jumlah yang ditarget untuk pengondisian tidak perlu banyak, tetapi harus mampu menarik perhatian media, efek psikologisnya harus besar.

Hal ini mirip dalam menilai dan menganalisis serangan teror dari persepsi intelijen: korban tidak perlu banyak, dengan bom yang kecil saja berita jadi besar. Nah, dalam kasus surat suara tersebut, yang diharapkan menjadi efek merusak adalah berita kecurangan, inilah bagian pokoknya.

Secara bodoh saja kalau kita mau berpikir, untuk apa ada upaya Paslon-01 dan caleg NasDem (Davin Kirana) harus main kotor di Malaysia? Dari data KPU Pusat, DPT Malaysia jumlahnya 985 ribu lebih, terbanyak di luar negeri, kedua terbanyak China 465 ribu. Total DPT luar negeri 2.086.285 pemilih.

Apakah KPU atau paslon-01 atau NasDem mau mengambil risiko hancur nama untuk sesuatu yang tidak seimbang? Jumlah maksimal 50.000 surat suara yang dimainkan itu dibandingkan dengan total DPT dalam negeri sebanyak 190 juta lebih itu sangatlah kecil dan tidak berarti, tidak mempengaruhi kemenangan.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2