Mohon tunggu...
Pramono Dwi  Susetyo
Pramono Dwi Susetyo Mohon Tunggu... Pensiunan Rimbawan

Menulis dan membaca

Selanjutnya

Tutup

Lingkungan Artikel Utama

Multiusaha Kehutanan, Mungkinkah?

27 Juli 2020   11:44 Diperbarui: 27 Juli 2020   21:56 112 11 1 Mohon Tunggu...
Lihat foto
Multiusaha Kehutanan, Mungkinkah?
ilustrasi: Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu seperti ijuk, woka dan aren di Gorontalo diharapkan hutan tetap terjaga kelestariannya dan masyarakat di sekitarnya menikmati hasil pendapatannya dari hutan. (Foto: KOMPAS.COM/Marahalim Siagian)

"Perlu diingat bahwa lahan konsesi tersebut rata rata lahan-lahan yang miskin hara dan mempunyai keasaman yang tinggi (tanah bergambut), sehingga kalau dipaksakan untuk budidaya tanaman pangan diperlukan perlakukan khusus."

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengatakan pemanfaatan ruang kawasan hutan produksi di dalam areal izin usaha perlu dioptimalkan. 

Oleh karena itu, orientasinya tidak hanya pemanfaatan  hasil hutan kayu saja, tetapi pemanfaatan kawasan lainnya seperti jasa lingkungan dan hasil hutan hutan bukan kayu, termasuk pangan. 

Saat ini pengembangan model multi usaha kehutanan berada dalam momentum yang tepat ditengah pandemi COVID-19, khususnya berkaitan penyediaan kebutuhan pangan. 

Model multi usaha yang mengintregasikan pemanfaatan hasil hutan kayu dengan hasil hutan bukan kayu berupa tanaman atau komoditas semusim antara lain melalui pola agroforestry atau silvipasture menjadi solusi efektif untuk antisipasi krisis pangan. 

Penerapan model multi usaha kehutanan selain memanfaatkan hutan produksi untuk kepentingan bisnis, juga dalam rangka untuk peningkatan produktivitas rakyat didalam konsesi, guna mendukung pemulihan ekonomi nasional. 

Menurut Direktur Usaha Jasa Lingkungan dan Hasil Hutan Bukan Kayu KLHK, multi usaha kehutanan bukan izin baru. Secara teknis kebijakan multi usaha adalah pemberian izin mengembangkan jenis usaha lain selain memproduksi kayu. Nanti, pemilik konsesi diminta untuk merevisi Rencana Kerja Usaha (RKU) dan Rencana Kerja Tahunan (RKT) perusahaan dengan memasukkan bisnis non kayu.

Dari segi niat dan itikad baik KLHK, bolehlah disambut dengan baik dalam rangka mendukung program food estate yang telah dicanangkan oleh presiden Jokowi diprovinsi Kalimantan Tengah beberapa hari yang lalu, namun perlu dikaji lebih jauh berbagai aspek teknis maupun non teknis yang mendukungnya. 

Namun, di tengah lesunya pertumbuhan ekonomi Indonesia bahkan dunia yang belum ada tanda tanda kapan ujungnya akan berakhir, mungkinkah rencana multi usaha kehutanan dapat terealisasi dalam waktu dekat? Mari kita lihat lebih jauh konsep ini.

Pada tahun 2000, Indonesia memberikan konsesi HPH sebanyak sekitar 600 unit dan mengusahakan areal hutan lebih dari 64 juta ha. 

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
VIDEO PILIHAN