Anomali Politik Indonesia dan Politisi Indonesia

Di Indonesia terdapat fakta Politik yang perlu diperhatikan

• Jika menakar ideologi Partai Politik di Indonesia sepertinya beda tipis karena partai yang ngaku nasionalis bisa berkoalisi dengan partai agama. Jadi nama hanya sebagai pembeda Subtansinya hampir sama.
• Partai Politik yang kalah dalam pemilihan Presiden mengklaim sebagai oposisi. Tetapi sejati oposisi adalah gerakan politik yang memberikan solusi berbeda dalam bentuk program ke rakyat. Tetapi oposisi di Indonesia bukan oposisi tetapi politisi tukang gosip yang suka nyinyir terhadap lawan politiknya dipemerintahan.
• Partai Politik ngakunya oposisi di tingkat nasional, tetapi kalau sudah masuk pada urusan pencalonan kepala daerah maka antara oposisi dan partai pendukung pemerintah dapat saja bergabung untuk mendukung salah satu calon kepala daerah.
• Oposisi di Indonesia adalah oposisi longgar seperti karet begitu partai pendukung pemerintah sama longgarnya yang dapat ditarik kemana-mana termasuk ke lawan politik.
• Calon Kepala Daerah sebagian besar bukan kader partai, jadi saat ingin mencalonkan diri sebagai Kepala Daerah diperlukan sejumlah "MAHAR".
• Calon Kepala Daerah yang bukan kader partai biasanya lebih memiliki elektabilitas lebih tinggi daripada kader partai.
• Calon Kepala Daerah tertangkap tangan karena Korupsi dan dana yang dikorupsi diduga untuk membiayai kampanye.
• Kepala Daerah yang terpilih juga tertangkap tangan karena koruupsi. Sudah Ratusan kepala daerah baik Gubernur, Bupati dan Walikota tertangkap tangan oleh KPK.
• Seorang Politisi dapat saja berpindah-pindah dari satu partai ke partai lain dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.
• Jadi jika ada adagium atau istilah bahwa "Tidak ada yang abadi dalam politik hanya ada kepentingan" hal tersebut dapat dibenarkan karena Partai Politik di Indonesia;
• Lemah dalam hal ideologi bahkan tidak memiliki ideologi.
• Kader tidak memiliki karakter dan prinsip yang kuat akhirnya lebih pada pragmatisme atau " hanya karena Kepentingan" untuk membangun kesepakatan Politik.
• Tidak memiliki Saringan yang kuat dalam memilih kader.
• Kendari, 1 September 2018
• Anselmus AR Masiku
• Advokat/Direktur LBH Kendari