Meskipun Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) merupakan kebijakan solutif dan adaptif di tengah masa pandemi yang masih saja menunjukkan grafik meningkat untuk angka positif covid19, namun kebijakan ini sungguh perlu totalitas dari pemerintah, dalam hal ini adalah Kemeterian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) Republik Indonesia. Akses internet yang ada tak mampu mengcover seluruh siswa di Indonesia. Bagaimana bisa belajar jarak jauh kalau sinyal saja susah. Untuk beberapa daerah pun hanya bisa dijangkau oleh satu provider saja. Belum lagi harga paket data internet yang relatif mahal.
Perlu mendesain kembali mengenai mekanisme pelaksanaan PJJ. Mengapa demikian? Pada pelaksanaannya ditemui banyak sekali kendala yang menghambat siswa untuk belajar. Tak peduli di kota maupun di desa semua sama saja kondisinya. Akses pendidikan sulit dijangkau. Pembelajaran konvensional saja terbilang sulit dan belum tentu dapat diterima oleh siswa secara optimal, bagaimana dengan pembelajaran jarak jauh seperti ini dan juga membutuhkan biaya tidak sedikit.
Perekonomian terguncang dan benar-benar terasa dampaknya. Pemutusan Hubungan Kerja marak dimana-mana. Banyak orang yang kehilangan pekerjaannya saat pandemi ini. Tak sedikit pula usaha yang gulung tikar. Dalam kondisi ekonomi yang sangat sulit muncul kebutuhan baru lagi. Untuk mengakses pendidikan diperlukan biaya tambahan seperti biaya untuk membeli paket data internet.
Urgensi ini perlu diperhatikan oleh pemerintah. Untuk mendukung PJJ perlu adanya anggaran yang diprioritaskan untuk akses pendidikan yang merata. Tanpa terkecuali tanpa ada perbedaan karena semua memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan. Jangan sampai ada kebocoran.
Bayangkan saja jikalau dalam satu hari ada tiga mata pelajaran yang mengharuskan untuk video conference. Sekali sesi video conference anggap saja membutuhkan waktu sekitar satu jam. Berdasarkan keluh kesah beberapa siswa bahwa untuk satu jam video conference butuh kira-kira satu gyga byte paket data internet. Apakah bisa dibayangkan berapa kebutuhan untuk PJJ apabila menggunakan video conference selama satu minggu saja? Murah? Atau mahal? Jawabannya adalah sangat mencekik. Bagi siswa dengan golongan keluarga mampu hal tersebut bukan suatu masalah. Namun bagi golongan kurang mampu, apakah tega melihatnya?
Di atas merupakan fenomena dari sisi siswa atau peserta didik. Lalu perlu juga kita melihat dari perspektif guru yang mengajar dengan menerapkan pembelajaran jarak jauh. Perlu dipikirkan oleh pemangku kebijakan dengan serius untuk hal ini. Berapa kelas yang harus diampu? Berapa jumlah siswa yang harus mengikuti pembelajaran? Bagaimana jadwal pembelajaran? Apakah akses internet di sekolah mampu membuat nyaman guru yang mengajar? Perlu kiranya lebih turun ke bawah melihat fenomena pendidikan negeri ini yang masih sangat memprihatinkan.
Semangat guru tak akan pernah padam untuk memajukan dan mencerdaskan bangsa. Generasi muda perlu kita jaga agar ke depan menjadi agen perubahan yang mampu membuat Indonesia kembali berjaya. Maka dari itu perlu hati yang utuh dalam hal ini, perlu bersinergi dan hati yang tulus untuk memajukan bangsa ini melalui pendidikan. Dari atas sampai bawah wajib hukumnya untuk seiya sekata seirama dalam bergerak dan memberikan manfaat untuk negeri tercinta. (prp)
