Mohon tunggu...
abdul azis ketua ppri mura
abdul azis ketua ppri mura Mohon Tunggu... -

Ketua PPRI MURA

Selanjutnya

Tutup

Politik

Tolak DOB Muratara Jika Mengorbankan Hak Ulayat dan SDA Rawas Ilir dan Lakitan.

19 April 2013   04:17 Diperbarui: 24 Juni 2015   14:58 223
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Politik. Sumber ilustrasi: FREEPIK/Freepik

Tolak DOB Muratara Jika Mengorbankan Hak Ulayat dan SDA Rawas Ilir dan Lakitan.


Pernyataan Sikap Pemuda Rawas Ilir dan Lakitan Yang kami sampaikan ke-kemendagri melalui Dirjen Otonomi Daerah yang diterima oleh Bpk. Usman. Kasi penataan daerah wil 2 A dan Bpk.Sugeng Kasubdit Penataan Wilayah dan ke Komisi II DPR RI.


Kami yang bertanda tangan dibawah ini adalah perwakilan pemuda rawas ilir, kab. Musi Rawas yang merasa terpanggil atas persoalan DOB Muratara yang memberikan dampak kerugian bagi rawas ilir, maka kami memberikan pernyataan sikap sebagai berikut:

1. Mendukung sepenuhnya, atas terbentuknya DOB Muratara sebagai cita-cita bersama.


2. Apabila pembentukan DOB Muratara mengorbankan hak ulayat dan SDA yang ada di rawas ilir, maka kami Menolak Terbentuknya DOB Muratara tersebut.


3. Keinginan Pihak Presedium, dan elemen yang lain untuk melepaskan sebagian wilayah, hak ulayat dan aset rawas ilir demi terbentuknya DOB Muratara adalah keputusan sepihak dan tidak perna mendapat izin dari masyarakat rawas ilir secara keseluruhan.


5. Dalam pembentukan DOB Muratara, kami masyarakat rawas ilir tidak akan memberikan sejengkal pun kepada kab. Musi Banyuasin dan apabila rawas ilir menjadi ganjalan DOB Muratara maka kami mempersilakan enam kecamatan lainnya untuk di usulkan menjadi DOB Muratara dan kecamatan rawas ilir tidak ikutsertakan dalam DOB Muratara dan tetap berada dalam wilaya musi rawas.


6. Sehubungan dg dualisme presedium, serta keputusan - keputusan yang mereka ambil syarat dengan kepentingan pribadi dan merendahkan martabat masyarakat rawas ilir. Maka kami tidak mengakui keberadaan presidium tersebut dan kami menuntut dibentuknya prisidium yang baru.


Pemuda Lakitan Menolak dicaploknya sebesar 17.000 hektar wilayah lakitan oleh gubernur sumsel yang menyerahkan pada pemkab Muba, Kecamatan lakitan tidak mempunyai hubungan sama sekali dg polemik muratara. Dan tidak akan memberikan sejengkal tanah pun wilayah lakitan pada kabupaten Muba.

Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun