"Mereka hanya suruh masyarakat babat itu hutan. Kemudian, tanam sukun dan mereka pulang ke Agats sampai sekarang tidak pernah datang lihat lagi," tutur Lewi dengan nada kesal.
Lewi anak kampung Yuni. Dia tinggal di belantara Asmat, tepatnya di kampung Yuni yang terletak di pinggir sungai Sorep. Kesehariannya, Lewi dan warga lainnya mencari kayu gaharu. Meskipun demikian, mereka masih lebih mengerti cara bercocok tanam di Yuni. Bahwa untuk menanam sesuatu harus terlebih dahulu membuat bedeng-bedeng tinggi, bukan asal tanam seperti yang diajarkan oleh pegawai Dinas Pertanian itu.
Kisah kebun sukun di Yuni hanyalah serpihan kisah-kisah lainnya yang selama ini terjadi di Asmat. Romanus Meak, Guru senior di Asmat, yang kini menjadi Pengawas SD di wilayah Joerat mengatakan bahwa Dinas Tanaman Pangan dan Pertanian hanya mengejar penyelesaian proyek bukan memberdayakan masyarakat untuk bisa berkebun. Ia mengungkapkan bahwa selama ini Dinas Tanaman Pangan dan Pertanian hanya melaksanakan program kerja supaya ada dokumentasi laporan, bukan pemberdayaan masyarakat supaya bisa berkebun dengan benar.
"Seperti di Yufri, mereka buka kebun kelapa, tetapi tidak ada hasil apa-apa. Mereka hanya suruh masyarakat buka lahan, lalu tanam kelapa. Selanjutnya sudah tidak ada perhatian lagi," tutur Guru Romanus Meak.
Kondisi serupa terjadi di kampung Cumnew. Pada pertengahan tahun 2018 silam, pegawai Dinas Pertanian pergi ke Cumnew. Mereka mengajak masyarakat membuka lahan satu hektar untuk kebun sayur. Lahan tersebut dibuka. Mereka memberikan bibit. Lalu mereka juga memberikan uang ongkos kerja buka kebun itu. Mereka berharap masyarakat akan mengolah tanah itu dan menanam sayur. Kenyataan berbicara lain. Kebun satu hektar itu kembali ditumbuhi rumput yang tinggi.
Pada bulan Agustus 2018, Bruder Elias Logo OFM datang ke Ayam untuk mendampingi para petani sayur. Pastor Vesto Maing, Pr berbicara dengan kepala kampung Cumnew, Bapak Patris tentang lahan yang akan digunakan oleh masyarakat untuk menanam sayur bersama Bruder Eli. Bapak Patris menunjuk lahan yang pernah dibersihkan oleh kelompok dari Dinas Pertanian. Alasannya, daripada tidak diolah lebih baik Bruder Eli bersama para petani mengolahnya menjadi kebun sayur.
Di tempat itu, Bruder Eli mendampingi para petani teknik membuat bedeng, saluran air, teknik persemaian benih, penanaman benih dan perawatannya. Bruder Eli bekerja dengan orang Cumnew, Ayam, Bayiwpinan dan Jewes dari pukul 07.00-17.00 WIT. Tetapi selama Bruder Eli ada di sana, PPL Pertanian yang ditempatkan di Ayam tidak pernah datang bergabung dengan petani sayur dan Bruder Eli.
Pada tanggal 3 September 2018, pada saat Pastor Vesto Maing, Pr menemani kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Asmat, Donatus Tamot meninjau lokasi kebun sayur itu. Pada saat melihat papan nama program Dinas Pertanian masih berdiri tegak, Pastor Vesto memerintahkah salah satu warga kampung Cumnew yang sedang kerja kebun untuk mencabutnya. "Kau cabut ini papan nama tipu-tipu ini. Mereka hanya datang pasang papan nama dan pulang. Mereka tidak pernah kerja yang benar," tutur Pastor Vesto dengan nada kecewa.
Kekecewaan Pastor Vesto bertambah tatkala menyaksikan PPL Pertanian yang ditempatkan di Ayam tidak pernah terlibat mendampingi masyarakat berkebun. "Lihat saja itu PPL tetapi di halaman rumahnya penuh rumput, tidak ada kebun sayur. Kalau PPL model begitu bagaimana masyarakat bisa percaya? Saya sudah minta di Dinas Pertanian untuk menempatkan PPL Pertanian yang bisa kerja dengan masyarakat, tetapi tidak pernah didengarkan," tambah Pastor Vesto.
Kisah kebun sukun di Yuni, kebun kelapa di Yufri dan kebun sayur di Cumnew memperlihatkan bahwa Dinas Tanaman Pangan dan Pertanian Kabupaten Asmat tidak sedang memberdayakan orang Asmat untuk bisa mengelola kebun. Melainkan, hanya sekedar menghabiskan anggaran dan mengumpulkan dokumentasi untuk laporan pertangajawaban. Situasi semacam inilah yang menyebabkan sejak tahun 2003 sampai saat ini pertanian di Asmat tidak mengalami kemajuan signifikan. Sebab, Dinas Tanaman Pangan dan Pertanian hanya berupaya menghabiskan anggaran ratusan juta tanpa memberikan pendampingan berkelanjutan.
