Ekonomi

Indonesia Era Jokowi Menang Sengketa atas Uni Eropa Terkait Biodisel

6 April 2018   15:35 Diperbarui: 6 April 2018   15:32 820 2 0
Indonesia Era Jokowi Menang Sengketa atas Uni Eropa Terkait Biodisel
Dokumen Penulis dengan Pengeditan

Menteri Perdagangan (Mendag) Enggartiasto Lukita menyampaikan bahwa Indonesia berhasil memenangi sengketa biodiesel dengan Uni Eropa (UE).

Hasil akhir putusan Panel Badan Penyelesaian Sengketa (DSB) WTO memenangkan enam gugatan Indonesia atas UE.

Gugatan yang diajukan Indonesia ke Badan Penyelesaian Sengketa (Dispute Settlement Body/DSB) World Trade Organization (WTO) itu adalah:

1) Uni Eropa tidak menggunakan data yang telah disampaikan oleh eksportir Indonesia dalam menghitung biaya produksi

2) Uni Eropa tidak menggunakan data biaya-biaya yang terjadi di Indonesia pada penentuan nilai normal untuk dasar penghitungan margin dumping

3) Uni Eropa menentukan batas keuntungan yang terlalu tinggi untuk industri biodiesel Indonesia

4) Metode penentuan harga ekspor untuk salah satu eksportir Indonesia tidak sejalan dengan ketentuan

5) Uni Eropa menerapkan pajak lebih tinggi dari margin dumping

6) Uni Eropa tidak dapat membuktikan bahwa impor biodiesel dari Indonesia mempunyai efek merugikan terhadap harga biodiesel yang dijual oleh industri domestik Uni Eropa.

Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengatakan kemenangan ini akan membuka lebar akses pasar dan memacu kembali kinerja ekspor biodiesel ke Uni Eropa bagi produsen Indonesia.

Dirjen Perdagangan Luar Negeri Oke Nurwan menuturkan bahwa hasil putusan Badan Penyelesaian Sengketa WTO dapat menjadi acuan bagi semua otoritas penyelidikan anti dumping agar konsisten dengan peraturan WTO, terutama selama proses investigasi.

Direktur Pengamanan Perdagangan Pradnyawati mengatakan, sebagai konsekuensi kemenangan Indonesia dalam sengketa biodiesel dengan UE tersebut, maka putusan Panel Badan Penyelesaian Sengketa WTO harus diimplementasikan sejalan dengan ketentuan WTO.

"UE diwajibkan melakukan penyesuaian BMAD yang telah dikenakan sebelumnya agar sejalan dengan peraturan Perjanjian Anti Dumping WTO," jelasnya.