Ketika pemerintah pusat mulai membagi-bagi uang ke desa setiap tahun, Malinau sebuah kabupaten di perbatasan Indonesia – Malaysia, sudah lebih dulu 2-3 tahun melakukannya. Kini kabupaten yang sekarang sering disebut karena kecelakaan heli TNI, melangkah lebih jauh lagi. Bukan hanya mengucurkan dana ke desa, melainkan sampai ke tingkat RT. Dana yang disiapkan terhitung besar dibandingkan yang diperoleh RT-RT lain di seluruh Indonesia, bahkan jika dibandingkan dengan ibukota Jakarta. Hal itu menjadi istimewa, karena Malinau tetap menjalankan program ini meski anggaran mereka dipotong pemerintah pusat. Hebat.
Bupati Malinau, DR. Yansen TP., memang unik. Dia visioner dalam membangun daerahnya. Pada periode pertama 2011-2015, ia menjalankan program Gerakan Desa Membangun (Gerdema), sebuah revolusi pembangunan yang dipusatkan di desa, dilakukan oleh, dari dan untuk warga desa. Catat waktunya, 2011, beberapa tahun sebelum pemerintah pusat menggulirkan dana desa.
Periode kedua ini, 2015 – 2020, sang bupati tidak puas hanya sampai desa. Dia melihat warga di RT pun harus diberdayakan. Maka, mulailah dia dan jajarannya memberdayakan masyarakat RT se-kabupaten Malinau. Diawali dengan pemilihan seretak ketua RT se-Malinau. Sebuah pesta demokrasi seru yang baru pertama kali terjadi di Indonesia. Yang baru terjadi hanya Pilkada Serentak. Yang Malinau lakukan adalah Pemilu RT serentak. Tak heran jika MURI, menganugerahkan rekor untuk kegiatan tersebut.
Program pemberdayaan pun dijalankan, dengan memberikan pelatihan dan pendampingan buat ketua RT dan jajarannya serta warga. Bagaimana membuat rencana program, bagaimana membuat laporan keuangan dan pertanggungjawaban, bagaimana menjalankan program dan bagaimana mengawasinya. Pemda Malinau menyiapkan tenaga-tenaga handal untuk melatih dan mendampingi jajaran RT. Dalam waktu beberapa bulan, para ketua RT dan jajarannya sudah mampu menjalankan program secara mandiri.
Lalu… ini yang terpenting. Pemda Malinau melengkapi program itu dengan kucuran dana yang memadai. Setiap ketua RT mendapatkan dana operasional per bulan sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah). Coba… siapa yang bisa menolak jadi ketua RT. Makanya, pesta pemilu RT serentak berlangsung seru dan sengit. Ketua RT di Malinau sudah seperti pegawai pemda, yang mendapatkan gaji Rp 5 juta setiap bulan. Angka yang jauh lebih tinggi dibanding freshgaduate S1 di kota-kota besar. Dan tentu saja melampaui upah minimum 2017 di semua propinsi seluruh Indonesia.
Kemudian, setiap RT juga mendapatkan jatah dana sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) setiap tahun untuk membangun wilayahnya. Itulah kenapa mereka diberikan pelatihan dan pendampingan. Ketua RT wajib membuat rencana program pembangunan berdasarkan kebutuhan warganya. Logikanya, ketua RT yang dipilih langsung oleh warganya, pasti akan mengetahui apa saja kebutuhan di wilayahnya. Apalagi, pengawasnya dan pengontrolnya bukan sembarangan, yaitu warganya sendiri, tetangganya sendiri dan mungkin juga suadara-saudaranya sendiri.
Beberapa bulan program berjalan, sudah terlihat sejumlah perubahan di wilayah-wilayah terkecil tatanan negara kita yaitu RT di Malinau. Warga antusias merancang program, lalu mewujudkannya. Dana sebesar Rp 200 juta, termasuk cukup wah untuk ukuran warga se-RT. Mereka bisa membangun jalan kampung, memperbaiki sanitasi, pos kamling, dan lain sebagainya. Dana itu belum termasuk dana pembangunan dari Pemda Malinau untuk setiap desa yang jumlahnya lebih dari Rp 1M/desa/tahun dan dana desa dari pemerintah pusat sekitar Rp 700juta/desa/tahun. Wah, sungguh beruntung ya jadi warga di Malinau Kalimantan Utara. Wilayah perbatasan yang sebelumnya kurang perhatian!
