Mohon tunggu...
Muhammad Nur Hasan
Muhammad Nur Hasan Mohon Tunggu...

Hanya ingin bisa melukis dunia, membuat sejarah dengan berkarya, dan meninggalkan jejak dengan menulis...

Selanjutnya

Tutup

Politik

Pentingnya Pendidikan Pemilu untuk Melahirkan Pemimpin yang Jujur dan Peradaban Bangsa yang Lebih Baik

2 Februari 2014   00:54 Diperbarui: 24 Juni 2015   02:14 546 0 0 Mohon Tunggu...

Oleh: Muhammad N. Hassan*

Pendidikan Pemilu sesungguhnya sangat penting guna melahirkan pemimpin yang bener dan jujur.  Karena melihat fakta sosial empirisnya, saat ini Pemilu belum memberi solusi bhakan sering kali justru menimbulkan persoalan baru. Seperti yang sudah terjadi, beberapa pemilihan kepala daerah justru menghasilkan pemimpin yang bermasalah atau mempertahankan semacam dinasti politik yang korup.

Menyadari semua itu, apakah kita tidak akan berbuat sesuatu? Akankah kita terus mengeluh dan murka saja? Tentu persoalan tidak akan selesai jika hanya dihadapi dengan kemarahan atau berbuat hal-hal yang negatif. Mari kita sederhanakan konsep Pemilu menjadi sebuah ikhtiar menggunakan kedaulatan rakyat untuk membentuk pemerintahan yang sah, pemerintahan yang mencipta sekaligus memberi kesejahteraan dan keadilan kepada kita selau pemilik mandat.

Masuknya seseorang atau partai ke dalam sistem demokrasi dengan niat ingin mewarnai, secara fakta tidak ada bukti sama sekali. Sebaliknya, anggota parpol yang masuk ke dalam sistem yang ada justru sering terjebak di dalamnya. Mereka, misalnya, terlibat dalam money politic. Mereka sering bungkam terhadap kezaliman penguasa dengan alasan koalisi dengan partai penguasa atau untuk kepentingan kompromi.

Berawal dari Money Politic

Waspada: hati-hati dengan money politic,,!!! Tolak uangnya dan pilih pemimpin yang jujur. Karena, jangan sampai tertipu. Sungguhnya ada niat dibalik semua itu. Money politic adalah bentuk dari suap (gratifikasi). Jika pemimpin yg modelnya seperti itu terpilih, pasti nanti ketika menjabat akan berusaha untuk MENGEMBALIKAN MODAL. Dengan cara apa??? KORUPSI lah jalan satu-satunya. Ini fakta yang terjadi. Dan pasti rakyat kecil jadi korbannya.

Perlu dipahami bersama, dalam ajang pemilu bukanlah masalah saling mencari keuntungan, tapi memilih yang jujur. Maka, jika politik uang tetap saja ada tidak menutup kemungkinan bahkan sangatlah akan terjadi pembalikan modal bagi pejabat atau pemerintah yang tepilih.

Coba dilogikakan saja, menurut hasil penelitian disertasi doktornya oleh Wakil Ketua DPR Pramono Anung, mengatakan, bahwa modal menjadi calon legislator tergantung latar belakang si kandidat. Figur publik dan artis biasanya menyiapkan dana maksimal Rp 600 juta. Sementara birokrat dan pengusaha, setidaknya menyediakan Rp 6 miliar untuk kampanye. “Anggaran artis lebih sedikit karena sudah punya modal popularitas,” katanya. Bahkan ada pula belakangan ini banyak Caleg yang main perlawanan ghaib, pakai cara spiritual dan mendatangi dukun politik dengan biaya yang juga tidak murah.

Sebagai abdi negara atau pelayan masyarakat yang hanya dengan gaji sampai 50 juta per bulannya, jika dirinci masih tidak nuntut. Pramono sendiri mengakui biaya calon selama kampanye tak sebanding dengan pendapatan bersih anggota DPR, yang rata-rata Rp 50 juta per bulan tersebut. Terkecuali seorang pengusaha yang terpilih menjadi anggota DPR bisa memanfaatkan kemudahan akses informasi tentang kebijakan pemerintah. Bermodal jaringan bisnis, mereka dapat mengantisipasi kebijakan yang diterbitkan pemerintah. Serta dengan cara-cara yang keliru dan hanya berfikir untuk perutnya sendiri. Meski hal ini perlu digaris bawahi bahwa tidak semua pejabat juga seperti itu. Akan tetapi sudah menjadi hal yang santer dilaporkan di media, kasus-kasus korupsi akar permasalahan sejatinya bermula dari hal demikian.

Muncul Beragam Kasus

Sistem politik demokrasi yang mahal serta money politic menjadi salah satu sumber masalah korupsi. Butuh biaya besar untuk menjadi politisi, kepala daerah apalagi presiden. Untuk menjadi kepala daerah saja butuh puluhan bahkan ratusan miliar, tidak akan tertutupi dari gaji dan tunjangan selama menjabat. Untuk balik modal, terjadilah, cara-cara “legal tapi curang” atau “curang tapi legal”, seperti proses tender yang sudah diatur, dsb, yang sudah menjadi rahasia umum. Cara tersingkat adalah korupsi. Maka wajar saja sangat jarang ada politisi dan pejabat, khususnya kepala daerah, yang benar-benar bersih. Juga tidak aneh ICW mencatat (Republika.co.id, 4/10) ada 44 kader parpol terjerat kasus korupsi dari Januari – Juni 2012. Sebanyak 21 orang berasal dari kalangan atau mantan anggota dewan di pusat maupun di daerah, 21 orang dari kepala daerah atau mantan dan dua orang pengurus partai.

Sebagaimana dilansir oleh warta KOMPAS.com (9/5/12) DENPASAR,— Pemilihan kepala daerah secara langsung yang telah berjalan sekitar delapan tahun ternyata banyak melahirkan pemimpin-pemimpin korup. Sedikitnya 173 kepala daerah, yang dipilih secara langsung dalam pilkada, tersangkut kasus korupsi. Jumlah ini 37 persen dari total kepala daerah yang dipilih langsung. Ekses negatif dari pilkada langsung adalah kecenderungan munculnya politik uang sehingga memaksa pemimpin terpilih untuk berusaha mengembalikan "modal" saat menjabat.

Tahun 2014 bagi bangsa Indonesia ke depan menjadi ajang pertarungan partai dan elit politik. Eforia demokrasi berdengung hampir di seluruh lini kehidupan partai politik dan elit politik. Namun, di sisi lain masyarakat Indonesia dimana-mana, terutama rakyat bawah dan menengah, semakin sesak dengan himpitan ekonomi yang telah menggurita.

Pengalaman, kata pepatah, merupakan guru yang sangat berharga. Pengalaman yang sangat berharga yang seharusnya dijadikan pegangan bagi partai politik dan elit politik adalah semakin memburuknya kehidupan rakyat. Setiap kampanye partai politik dan elit politik selalu menjadikan isu-isu pendidikan gratis, sembako murah, kesempatan kerja, kesejahteraan sebagai janji-janji politiknya. Namun kenyataannya, semakin banyak janji yang diberikan semakin banyak pula yang dilupakan ketika sang partai dan elit politiknya menjadi pemenang.

Hasil survei yang dilakukan oleh berbagai lembaga survei justru menunjukkan menurunnya tingkat kepercayaan terhadap partai politik yang ada. Bahkan dalam ajang Pilkada di hampir seluruh daerah menunjukkan angka golput alias tidak memilih mendekati angka 50% dan diperkirakan angka ini naik setiap tahunnya, terutama di daerah Jawa Timur. Masyarakat sudah mulai bosan dengan janji-janji politik. Mereka pun semakin sadar bahwa Pemilu yang telah dilakukan berkali-kali di negeri ini tidak mampu meningkatkan kesejahteraan mereka. Justru mereka semakin terpuruk dan menderita.

Masyarakat sudah mulai cerdas bahwa Pemilu hanya menjadi ajang permainan para elit politik untuk mencari kekayaan masing-masing. Para elit itu sampai rela mengeluarkan uang bermiliar-miliar rupiah hanya untuk mendapatkan kursi kekuasaan. Rakyat melihat bahwa calon yang dipilihnya ternyata hanya mementingkan kepentingan partai politiknya. Karena itu, rakyat mulai mencari alternatif partai politik dan elit politik yang betul-betul sejati untuk memperjuangkan rakyat.

Pentingnya Pendidikan Politik

Barangkali sudah dapat dijadikan bukti ketika money politic sangat tinggi dan memaksa orang yang terpilih harus mengembalikan biaya yang telah dikeluarkan. Hal ini senada dengan ujar Wakil Ketua MPR Lukman Hakim dalam seminar bertajuk "Tinjauan terhadap Pemilukada Langsung dalam Rangka Penguatan Sistem Demokrasi dan Otonomi Daerah" di Denpasar, Selasa (8/5/2012).

MPR kini tengah mencari formula yang tepat agar pilkada langsung terhindar dari beragam ekses negatif, khususnya politik uang. "Tujuan pemilukada langsung sebenarnya sangat baik agar kedaulatan rakyat dapat terpenuhi. Namun, sistem ini harus menjamin munculnya kepala daerah yang berkompeten dan memiliki kemampuan untuk untuk mengelola daerah," kata Lukman.

Ketua Panitia Perancang Undang-Undang Dewan Perwakilan Daerah RI Wayan Sudhirta juga sepakat bahwa sistem pilkada langsung ini tetap berjalan karena masyarakat dapat menentukan pemimpinnya sendiri. Ia mengatakan, solusi sementara atas masalah politik uang dalam pilkada ini dapat dilakukan, salah satunya dengan memperketat aturan kampanye. "Teknis kampanye juga harus dibatasi, misalnya dengan melarang kampanye terbuka dan dibatasi hanya kampanye dialogis," jelas Sudhirta.

Selain itu, yang tidak kalah penting adalah Panwaslu harus bergerak untuk melakukan pendidikan Pemilu kepada warga. Sosialisasi serta penanaman sistem pemilihan umum yang sehat. Warga haruslah dididik untuk tidak tergiur dengan janji-janji manis para Caleg, tetutama harus berani tolak uangnya dan memilih yang jujur. Memang kadang sulit memilih seorang pemimpin yang menjadi harapan sesungguhnya di zaman ini. Banyak pentolan-pentolan partai yang nyalon masih tidak dapat memahami sepenuhnya bahwa sebenarnya suara yang direbut itu merupakan amanah rakyatyang mutlak diemban. Tidak malah sebaliknya, hanya tergiur dengan posisi aman tanpa mengutamakan kepentingan rakyat dan sepertinya lupa begitu saja dengan janji-janji manis saat kampanye.

Maka dari itu, seluruh lapisan masyarakat yang memiliki hak pilih jangan sampai salah pilih. Lima menit di Tempat Pemungutan Suara menentukan untuk lima tahun nasib bangsa ini. Jika rakyat sudah salah dalam memilih, maka siklus yang terjadi adalah mewujudkan sosok pemimpin (pemerintah) yang tidak bener, akhirnya kebijakan yang dilahirkan juga kurang tepat, sehingga hal ini berdampat pada aturan di dalam unit pelayanan public yang barang tentu itu kembali kepada rakyat itu sendiri. Intinya, akan jadi boomerang bagi diri sendiri. Harapannya, ketika warga dapat dididik dengan baik  terkait pemilu, sehingga dapat membangun peradaban bangsa yang lebih baik. Wallahu a’lam. []

*) Aktivis Sosial Perkumpulan Malang Corruption Watch (MCW)

Jl. Joyosuko Metro 42 A Merjosari Malang

mcw.malang@gmail.com

VIDEO PILIHAN
Lihat Politik Selengkapnya