BAGI Aceh atau Banda Aceh khususnya, April tahun ini tentu saja bukan April 805 tahun silam. Kala itu adalah awal jadinya kota “Banda Aceh” yang sebelumnya Kutaraja. Namun, ada banyak cerita bagi Aceh saat April tiba. April tahun ini sebut saja sebagai kenangan terhadap April lima tahun silam. Tahun 2005 itu, tepatnya April, adalah awal Aceh dibangun atau membangun kembali peradabannya seusai amuk laut pekat (baca:tsunami) menghantam. April kala itu menjadi awal kerja Badan Rekonstruksi-Rehabilitasi (BRR) Aceh-Nias di Ujung Sumatera Indonesia. Hal ini sesuai Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) Nomor 2 tahun 2005 tentang BRR Aceh-Nias, yang diperkuat dengan UU Nomor 10 Tahun 2005 dan SK Presiden Nomor 30 Tahun 2005. Selanjutnya, presiden mengeluarkan SK Nomor 63 tahun 2005 tentang pengangkatan Ketua BRR Aceh-Nias. Semua ini berlangsung pada April sehingga bulan keempat dalam hitungan masehi ini menjadi istimewa bagi Aceh. Sejak munculnya BRR dan diangkatnya Kuntoro Mangkusobroto sebagai Ketua Bapel BRR, pembangunan di Aceh mulai ditata. Kendati ada sejumlah lembaga kemanusiaan lokal dan internasional, BRR tetap memegang peranan penting dalam pembangunan Aceh pascagempa dan tsunami 2004. Hanya saja, apa pun buah rekonstruksi di Aceh, yang terlihat hanyalah fisik semata, seakan rekonstruksi dimaknai sebagai membangun kembali dalam bentuk fisik. Ironisnya, ini pun berselemak masalah. Adapun yang tersisa pascapembubaran BRR pada 1 April 2009 adalah “PR” bagi Pemerintah Aceh, yang melanjutkan pembangunan rehab-rekon Aceh pascatsunami. Sangat disayangkan BRR yang sudah bekerja lima tahun di Aceh ternyata banyak menyisakan “kotoran” bagi Pemerintah Aceh. Tak ayal, orang-orang beranggapan bahwa para pekerja di BRR sekadar mencari atau menambah kekayaan pribadi apalagi pascadiumumkan di media bahwa Kuntoro, mantan Bapel BRR, memiliki kekayaan melebihi Presiden Yudhoyono (Kompas, 3 Maret 2010). Pemerintah Aceh saat ini tak lebih dari “mencuci piring” selepas kenduri akbar kemarin petang. Ini bukan hanya sisa kerja BRR, tetapi juga “piring kotor” dari sejumlah lembaga NGO lainnya. Terlalu banyak tugas yang mesti diselesaikan oleh Pemerintah Aceh selepas pembubaran NGOs, April tahun lalu. Sangat disayangkan pula, setahun telah kelanjutan rekonstruksi di tanganni Pemerintah Aceh, belum ada tanda-tanda Aceh benar-benar direkon. Bahkan, akhir-akhir tahun 2009 lalu menjadi puncak giatnya para demonstran korban tsunami menggelar aksi. Pembangunan jalan lintas Banda Aceh-Aceh Barat, misalnya, adalah PR yang sangat berat bagi Pemerintah Aceh. Belum lagi korban tsunami yang sampai saat ini masih ada yang mengurus rumah padahal musibah itu sudah lima tahun berlalu. Terlepas dari PR yang belum selesai itu, saya hanya mengamati hasil rekonstruksi yang sudah terlihat nyata dan paling dibutuhkan masyarakat selepas musibah mahadahsyat tsunami, yakni “rumah bantuan”. Banyak rumah yang telah dibangun oleh BRR maupun NGOs yang sudah melunturkan kearifan budaya Aceh. Rumah orang Aceh yang seyogianya bentuk panggung, kini sama sekali tak kelihatan. Semua “disulap” menjadi bangun menjulang dari besi dan beton. Coraknya pun sama sekali tidak “meng-Aceh”. Bukan menolak modernitas pembangunan dengan jenis dan gaya yang berbeda dari sebelumnya. Namun, ada semacam iba bilamana kita akan mencari komunitas rumah Aceh pascarekonstruksi. Hal ini diakui seorang teman dari Jakarta ketika melakukan riset pascatsunami terhadap lokalitas budaya Aceh, setahun lalu. Ia sempat bertanya pada saya mengenai rumah-rumah kecil mirip korek api itu. “Apakah ini rumah orang Aceh?” Sekena saja saya jawab, “Itu rumah orang Aceh masa kini hadiah rekonstruksi”. Artinya, rumah yang diberikan kepada orang Aceh saat ini sama sekali tidak bercorak Aceh. Mengacu pada sejarah, rumah orang Aceh sebenarnya berbentuk panggung. Dibangun demikian tentu ada filosofi. Bentuk panggung disengaja untuk menghindari binatang buas seperti harimau, babi, dan sebagainya. Tentu soal bentuk ini dapat dibantah dengan dalih zaman sekarang tidak ada lagi binatang buas yang masuk kampung atau kota. Namun, soal strukturnya yang dari kayu penting dicermati. Rumah Aceh dibangun dari kayu bukan berarti karena zaman dahulu tidak ada batu. Buktinya, beberapa rumah Aceh menggunakan alas tiang/tonggak atau bahkan tiangnya langsung dari batu. Badan rumah dipilih dari pohon kayu karena pohon atau tumbuh-tumbuhan mengeluarkan karbohidrat. Zat ini kita ketahui sangat berguna bagi tubuh manusia. Bahkan, beberapa fungsi karbohidrat tidak tergantikan oleh zat makanan lain. Sayangnya, ini dilupakan dalam pembangunan rumah sekarang, termasuk oleh masyarakat Aceh sendiri yang ‘gila-gilaan’ membangun rumah tinggi menjulang dari benton. Lantas, saat gempa, seperti 7 April kemarin, ketakutan sendiri. Padahal, rumah Aceh jelas tahan gempa. Buktinya nyata museum Aceh dan rumah Cut Mutia di Aceh Besar. Alasan membangun rumah tidak lagi dari kayu memang sangat banyak. Selain mengikuti trend zaman, pemanasan global dan mahalnya harga kayu turut digembar-gemborkan. Untuk itu, lagi-lagi saya tidak menyangkal. Hanya saja ada kearifan lain yang turun dilupakan. Dulu, setiap rumah Aceh, kalau bukan di depan (halaman), di bagian samping pasti ada pohon kayu besar seperti pohon sawuh, mangga, kedondong, atau sejenisnya. Pohon ini berfungsi untuk penanggulangan bencana alam, misal banjir, sehingga air tidak langsung menghantam badan rumah. Ironis, ini pun dilupakan. Selain itu, posisi rumah Aceh menghadap kiblat, yang menunjukkan kekentalan terhadap Islam, juga tidak ada lagi pascarekonstruksi. Belum lagi bentuk rumah yang mesti dipertanyakan serambi depan, serambi belakang, serambi perempuan, krong pade, dan sebagainya, yang menjadi ciri rumoh Aceh. Semua itu saat ini tidak ada lagi. Semua berubah setelah rehabilitasi dan rekonstruksi pascatsunami. Rekonstruksi seakan dimaknai menghancurkan peradaban, bukan membangun. Inilah PR sesungguhnya bagi pemerintah dan masyarakat Aceh kini. oleh Herman RN [sumber: Serambi Indonesia, 24 April 2010] * Herman RN adalah Mahasiswa Pascasarjana Unsyiah.
