Isu Mahar Politik, Tambang Emas Ketum dan Penyandera Suara Rakyat

"Duit banyak sekalipun takkan bisa bicara politik, tapi bila mau main politik mesti berduit banyak"

Mungkin tulisan diatas cocok disematkan terhadap gonjang-ganjing issue mahar politik yang sedang hangat dibicarakan di sejumlah media. Ketua umum partai Gerindra tertohok oleh pernyataan  terbuka La Nyalla Mattalitti kader partainya sendiri soal dugaan adanya mahar politik yang diminta Prabowo. Ketua umum Partai Hanura, Oesman Sapta Odang, diguncang elit pengurusnya sendiri karena diduga meminta mahar politik dari para calon kepala daerah yang akan memakai perahu partainya, (lihat sumber kompas.com). 

Sebenarnya bila merunut berita-berita terdahulu, bukan hanya dua partai besar itu saja yang terkena isu mahar politik. Hampir semua partai di negeri ini pernah mengalaminya. Dan publik pun sebenarnya sudah mahfum dengan aroma mahar politik tersebut walau semua itu sangat sulit dibuktikan secara faktual. 

Begitu isu itu muncul, hampir tidak ada pembuktian secara hukum lewat pengadilan yang menghukum elit partai penerima "mahar politik". Akhirnya, soal "mahar politik" seolah hanya jadi pembicaraan hangat warung kopi elit politik dan para kadernya. Usai ngopi politis, mereka segera kembali ke dunia nyata dan hilang pula cerita mahar itu untuk kemudian muncul kembali di sesi kesempatan ngopi politis berikutnya.

Mahar Politik, Tambang Emas Ketua Umum Partai?

Ketika isu mahar politik kepada suatu partai muncul, sasaran tembak mau tidak mau mengarah kepada ketua partai tersebut. Efeknya mau tak mau juga mengarah pada ketua partai lain. Citra mereka 'tercoreng' karena ketua partai lah yang menandatangi penunjukan seorang bakal calon kepala daerah menjadi calon kepala daerah. Merekalah yang punya hak istimewa mengusung si kepala daerah sampai duduk di kursi jabatannya.

sumber gambar : http://www.victorynews.id/wp-content/uploads/2017/08/382.jpg

Dengan jabatan sebagai ketua partai, mereka punya previlege atau hak istimewa/penuh  pengambil keputusan tertinggi pencalonan seorang calon kepala daerah. Ketua umum partai lah yang menandatangai SK pencalonan pasangan calon kepala daerah. Disinilah titik riskannya. 

Muncul dugaan publik bahwa "mahar politik" itu ditentukan dan diterima si Ketua Umum partai. Kalaupun dikatakan "mahar politik" itu untuk operasional partai selama kontestasi pilkada, apakah mungkin ada "mahar lain" diterima sang ketua umum secara pribadi sehingga mau memberi keputusan defenitif pada seorang calon kepala daerah tertentu. Kalau sudah begini, konteks "mahar politik" bisa menjadi tambang emas sang ketua umum. Aih..aih, sungguh sedaaapnyaa! Heu heu heu...

Lalu adakah ketua umum yang bersih (berintegritas) yang tidak mau menerima tambang emas mahar? Publik tetap menduga-duga dengan tendesius. Kalau pun ada ketua partai yang bersih, imbas isu itu membuat citra dirinya tercoreng dimata publik. Paling sakitnya lagi bila di internal kader partainya pun menduga Sang Ketua (pasti) menerima mahar dibawah laci meja. Hal ini bisa jadi api dalam sekam terjadinya internal konflik partai dikemudian hari. Pakai celana atau tidak, eeh...menerima mahar atau tidak, ketua umum jadi "obyek curiga" kadernya dan rakyat! Hadeuuh sungguh tak sedaapnyaa, heuheuheu! 

sumber gambar : http://monitor.co.id/cms/statis/dinamis/medium/9304.jpeg

Penyandera Suara Rakyat

Adanya jonjang ganjing isu "mahar politik" justru bikin kasihan publik awam sebagai pemilik nyata suara politik guna terbangunnya demokrasi dan pembangunan daerah dan negeri ini. Publik awam tak ikut 'ngopi bareng' elit politik, tapi aroma kopinya menyebar bikin penasaran. Mereka tak bisa menikmati 'kopi  politis', tapi mabuk isu sudah hampir pasti. Hahahaha! Disisi lain, ada sejumlah pejabat publik (kepala daerah dan calon kepala daerah) yang sudah dapat bendera partai mengaku tidak  menyerahkan mahar politik dalam kontestasi pilkada. Katanya, Gratis!