Pilkada serentak 2018 betul-betul dimanfaatkan SBY sebagai ajang memoles AHY. Putera mahkota Cikeas itu menjadi magnet baru di lingkungan Demokrat, ibarat artis yang digemari banyak kalangan. Harus diakui pula, AHY kini berubah menjadi ancaman serius bagi lawan politik menjelang Pemilu 2019 nanti. Di tahun politik ini, AHY langsung mendapat tempat sebagai salah satu sosok yang layak dipertimbangkan, termasuk opsi menyandingkannya dengan Jokowi.
Di tengah hingar-bingar meroketnya popularitas AHY, sorotan Demokrat ke Sumatera Utara seolah meredup. Padahal, Bakal Calon Gubernur Sumatera Utara (Cagubsu), Jopinus Ramli Saragih (JR Saragih) yang juga Ketua DPD Demokrat Sumut, sedang "berdarah-darah" karena kembali tidak diloloskan KPU sebagai Cagubsu.
Saat pertama kali dicoret KPU Sumut pada 12 Februari 2018 lalu, Demokrat sebetulnya langsung bereaksi keras. Bahkan Demokrat berani berspekulasi bahwa KPU Sumut telah menjadi alat kekuasaan oleh partai tertentu. Hal ini lantaran JR Saragih dinyatakan KPU Sumut tidak memenuhi syarat administrasi yakni legalisasi ijazah SMA.
Harapan JR Saragih yang berpasangan dengan Ance Selian sempat mengemuka ketika Bawaslu Sumut menganulir keputusan KPU Sumut pada 3 Maret 2018. Tetapi dengan syarat, JR wajib melakukan legalisasi ijazah SMA. Permintaan itu disanggupi walau akhirnya ijazah SMA milik JR dinyatakan hilang saat proses pengurusan di Dinas Pendidikan DKI Jakarta.
Sebagai gantinya, JR mengurus surat kehilangan ke kepolisian yang selanjutnya digunakan sebagai dasar hukum melakukan legalisasi ijazah. Sayang, KPU kembali menolak karena dianggap tidak memenuhi perintah Bawaslu. Belakangan, JR malah ditetapkan sebagai tersangka pemalsuan dokumen ijazah dan tanda tangan oleh Polda Sumut.
Tak cukup sampai di situ, TNI AD kembali melengkapi "penderitaan" JR. Melalui keterangan resminya, Minggu (18/3/2018), TNI AD menyatakan bahwa pangkat terakhir JR adalah Kapten, bukan Kolonel sebagaimana diakui JR selama ini.
Makin pelik, JR yang selama ini mengaku alumni Akabri (sekarang Akmil) Magelang, juga diklarifikasi TNI AD dengan menyatakan JR merupakan lulusan Sekolah Perwira Prajurit Karir TNI (Sepa PK TNI) di lingkungan Akmil selama satu tahun. TNI AD menyebut, JR meninggalkan dinas militer alias pensiun dini pada 2008 lalu.
Maka lengkaplah sudah, JR kini sedang berada di ujung tanduk. Satu per satu kasusnya dibuka di hadapan publik yang secara tidak langsung akan menghadang peluangnya maju dalam Pilgubsu. JR-Ance yang diusung Demokrat bersama PKB dan PKPI memang masih mempunyai peluang maju sebagai cagubsu, menyusul gugatannya yang masih bergulir di PTUN. Hanya saja, putusan PTUN itu akan berlangsung lama dan kemungkinan akan berdampak pada mundurnya jadwal Pilgubsu.
Namun, sepertinya SBY belakangan kurang menaruh perhatian terhadap kasus yang menimpa JR. Reaksi Demokrat seperti terekam media massa terkesan normatif dengan hanya menjanjikan akan memberikan pendampingan hukum terhadap JR. Tidak ada lagi kalimat bahwa KPU Sumut telah dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk menghambat calon Demokrat. Elit-elit Demokrat seperti membiarkan JR berjuang sendiri menyelesaikan kasusnya.
Di saat bersamaan, Demokrat semakin larut dalam upaya mengorbitkan AHY ke pentas nasional. AHY dielu-elukan sebagai pemimpin bangsa berikutnya. Bagaimana dengan PKB? Sepertinya sama saja. Cak Imin juga sibuk berkampanye sebagai cawapres 2019. PKPI pun demikian, yang masih disibukkan oleh dicoretnya partai besutan Hendropriyono itu sebagai salah peserta Pemilu 2019.
Alhasil, JR Saragih pun kian tersisih. "Alamak, pening aku, Tante," mengutip ocehan Ruhut Sitompul, Raja Minyak dari Medan.
