Entah apa yang ditakutkan oleh Pimpinan DPR Setya Novanto dan Fadli Zon. Setelah sebelumnya tidak memenuhi panggilan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) pada tanggal 28 September 2015, kini mereka kembali mangkir. Sejatinya hari ini Senin, 12 Oktober 2015, Setya dan Fadli memenuhi panggilan MKD, soal dugaan pelanggaran etik lantaran bertemu capres AS Donald Trump.
Setya dan Fadli seperti sedang menghindar dari panggilan MKD karena membuat jadwal kegiatan dimana sejatinya mereka harus memenuhi panggilan MKD. Apalagi jadwal pemanggilan mereka sudah disesuaikan sebelumnya dengan jadwal kegiatan mereka. Setya malah menemui Menko Polhukam Luhut Panjaitan dan Fadli menemui pimpinan KPK dalam kapasitasnya sebagai President Global Organization of Parliamentarians Against Corruption (GOPAC).
MKD pun akan menjadwalkan ulang pemanggilan Setya dan Fadli pada tanggal 19 Oktober 2015. Kali ini MKD akan mengambil langkah tegas jika Setya dan Fadli kembali mangkir.
"Kita akan bersidang lagi tanggal 19 Oktober Senin depan. Ini panggilan terakhir kali. Kalau tetap tidak datang kita akan ambil langkah lain," tegas wakil ketua MKD Junimart Girsang usai rapat MKD di gedung DPR, Jakarta, Senin (12/10/2015). (detiknews.com)
Tindakan Setya dan Fadli yang menghindari panggilan MKD bukanlah hal yang patut dilakukan. Sebagai Pimpinan DPR mereka seharusnya memberikan teladan bagi anggota DPR lainnya. Mangkir dari panggilan MKD menunjukkan mereka tidak serius menyelesaikan masalah etika yang dituduhkan kepada mereka. Padahal seorang anggota DPR, apalagi pimpinannya, harus dipandang memiliki etika yang baik karena disitulah letak kehormatannya.
Sayang tindakan Setya dan Fadli malah semakin memperburuk penilaian masyarakat terhadap etika dan kehormatan mereka. Sidang etik yang diadakan MKD harusnya menjadi prioritas utama sehingga status kehormatan mereka dipulihkan. Kegiatan mengunjungi pimpinan KPK dan Menko Polhukam bisa dilakukan di hari lain dan bukan hal yang mendesak dilakukan.
Buruknya etika Setya dan Fadli semakin menjadi-jadi jika melihat cara mereka mangkir dari panggilan. Setya menggunakan surat kesekjenan padahal dipanggil sebagai pribadi bukan Ketua DPR dan Fadli meminta salinan pokok perkara padahal sudah jelas perkaranya adalah masalah dugaan pelanggaran etik lantaran bertemu capres AS Donald Trump.
Etika dan kehormatan seharusnya menjadi halmpenting dan terutama dari seorang anggota DPR. Mereka buka sedang mewakili diri sendiri melainkan mewakili rakyat dan mewakili nama Negara. Apakah pelanggaran etik yang mereka lakukan saat bertemu Donald Trump bukan hal yang penting? Padahal sangat jelas pernyataan-pernyataan Setya ketika ditanya Trump memberi kesan buruk kepada dunia, seolah-olah Indonesia mendukung Trump sebagai capres AS.
Semua kembali ke etika dan kehormatan. Hanya mereka yang punya etikalah menghargai etika. Mereka yang tidak beretika tidak akan pernah bisa menghargai etika. Ini bukan tentang keharusan, melainkan karakter seseorang. Tugas MKD adalah memastikan semua anggota DPR memandang penting serta menghargaii kode etik dan kehormatannya. Jika tidak, maka sudah sewajarnya dikeluarkan secara tidak hormat dari keanggotaaannya.
Salam
