Airlangga Hartarto Dorong Pemda Tekan Inflasi Sambil Bereskan Hambatan Investasi

Salah satu hambatan terbesar dalam upaya mengakseleras pertumbuhan ekonomi secara lebih merata ke daerah-daerah ada pada aspek birokrasi. Banyak investor yang berniat masuk dan menanamkan modal, namun kerap terhambat oleh aparat di daerah karena bekerja secara kaku dan tidak luwes dalam mengupayakan solusi terhadap kendala yang terjadi. 

Alih-alih mempermudah aturan, yang terjadi justru sebaliknya. Keluhan mereka yang berusaha yang  seharusnya dilihat sebagai solusi bagi  upaya kenaikan Pendapatan Asli Daerah (APD) menjadi terhambat. Dan sepert biasa, ini merupakan hal yang telah berulang kali diperingatkan presiden, berakibat kepada kualitas pertumbuhan ekonomi yang tak sesuai harapan.

Padahal, yang diinginkan bukan saja pertumbuhan dalam bentuk angka semata, namun juga harus sampai dan bisa dinikmati  hingga ke masyarakat paling bawah. Sebab, secara data makro pertumbuhan ekonomi nasional tetap memperlihatkan kinerja positif. Dimana hingga akhir tahu 2022 lalu, pertumbuhan ekonomi Indonesia tumbuh sebsar 5,3 persen. 

Pertumbuhan yang secara rata-rata ekonomi global adalah salah satu yang tertinggi di tengah krisis dan ketidakpastian yang sedang terjadi. Situasi serupa diperkirakan juga masih akan terjadi pada tahun ini, Indonesia tetap tumbuh impresif, meski diperkirakan mengalami perlambatan dan akan berakhir di angka 4,7-5,3 persen.

Perlambatan yang pada bagian lain juga akan berpengaruh kepada tingkat inflasi, meski pada tahun ini situasi itu berakhir di angka 5,51 persen, atau lebih rendah dari prakiraan semula yang diduga akan tercatat sebesar 6.00 persen. Karena secara spasial masih terdapat 23 provinsi yang realisasi inflasinya berada di atas realisasi nasional serta 10 kabupaten/kota dengan realisasi inflasi diatas 7%. Data yang secara jelas memperlihatkan bahwa lebih dari separo daerah di Indonesia yang inflasinya melebihi target yang ditetapkan.

"Untuk itu, yang diinginkan pemerintah pusat kepada para kepala daerah adalah bekerja untuk membelanjakana  APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) secara lebih berkualitas, sambil tetap fokus kepada upaya menjaga dan memantau harga-harga serta ketersediaan barang,"kata Menko Perekonomian Airlangga Hartarto saat berbicara di depan Rakornas Kepala Daerah dan Forkopimda di Sentul, Bogor, Selasa (17/01).

Airlangga yang juga Ketua Umum Partai Golkar ini meminta, agar situasi global yang secara tidak langsung juga mempengaruhi upaya penekanan tingkat inflasi tersebut diatasi oleh Pemda dengan mengoptimalkan Belanja Pusat dan Belanja Daerah dalam bentuk penggunaan Produk Dalam Negeri, optimalisasi Program Pemberdayaan di Daerah, peningkatan kapasitas SDM, UMKM dan pembiayaannya serta mengantisipasi terjadinya kenaikan PHK.
 
Airlangga juga berbicara isu Rencana Detail Tata Ruang karena juga berkaitan erat dengan investasi. Hal itu mengingat masih adanya keterhambatan pada investor yang akan berusaha namun terhalang dalam urusan pemberian Persetujuan Bangunan Gedung. Solusi yang diharapkan untuk ini adalah agar Pemerintah Daerah   segera melakukan pengaturan Pajak dan Retribusi Daerah dalam satu Peraturan Daerah agar potensi sumber Pendatapan Asli Daerah tidak hilang. "Tentu Perda tentang retribusi ini menjadi hal yang penting dan ini ada sistem informasi manajemen mengenai bangunan gedung yang perlu segera diselesaikan. Apalagi target investasi ini sudah masuk yang cukup besar di tahun ini Rp1.400 triliun," tutup Menko Airlangga