Oleh: Arjuna, SP (TA-PP P3MD Kabupaten Pakpak Bharat)
"Saya meminta agar Kementerian atau Lembaga yang memiliki program di desa dikordinasikan lagi, baik dari segi perencanaan maupun anggaran pembiayaan. Sehingga programnya betul-betul berdampak pada upaya untuk MENEKAN KEMISKINAN dan MEMBUKA LAPANGAN PEKERJAAN", inilah arahan Presiden RI Bapak Joko Widodo dalam Rapat Terbatas Optimalisasi Lapangan Kerja di Desa pada Jumat (3/11 2017).
Isu utama pemberdayaan masyarakat adalah strategi untuk membangun kemampuan dan kemandirian masyarakat. Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu proses untuk meningkatkan kemampuan atau kapasitas masyarakat dalam memamfaatkan sumber daya yang dimiliki, baik itu sumber daya manusia (SDM) maupun sumber daya alam (SDA) yang tersedia dilingkungannya agar dapat meningkatkan kesejahteraan hidupnya.
Namun upaya yang dilakukan tidak hanya sebatas untuk meningkatkan kemampuan atau kapasitas dari masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, tetapi juga untuk membangun jiwa kemandirian masyarakat agar berkembang dan mempunyai motivasi yang kuat dalam berpartisipasi dalam proses pemberdayaan. Tujuan pemberdayaan masyarakat adalah memampukan dan memandirikan masyarakat terutama dari kemiskinan, keterbelakangan, kesenjangan dan ketidakberdayaan.
Perencanaan Partisipatif adalah keterlibatan masyarakat secara sadar dan sukarela (keterlibatan Otonom) bukan keterlibatan yang dipaksakan atau dimobilisasi oleh pihak laindalam proses perencanaan, sehingga seluruh kesepakatan yang dihasilkan dapat diterima oleh pihak yang berpartisipasi. Sebagaimana diatur di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 114 tahun 2014, tentang Pedoman Pembangunan Desa, disebutkan bahwa Perencanaan Pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.
Dana desa merupakan wujud komitmen pemerintah untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat di perdesaan. Menurutnya dana tersebut harus dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh warga desa agar kehidupan mereka kian sejahtera. Apalagi besaran dana desa terus meningkat dari tahun ke tahun. Oleh karena itu pengelolaan dana desa dilakukan secara transparan dan bertanggungjawab. Pelibatan masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan program-program pembangunan desa menjadi kunci keberhasilan pengelolaan dana desa. Ke depan peran dari dana desa akan semakin penting.
Selain itu Kemendes PDTT dalam program tersebut juga mendorong dan memastikan pembangunan yang di danai melalui Dana Desa harus mulai bersinergi dengan program padat karya, sehingga secara teknis proyek seperti infrastruktur desa harus mengutamakan upaya swakelola ketimbang ditangani pihak swasta. "Tidak hanya swakelola tapi juga harus dengan pemanfaatan material lokal dan padat karya, sehingga tercipta kegiatan ekonomi yang memungkinkan percepatan pengurangan kemiskinan di perdesaan. Salam Berdesa....!!!!
