"Asesmen Nasional (AN) ditunda. Nantinya AN bakal dilaksanakan pada bulan September-Oktober 2021. Mas Nadiem selamat. Beruntung sang Mendikbud milenial tidak gapah-gopoh."
Semestinya Asesmen Nasional bakal dilaksanakan bulan Maret 2021. Ya, tidak sampai dua bulan sejak hari ini. Namun, dalam rapat kerja bersama Komisi X DPR RI pada hari Rabu (20/1/2021) kemarin, telah diputuskan bahwa AN ditunda.
"AN tetap perlu dilaksanakan. Kalau tidak, kita tidak bisa menghitung learning loss dan mengetahui mana saja sekolah-sekolah yang paling membutuhkan bantuan kita. Inilah yang diinginkan Kemendikbud dan DPR", terang Mas Mendikbud.
Lebih lanjut, Mas Menteri juga menegaskan bahwa penundaan AN dilakukan demi memastikan agar logistik, infrastruktur, hingga protokol kesehatan dapat dipersiapkan secara maksimal. Begitu pula dengan sosialisasi dan koordinasi dengan Pemda setempat.
Ketika kita berkaca menuju fakta di lapangan, terang terlihat bahwa segenap pelaku pendidikan masih meraba-raba tentang apa itu Asesmen Nasional. Tambah lagi dengan kondisi pandemi yang masih mengkhawatirkan. Terang saja, terkadang kita harus rela "kalah" dengan keadaan.
Namun, sebelum melangkah lebih jauh, agaknya baik Mas Mendikbud maupun pihak DPR begitu inten ingin mengetahui data learning loss yang selama ini terjadi. Sekilas, alasan ini terdengar lucu. Ngebet menggelar AN demi merengkuh data learning loss.
Syahdan, apa saja kerjaan Kemendikbud serta pemerintah daerah setempat selama ini?
Tidak sampai dua bulan lagi sebenarnya pandemi di Indonesia sudah "ulang tahun", lho. Kalau ingin menatap lapangan lebih jauh, seyogianya kehadiran pandemi secara terang telah menguak gagas bahwa learning loss mulai mengaga.
Contohnya seperti target distribusi kuota internet tahun 2020 yang tak tercapai. Menurut paparan Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G), Kemendikbud awalnya menargetkan subsidi kuota bakal diterima 59 juta orang, tapi ternyata yang merengkuh kuota hanya 35,5 juta orang.
Syahdan, apa hubungannya dengan learning loss? Secara tidak langsung, ada kesenjangan antara pelajar penerima kuota internet dengan pelajar yang tidak. Kalau sekolah terkait masih menggelar PJJ via daring dan gurunya kurang bijaksana dalam memilah aplikasi belajar, maka bahaya.
Bahayanya, anak akan berdalih bahwa dirinya tidak punya kuota internet sehingga tugas PJJ tak perlu dikerjakan. Hal ini juga berlaku pada ketidaktersediaan smartphone dan jaringan internet.
Mengapa aku sampaikan gagasan seperti itu? Soalnya jelang penutup semester gasal lalu sempat kutemukan beberapa pelajar SMP di kabupatenku yang nilainya nyaris kosong semua. Gurunya sudah japri, sudah kirim tugas, tapi siswa enggan peduli.
