Catenaccio Mahfud dan Serangan Balik Terkait Isu Lingkungan, Agraria dan Masyarakat Adat

Calon Wakil Presiden nomor urut 3, Prof. Mahfud MD menuntaskan debat kedua cawapres atau debat keempat pilpres 2024 dengan sentimen yang lebih positif. Debat yang berlangsung pada Minggu, 21 Januari 2024  di Jakarta Convention Center berlangsung menarik sejak sesi pertama hingga sesi terakhir. Tema debat adalah seputar pembangunan berkelanjutan, sumber daya alam, lingkungan hidup, energi, pangan, agraria, masyarakat adat dan desa.

Siapakah yang unggul pada debat keempat pilpres? Setiap orang dan setiap pendukung calon telah memiliki jagoannya masing-masing. Apapun komentarnya, yang unggul adalah yang telah dijagokan sejak awal. 

Saya yang mengikuti debat dari awal hingga akhir memiliki penilaian tersendiri. Penilaian ini bukan berarti dukungan. Saya meninjaunya dari sisi fakta di lapangan yang dikaitkan dengan isu pembahasan. 

Terdapat sejumlah poin positif Mahfud MD dalam debat kali ini. Berlatar belakang akademis, pertanyaan dan jawaban Mahfud lebih spesifik. Sehingga tidak terlihat menyampaikan argumen yang datar, retorika dan normatif.  Profesor bidang hukum yang juga masih menjabat Menkopulhukam ini mampu tampil dengan tenang. 

Secara umum cawapres Mahfud memainkan strategi catenaccio khas Italia dan Juventus dalam debat kedua cawapres. Pertahanan awal Mahfud susah nampak dalam tiga kata kunci visi misi program terkait isu lingkungan, yakni Tuhan, Alam dan Manusia. 

Pola catenaccio Mahfud berikutnya adalah ketika menyampaikan argumen, beliau banyak menyampaikan pengalamannya sebagai Menkopulhukan. Keganjalan-keganjalan terkait penegakan hukum dan mafia di lapangan disampaikan dengan eksplorasi argumen dan contoh. 

Terkait kebijakan yang menguntungkan petani dalam hal ini masyarakat desa, Mahfud juga mampu membangun argumen yang mana beliau mengatakan bahwa menjadi petani itu kerap menyulitkan terlebih susah mendapatkan pupuk bersubsidi. Memang fakta di daerah yang saya alami juga adalah susah mendapatkan pupuk bersubsidi. Biasanya yang bisa mengambil pupuk bersubsidi ini adalah mereka yang terdaftar pada sebuah kelompok tani. Nah, kelompok tani ini pun rata-rata adalah buatan anggota legislatif tertentu. Sehingga pupuk bersubsidi lebih dikuasai oleh kelompok tertentu. Termasuk dalam hal bantuan traktor dan sejenisnya. Biasanya yang mendapatkan adalah orang-orang pilihan. Sehingga banyak bantuan alat pertanian hanya terparkir di belakang rumah "orang-orang tertentu" tadi. 

Berbicara masyarakat adat, catenaccio Mahfud memegang prinsip No One Left Behind yang terkait dengan penertiban birokrasi dan aparat selaku penegak hukum. Program Ganjar dan Mahfud akan menitikberatkan pada pengembalian hak-hak masyarakat adat. Memang banyak kasus terkait lahan dan lingkungan yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat adat setempat. Paling rentan terjadi di pulau Sumatera dan Kalimantan di mana maraknya alih fungsi hutan menjadi lahan perkebunan kelapa sawit dan pertambangan. Alih fungsi bukannya menguntungkan masyarakat adat, tetapi biasanya dikuasai oleh oknum tertentu. Di Kabupaten Enrekang, Provinsi Sulawesi Selatan tepatnya di kecamatan Maiwa dan Cendana pun ada gejala perampasan tanah masyarakat. Di wilayah tersebut sedang dikembangkan perkebunan sawit oleh PTPN XIV. Namun, jejak riak penolakan warga masih berlanjut. Pihak WALHI Sulawesi Selatan pun pernah terlibat menyelesaikan permasalahan ini. 

Menyoal petani sawit, Mahfud memiliki baseline pertahanan. Beliau memaparkan bahwa bisnis sawit sebanyak 39 hektar dan petaninya sebanyak 17 juta orang hanya menguasai setangah hektar, sehingga dibutuhkan reformasi agraria. Tiga poin reformasi agraria, yakni legalisasi, redistribusi dan pengembalian hak; menurut Mahfid sejauh ini hanya legalisasi yang berjalan, yaitu pemberian sertifikat. 

Ada gesekan antara pengusaha/pemerintah dengan masyarakat adat akan menambah konflik agraria yang berkepanjangan. Jika konflik agraria ini bisa ditangani secara adil lewat hukum, maka secara langsung akan berdampak pada masalah deforestasi hutan. Mahfud sendiri membangun argumen menyerang dengan mengangkat isu deforestasi hutan yang mana telah mencapai luas di atas luas negara Korea Selatan. Meskipun Menteri Lingkungan Hidup, Siti Nurbaya pada akhirnya memprotes data pak Mahfud.