Beras Oplosan, Luka ditengah Ketahanan Pangan

Belakangan ini publik dikejutkan dengan terbongkarnya praktik beras oplosan dalam skala besar di Indonesia. Investigasi pemerintah bersama Satgas Pangan Polri menemukan ratusan merek beras bermasalah yang dijual dengan label "premium", padahal kualitasnya setara atau bahkan lebih rendah dari beras medium. Ironisnya, banyak dari produk ini justru menggunakan beras subsidi (SPHP) yang seharusnya diperuntukkan bagi masyarakat berpendapatan rendah.

Fenomena ini bukan sekadar kasus penipuan konsumen, tetapi merupakan luka besar dalam wajah ketahanan pangan nasional. Di tengah upaya membangun kemandirian pangan, masyarakat justru dikhianati oleh praktik manipulatif yang mengutamakan keuntungan tanpa etika. Akibatnya, rakyat bukan hanya dirugikan secara ekonomi, tetapi juga berpotensi terdampak dari sisi kesehatan akibat konsumsi beras berkualitas buruk yang mungkin mengandung bahan asing atau zat berbahaya.

Masalah beras oplosan juga menyingkap kelemahan struktural yang selama ini luput dari perhatian. Harga Eceran Tertinggi (HET) yang tidak sesuai dengan biaya produksi, distribusi yang panjang dan tidak transparan, serta lemahnya pengawasan mutu menjadi ladang subur bagi mafia pangan. Jika situasi ini dibiarkan, maka bukan tidak mungkin krisis kepercayaan terhadap sistem pangan nasional akan terus memburuk.

Pemerintah sudah semestinya tidak hanya fokus pada penindakan hukum semata. Langkah korektif seperti memperketat sertifikasi mutu, mendigitalisasi rantai pasok, serta memotong mata rantai distribusi melalui koperasi petani dan produsen langsung menjadi keharusan. Edukasi masyarakat untuk mengenali mutu beras yang baik juga menjadi bagian penting dalam mencegah praktik semacam ini terjadi kembali.

Kita tentu berharap praktik oplosan ini tidak menjadi tradisi gelap yang terus berulang. Rakyat berhak mendapatkan pangan yang layak, sehat, dan sesuai dengan apa yang mereka bayar. Sudah saatnya negara hadir dengan tegas untuk membenahi sistem pangan secara menyeluruh---dari hulu ke hilir---demi menjaga keadilan dan kedaulatan pangan bangsa.