[caption id="attachment_358844" align="aligncenter" width="546" caption="opajappy.com - beriatasatu.com"][/caption]
foto opajappy.com/beritasatu.com
Dalam hitungan hari, setelah DPRRI menyetuji (R)UU Pilkada, bertitik pusat pada "Pemilihan Kepala Daerah oleh DPRD," Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) dan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) melakukan Rapat Koordinasi Nasional Luar Biasa, dengan tema "Pilkada Langsung Oleh Rakyat untuk Penguatan Otonomi dan Kepemimpinan Daerah." Pertemuan sebagai konsolidasi untuk mengambil langkah-langkah yang nantinya ditempuh pascapengesahan RUU Pilkada.
Menurut Ketua Umum Apkasi Isran Noor, "Pertemuan ini bertujuan guna mempertegas sikap penolakan dari bupati dan wali kota terhadap wacana pengembalian mekanisme pilkada oleh DPRD. Pilkada DPRD merupakan langkah mundur bangsa ini dalam berdemokrasi.," Juga menurunya,
"Apkasi dan Apeksi sudah beberapa kali menyampaikan penolakan Pilkada lewat DPRD kepada pemerintah, Komisi II DPR dan Panitia Kerja Rancangan Undang-Undang Pilkada. Namun, pertimbangan dari Apkasi dan Apeksi terkesan tidak mendapatkan perhatian serius. Buktinya, pembahasan mekanisme Pilkad melalui DPRD masih terus bergulir. Oleh sebab itu, Apabila DPR mengesahkan Pilkada lewat DPRD, Apkasi dan Apeksi bakal melakukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK)."
Hal yang hampir senada juga dinyatakan oleh Ketua Umum Apeksi, Vicky Lumentut, yang juga Walikota Manado, menyatakan penyesalnnya terhadap Pilkada diserahkan ke DPRD. Menurutnya, "Jangan heran jika nantinya bupati dan wali kota tidak optimal bekerja membangun daerah." Selain mereka, hal yang senada, juga datang dari para Kepala Daerah Lainya,
Walikota Lampung, Herman HN, “Saya setuju via rakyat karena dekat dengan rakyat. Jika dipilih DPRD, kepala daerah takut DPRD. Maka lebih baik karena lebih membentuk Program rakyat.”
Walikota Bogor, Bima Arya, "Saya tidak berpikir keluar dari partai, tapi kalau partai memberikan sanksi karena saya berbeda pendapat, ya harus siap. Tapi tidak terpikir sedikit pun untuk keluar dari partai."
Bupati Solok, Syamsu Rahim, "Kita harus membeli partai, kita harus membayar anggota dewan. Setiap kita mengesahkan Perda nanti selalu ada negosiasinya. Dalam pengalaman Orde Baru kan demikian, bahwa kita ini sebagai kepala daerah dijadikan objek, dijadikan ATM oleh anggota dewan yang mana mereka merasa berjasa, ...”
Di samping itu, beberapa Kepala Daerah dari Jambi, Sumatera Selatan, Jatim, NTB, NTT, Maluku, dan Papua, yang pernah "akrab" dengan diriku pada waktu proses Pilkada (dalam rangka matangkan visi dan missi) juga menyatakan bahwa mereka menolak Pilkada Tak Langsung atau oleh DPRD.
Tak sedikit dari antara mereka menyatakan bahwa, berdasakan hubungan telpon dan diskusi online, "Pilkada Langsung atau pun Tak Langsung, sama-sama memerlukan dana yang cukup besar. Bedanya, pada Pilkada Lansung, dana yang ada diberikanb kepada masyarakat, organisasi keagamaan, atau pun tokoh informal (misanya kepala suku dan sub-suku); sedangkan Pilkada Tak Langsung, dana tesebut masuk ke anggota DPRD. Seorang rekan dari Indonesia Timur memberi contoh, "Jika mau menjadi Bupati melalui Pilkada Tak Langsung, kalau ada 50 anggota DPRD, maka 50 dikalikan Rp 500jt ( 1 M, 2, M, dan seterusnya), dan terpilihlah atu dipilih sebagai bupati."
