Pondok Cina--Beberapa hari ini, gempita sekitar Pilkada Provinsi Jatim dan Kodya Cirebon ramai dibincangkan; bersamaan dengan itu, muncul video, yang viral, 'jika tak punya uang atau miskin jangan calonkan diri jadi gubernur.' Tak lama berselang, muncul pengakuan bahwa, "Saya diminta Rp. 108 M," dan seterusnya. Perhatian publik, segera tergeser. Memang perhatian mereka, termasuk media, tertuju pada 'hot news' video bagi-bagi uang, cepat beralih ke 'hoaks tidaknya' perceraian Ahok-Vero, kemudian muncul pengakuan sekitar Polkada Jatim dan Cirebon
Kini, publik, terutama rakyat biasa yang tak tahu tentang mekanisme 'Parpol Mendukung Seseorang Menjadi Calon Walikota, Bupati, dan Gubernur;' kini mereka menjadi mengerti dan mulai paham. Â Mulai dari teriak nyaring dari Jawa Timur, kemudian dilanjutkan di Cirebon, serta bantahan dari yang merasa terusik. Akhirnya, walau belum tuntas, semakin jelas dihadapan publik bahwa untuk mendapat dukungan Parpol agar menjadi Calon Walikota, Bupati, atau pun Gubernur, maka harus mengeluarkan sekian milyar rupiah. Dan, jika kalah, maka uang yang telah dikeluarkan tersebut, tak khan pernah kembali atau tergantikan.
Fakta yang selama ini selama ini tertutup bagi masyarakat 'tak peduli,' kini terbuka; mereka pun iku menyimak dan bicara, "Ternyata, begitu to. Ternyata uang sangat berperan di/dan dalam Parpol atau pun Pilkada. Sebagai contoh, jika untuk Kandidat Gubernur, Walikota, Bupati, maka
- Kandidat mendaftar di DPC Parpol (ada form pendaftaran yang berharga ... rupiah ), bayangkan jika ada 10 kandidat; maka kocek DPC yang gemerincing uang
- Setelah itu, DPC akan rapat, dan memutuskan (jika ada 10 kandidat, maka paling banyak hanya 3 yang dibawa ke DPD). Di sini, DPC memutuskan berdasar kepentingan politik, pertemanan, dan besaran uang yang disetorkan ke DPC serta para Elite DPC. Nama atau nama yang direkomendasikan DPC, di bawa ke DPD Parpol
- Ketika nama kandidat sampai ke DPD, maka ia pun menyiapkan dana untuk DPD dan Elite DPD Parpol. DPD akan rapat untuk memutuskan nama-nama usulan DPC. Pada tahap ini, sejumlah rupiah, barang, dan jasa pun ikut menentukan keputusan rapat DPD Parpol. Mereka akan memutuskan, dan memilih nama-nama  (resminya disebut kandidat terbaik, tepat, atau berdasar survey intern Parpo) tersebut, kemudian di bawah ke DPP.
- Nama-nama yang di bawa oleh DPD, dirapatkan oleh DPP, dan (akan) memberi rekomendasi dan dukungan DPP. Di sini pun, terjadi penyerahan uang, barang, atau pun kontrak dan janji politik ke pengurus DPD Parpol. Jadi, keputusan DPP Parpol tersebut tidak gratis. Di sini, perputaran uang, hingga ratusan milyar, bahkan triliun rupiah. Bayangkan jika lebih dari 2 Kandidat, dan masing-masing 'nyumbang' Rp. 200-500 M.
Jelas khan. Jadi, jika ada kandidat dari Jatim menyatakan bahwa ada rekomendasi, baru setor uang; maka itu adalah suatu kecerdikan. Ia tak mau, puluhan atau ratusan Miliar terbuang hanya karena harapan palsu dari PHP atau Pemberi Harapan Palsu. Nyaris sama dengan yang terjadi di Cirebon, kandidat gagal, karena tak memberi apa-apa ke DPC. DPC pun tak mengirim namanya ke DPD. Selanjutnya DPD pun tak membawa nama  Sang Kandidat ke DPP.
Setelah mendapat dukungan Parpol, bukan bermakna Parpol lah yang membiayai semua proses pemiliham kampanye, saksi, dan lain sebagainya. Biaya-biaya itu adalah tanggungjawab Pasangan Calon.
Semuanya itu, belum termasuk biaya relawan dan 'relawan,' publikasi, Tim Sukses, dan semua kebutuhan lainnya. Dari mana kandidat dapat uang sebanyak itu. Jawabnya, hanya mereka dan Tuhan yang tahu. Dan, jika kalah, maka lenyaplah uangnya; jika biaya Pilkada dengan hasil utang, maka ia membayar dengan susah payah. Namun, bila menang, maka utang tersebut gampang dibayar dengan cara KKN. Maka, wajar jika puluhan Kepala Daerah (Walikota, Bupati, dan Gunbernur' mantam dam masih aktif) ditangkap KPK karena Korupsi
Itulah biaya politik menjadi Walikota, Bupati, atau pun Gubernur.
Opa Jappy
Artikel Terkait
Perseroan Terbatas Partai Politik
Secara sederhana, parpol merupakan kumpulan orang-orang yang mempunyai kesamaan tujuan politik; orang-orang tersebut membangun organisasi - wadah - komuniti - kumpulan yang terikat - gang - dan entah apa sebutannya, dan melalui itu, mereka berjuang - berupaya bersama dalam rangka pencapaian tujuan politik.
Parpol juga menyediakan barang (maaf, salah; karena tak ada istilah yang lain) yaitu manusia dan jasa. Parpol bagiakan Perseroan Terbatas yang bergerak dalam bidang out sourcing. Para direktur di Parpol (maksudnya sich, pengurus parpol), Â biasanya benegoisasi dengan kepala pemerintahan agar orang-orang parpol digunakan di/dalam pemerintah/an; parpol menyalurkan tenaga/sdm yang ada padanya; juga parpol (melalui akal-akalan pada waktu) pemilu/kada menyalurkan orang-orangnya di Parlemen atau pun sebagai kepala daerah.
Dan mereka yang dipakai - yang telah tersalur tersebut, mempunyai tugas yang cukup berat, yaitu (salah satunya adalah),  mengisi pundi-pundi atau rekening parpol dengan sejumlah rupiah, dollar, euro, yen, dan seterusnya. Dengan cara seperti itu, maka parpol pun akan bertambah kaya - besar secara organisasi dan dana/uang. Mengapa seperti itu!? karena mereka adalah anggota  (tepatnya karyawan) Perseroan Terbatas "Parpol."
