Ahok dengan sikap konfrontatifnya terhadap oknum elit-elit parpol di DKI berujung pada keinginan sebagian besar anggota DPRD DKI Jakarta memakzulkan sang gubernur. Hal tersebut adalah realita politik yang tidak terbantahkan. Bahwa kebanyakan dari mereka sangat tidak suka cara pengelolaan pemerintahan revolusioner ala Ahok.
Bagi oknum-oknum elit partai, Ahok yang tanpa kompromi dianggap seperti “Alien”. Mahluk aneh tak punya 'tepa slira'. Ahok tidak seperti kepala-kepala daerah lain pada umumnya. Keinginan mereka, boleh saja kepala daerah berprestasi, menonjol dan populer tapi “harus” akomodatif dan memberi ruang kepada anggota DPRD-nya. Seperti yang dilakukan Ridwan Kamil di Bandung, Risma di Surabaya, Yoyok di Batang, Ganjar di Jateng, Nurdin Abdullah di Bantaeng.
Realita, dinamika politik di Indonesia semakin berkembang. Masyarakat tak lagi apatis. Kepedulian masyarakat terhadap politik dan birokrasi semakin meningkat. Upload rapat-rapat pemprov yang selalu dinanti adalah indikator masyarakat mulai melek dan sadar politik.
Politik Indonesia sedang menuju kearah yang benar. Pencitraan tak lagi terlalu laku dijual. Fenomena rakyat memilih Jokowi yang jauh dari gagah, Ahok yang minoritas dengan satu juta KTP-nya serta indikator tingkat kepuasan publik telah memaksa parpol berfikir rasional merubah pendekatan, strategi politik dan cara pandangnya.
Diluar hubungan pribadi yang sangat baik antara Ahok dengan ketua-ketua partai, keputusan penting partai Nasdem, Hanura disusul Golkar layak diapresiasi. Keputusan yang sangat rasional tidak melawan arus mainstream warga DKI. Walaupun sebagian besar masyarakat masih meyakini bahwa keputusan parpol-parpol tersebut adalah kepentingan politik sesaat.
Dengan memilih jalur parpol, Ahok sedang melakukan edukasi politik. Disaat kepercayaan publik terhadap parpol pada titik terendah, jangan sampai terjadi deparpolisasi. Bagaimanapun, sesuai konstitusi partai adalah pilar demokrasi. Ahok telah berkorban dengan konsekuensi sedikit mengecewakan dan menurunkan semangat pendukung independennya.
Adagium dalam dunia politik “tidak ada makan siang gratis”. Kandasnya gerakan deparpolisasi, parpol-parpol sangat diuntungkan dan semestinya berterima kasih pada keputusan Ahok. Khusus bagi parpol pengusung, citra parpol mendadak baik di mata masyarakat. Bahkan stigma "papa minta sahampun" menjadi sayup-sayup terdengar tidak lagi menjadi isu yang seksi untuk diperbincangkan.
Konsekuensi logis sebagai partai pengusung, maka parpol pengusung wajib dan harus berperan aktif dengan segala daya upaya memenangkan jago yang diusungnya. Sesuatu yang seharusnya dilakukan namun belum signifikan nampak dipermukaan. Ada semacam keengganan dilevel elit menengah. Hal ini menjadikan pertanyaan besar. Ketua-ketua parpol pengusung lantang bersuara. Bagaimana dengan kader-kadernya? Seberapa besar loyalitas, ketulusan dan militansi kader-kader? Apakah keputusan parpol ditindaklanjuti dengan langkah-langkah yang strategis dan sistematis?
Kesungguhan elit pengurus parpol yang dipertanyakan, menjadi salah satu sebab menurunnya elektabilitas Ahok. Seperti salah satu contoh, Achmad Anama Chayat. Beliau adalah salah satu elit pengurus harian Partai Golkar DKI Jakarta dengan jabatan Wakil Sekretaris Bidang Pemenangan Cyber. Sayangnya sebagai kompasianer yang sangat produktif dan berkualitas di kompasiana tidak satupun tulisannya mengkampanyekan Ahok. Sedikit disinggung tentang Ahok pada tulisan liputan kunjungan ke Partai Komunis China.
Hal yang ironis bisa dilihat pada wall facebook pribadinya. Beliau sebagai pejabat Pemenangan cyber justru frontal anti Ahok. Padahal terang benderang secara resmi Partai Golkar telah mendeklarasikan dukungannya pada Ahok pertengahan Juni 2016. Apakah ini standar ganda Partai Golkar yang membebaskan afiliasi politik bagi masing-masing pengurusnya?
