"Ketika pemerintah serius menggenjot kualitas pendidikan, infrastrukur justru terabaikan karena politik yang di utamakan".
Tulisan ini berawal dari kiriman sebuah foto seorang kawan yang berprofesi sebagai wartawan media daring Via Whats App. Foto yang take di Desa Wai Sakai, Kecamatan Mangoli Utara Timur, Kabupaten Kepulauan Sula (Kepsul), Provinsi Malut ini menunjukan beberapa siswa sedang berjuang ke seberang melewati sungai Wai Sakai hanya untuk bersekolah.
Foto ini kemudian diberi caption," demi belajar, siswa harus rela bertarung nyawa." Saya kemudian menyarankan ia untuk mengemasnya ke dalam dokumenter. Tetapi ia bilang, desa sangat jauh dan sulit di akses di musim ombak karena angin timur saat ini.
Masyarakat desa yang berhasil di wawancarai begitu kesal dengan kondisi yang dihadapi oleh anak-anak mereka. Dan tak pelak mengarahkan kritik kepada pucuk pemerintah dalam hal ini Bupati yang menurut mereka lebih asik ngurus rekomendasi Parpol dari pada ngurus rakyatnya. Yah, Desember nanti Pilkada serentak diselenggarakan.
Bahkan, saking abainya mengurus daerah, Menteri Dalam Negeri, M. Tito Karnavian bahkan mengancam memecat 6 kepala daerah di Malut karena sibuk mengurus rekomendasi parpol. Pasalnya, kehadirannya dengan agenda rapat koordinasi persiapan Pilkada Desember 2020 dan pengarahan terhadap gugus tugas Covid-19 hanya dihadiri 2 kepala daerah dan 1 wakil bupati dari 10 kepala daerah di Malut, (baca Malut Post).
Kekesalan warga tentu saja beralasan. Sebagai daerah kepulauan,Infrastruktur sangat diharapkan untuk di kembangkan guna mendukung segala aktivitas baik ekonomi, kesehatan maupun pendidikan.
Permasalahan pendidikan terutama daerah kepulauan dan pesisir masih begitu menghawatirkan. Beberapa kali saya menemukan di berbagai daerah di kepulauan memiliki kendala yang tak sedikit selain infrastruktur.
Di desa saya, Desa Mateketen Kecamatan Makian luar, dari 8 desa hanya terdapat 2 SD, 1 SMP dan 1 SMA dengan kuantitas SDM yang tidak mencukupi. Siswa-Siswa yang berasal dari luar Desa Mateketen harus berjalan kaki puluhan kilometer pulang dan pergi.Â
Tidak ada angkutan umum di sini, semisal angkot atau mobil pribadi dan yang ada hanya kendaraan roda 2 yang bisa dihitung dengan jari. Jangankan kendaraan, fasilitas penunjang seperti jalan dan jembatan saja tidak ada.
Sebenarnya Jalan umum lingkar pulau yang digagas Pemda Kabupaten itu sudah dilakukan sejak 2003 silam. Akan tetapi, hingga kini sudah termakan rumput dan semak belukar. Proyek ini diduga di korupsi oleh pihak kontraktor karena setelah pengusuran sampai kini tidak dilanjutkan.
